Tanpa Izin, Mad Bull Bisa Dibubarkan

Kepolisian Daerah Jawa Timur, hingga Senin kemarin, belum mengetahui ada pengajuan surat izin pendirian Mad Bull Profesional Guard, Malang . Sebaliknya, Polda Jatim justru mempertanyakan ke mana surat izin tersebut diajukan sebagai bahan landasan proses legalitas lembaga pengawalan tersebut.

‘’Ke mana izinnya diajukan? Jika suratnya tidak kami ketahui kemana larinya, kami tidak bisa memberi jawaban soal itu (perizinan). Coba dicek apa sudah diajukan dan ke bagian apa,’’ papar Kombes Pol. Pudji Astuti, Kabid Humas Polda Jatim ketika dihubungi Malang Post, Senin siang.

Seperti diberitakan diharian ini sebelumnya, kelompok profesional binaragawan Malang Raya telah mendirikan jasa layanan pengawalan, Minggu malam kemarin. Kelompok usaha bernama Mad Bull ini, didirikan karena anggota yang ada didalamnya tidak ingin disebut sebagai preman atau illegal.

Pudji, perwira dengan tiga melati di pundak ini kemudian merinci bagaimana proses perizinan sebuah usaha. Tapi, khusus usaha pengawalan yang dilakukan Mad Bull, Pudji tidak bisa memberikan keterangan secara mendalam. Sebaliknya, justru menyerahkan persoalan ini ke Polresta atau Polwil Malang.

‘’Coba tanya ke Polwil dulu. Tidak enak kalau kami mengomentarinya. Prosedur kehumasan tidak mungkin sama-sama Kombes memberikan keterangan,’’ pintahnya meyakinkan.

Sayangnya, Kapolwil Malang, Kombes Rusli Nasution SH MM, enggan memberikan komentar. Alasannya dia tidak memahami persoalan tersebut.

Kapolwil meminta Malang Post langsung konfirmasi ke Polresta. Alasannya, launching Mad Bull digelar berada di kawasan Kota Malang, termasuk kantor Mad Bull juga berada di wilayah hukum Kota Malang.
‘’Saya tidak paham, coba di konfirmasikan ke Polresta, yang sudah tahu perkembangannya,’’ kata Kapolwil sembari buru-buru masuk mobil dinasnya.

Namun sumber Malang Post menyebutkan, pagi kemarin di Mapolwil saat rapat bersama Kasat dan Kabag Polres/ta, Kapolwil menanggapi serius berdirinya Mad Bull ini.

Bahkan kepada seluruh anggotanya, mantan Direskrim Polda Jatim ini memerintahkan untuk mencari data-datanya. Termasuk meminta anggotanya agar membubarkan Mad Bull, jika memang tidak ada izin resminya.

‘’Tadi (kemarin, Red.) memang disinggung tentang berdirinya jasa pengamanan itu. Kapolwil juga memerintahkan untuk dibubarkan, jika memang tidak memiliki izin,’’ terang salah satu anggota Polwil Malang.

Terpisah, Kasubag Reskrim Polwil Malang, Kompol Herman Sitorus kembali menegaskan, berdirinya Mad Bull ini menyalahi aturan, ataupun undang-undang. Karena pendiriannya tidak ada landasan hukum yang kuat.

Terlebih organisasi yang didirikan ini akan menimbulkan image negatif kepada masyarakat. ‘’Anggota sudah turun ke lapangan, jika memang tidak ada izinnya. Karena itu, harus dibekukan hingga izinnya keluar dulu,’’ kata Herman saat ditemui di depan ruangan Kapolwil Malang kemarin.

Sedang Kasubag Reskrim, Kompol Sudibyo mengaku segera melakukan penyelidikan di lapangan. Terutama sekali untuk penyelidikan segala sesuatu yang berkaitan dengan operasi preman.
‘’Kami tidak menuduh, hanya curiga saja. Kenapa organisasi itu berdiri setelah marak dilakukan operasi preman,’’ kata Sudibyo.

Sementara Kasat Intel Polresta Malang, AKP Zaenuri, mengatakan jika sesuai dengan aturan perundangan, pendirian sebuah organisasi harus melalui proses perizinan. Karena Mad Bull ini organisasi massa, maka izin awalnya ke Pemkot lebih dulu, baru kemudian ke Polisi, itupun melalui mekanisme yang benar.

Meski jika sesuai dengan perundangan, ada tiga unsur yang bisa melakukan pengamanan. Yaitu Polri, Polsus dan Pam Swakarsa. ‘’Kalau kami sebagai anggota Polri, tidak berhak melarang berdirinya organisasi. Apalagi jika organisasi itu berdiri sesuai dengan aturan hukum yang berlaku,’’ tandas Zaenuri.

Sementara itu, secara terpisah Taufiqur Rahman, Ketua Mad Bull menyebutkan, persoalan izin memang belum diajukan secara resmi. Dia mengaku, sekarang semua sedang disusun dan setelah sempurna, baru diajukan ke pihak kepolisian. Baik ke Polresta Malang, Polwil Malang hingga Polda Jatim.

‘’Sekarang ini, yang bagian ngurusi itu (soal izin) sedang ke Jakarta. Tapi, beliau berjanji akan mengurus izin formalnya sampai selesai, sekaligus untuk bahan pendirian badan usaha Mad Bull,’’ tutur Momon, panggilan akrab Taufiqur ketika dihubungi melalui ponselnya, kemarin sore.

Momon menyebutkan, kehadiran Mad Bull jauh dari keinginan untuk mengimbangi apalagi menyaingi keberadaan polisi. Justru Mad Bull ingin dijadikan mitra kerja polisi untuk tugas penanganan security yang bersifat legal. Keinginan itu dibuktikan dengan segera diajukannya izin usaha ke polisi.

‘’Yang paling berhak dan bertanggung jawab ngurusi keamanan langsung ke masyarakat adalah polisi. Nah, kami, Mad Bull berdiri ingin menjadi bagian kecil kelompok masyarakat membantu tugas polisi. Tidak ada istilah menyaingi,’’ katanya dengan menyebut seharian kemarin dirinya tidak henti-henti menerima telepon kepolisian setelah Malang Post memuat berita Mad Bull.

Jasa layanan pengawalan produksi Mad Bull, papar Momon, lebih banyak didapat dari Event Organizer (EO) yang ada di Malang . Bahkan, dalam susunan kepengurusan Mad Bull menempatkan Yudo, Pimpinan EO Sunrise Malang sebagai penasehat. ‘’Kami baru bertugas kalau EO memberikan job,’’ tutur ayah dua anak ini. (has/ira/avi) (harry santoso/malangpost)

Iklan

Tinggalkan komentar

Filed under Malang

Tinggalkan Balasan

Isikan data di bawah atau klik salah satu ikon untuk log in:

Logo WordPress.com

You are commenting using your WordPress.com account. Logout / Ubah )

Gambar Twitter

You are commenting using your Twitter account. Logout / Ubah )

Foto Facebook

You are commenting using your Facebook account. Logout / Ubah )

Foto Google+

You are commenting using your Google+ account. Logout / Ubah )

Connecting to %s