Disnaker Sosialisasikan UMK 2009

Dinas Tenaga Kerja Kota Malang akan segera melakukan sosialisasi kenaikan upah minimum kota/kabupaten (UMK) Kota Malang tahun 2009, yang telah ditetapkan Gubernur Jatim beberapa waktu lalu, sebesar Rp 945.373. Rencananya, sosialisasi akan dilaksanakan Senin (1/12), di Balai Kota Malang.

Penetapan UMK Kota Malang sebesar Rp 945.373 oleh Gubernur tidak ada revisi. Penetapan besaran UMK tahun 2009 itu sesuai dengan pengajuan wali Kota Malang kepada Gubernur beberapa waktu lalu.
“Pj. Gubernur memang tidak melakukan revisi. Penetapan UMK Kota Malang tahun 2009 sesuai dengan pengajuan awal yang kami sampaikan kepada Gubernur,” kata Wali Kota Malang, Peni Suparto kepada Malang Post, kemarin.

Agar penetapan UMK dapat tersosialisasi dengan baik, kalangan pengusaha akan mendapatkan sosialisasi dari Dinas Tenaga Kerja Kota Malang pada Senin (1/12) mendatang, di Balai Kota Malang. Meski dalam kondisi krisis global yang melanda dunia, bagi perusahaan yang tidak dapat melaksanakan UMK yang telah ditetapkan Gubernur dapat mengajukan penangguhan pelaksanaanya. Hal itu sudah diatur dalam Kepmenakertrans RI. No. KEP.231/MEN/2003.

Pengajuan penangguhan itu harus diajukan kepada Gubernur melalui Dinas Tenaga Kerja Provinsi Jatim paling lambat 10 hari sebelum tanggal berlakunya UMK baru. Jika sampai melebih batas waktu itu, perusahaan dianggap mampu melaksanakan UMK baru yang telah ditetapkan Gubernur.

“Pengajuan penangguhan harus melampirkan beberapa persyaratan yang harus dipenuhinya dengan alasan yang jelas. Diterima atau tidaknya penangguhan itu akan ditetapkan Gubernur,” paparnya.
Sebelum melakukan pengajuan penangguhan, menurutnya, harus ada kesepakatan tertulis antara pengusaha dengan para pekerja atau serikat pekerjanya. Serikat pekerja yang dapat mewakili buruh pada perundingan penangguhan harus memiliki lebih dari 50 persen anggota dari seluruh pekerja diperusahaan tersebut.

Neraca keuangan, perhitungan rugi laba beserta penjelasannya juga harus dicantumkan dalam pengajuan penangguhan, beserta persyaratan lainnya, termasuk perkembangan produksi dan pemasaran selama dua tahun terakhir, serta rencana produksi dan pemasaran untuk dua tahun mendatang. “Persetujuan penangguhan yang telah ditetapkan Gubernur berlaku jangka waktu paling lama 12 bulan,” tandasnya. (aim/udi) (Muhaimin/malangpost)

Iklan

Tinggalkan komentar

Filed under Malang

Tinggalkan Balasan

Isikan data di bawah atau klik salah satu ikon untuk log in:

Logo WordPress.com

You are commenting using your WordPress.com account. Logout / Ubah )

Gambar Twitter

You are commenting using your Twitter account. Logout / Ubah )

Foto Facebook

You are commenting using your Facebook account. Logout / Ubah )

Foto Google+

You are commenting using your Google+ account. Logout / Ubah )

Connecting to %s