Tak Ditanggapi, Siswa SMK YPTT Ancam Demo Lagi

Begitu tidak mendapat tanggapan dari pihak Yayasan Pendidikan Teknologi Turen (YPTT), pagi ini direncanakan ratusan siswa SMK YPTT akan melakukan aksi demo lagi. Informasi itu diperoleh dari nara sumber Malang Post di SMK YPTT.

“Rencananya unjuk rasa siswa itu sekitar pukul 08.00 WIB. Namun sebelum demo menuju sekolah, mereka akan berkumpul di lapangan Turen. Baru setelah semua siswa berkumpul, dengan jalan kaki dan naik motor mereka menuju halaman sekolahannya,” ujar sumber yang enggan menyebutkan namanya itu kepada Malang Post.

Sebagaimana diberitakan sebelumnya, Ratusan pelajar kelas X, XI dan XII SMK YPTT Rabu (26/11) lalu melakukan unjuk rasa besar-besaran di halaman sekolahan di Jalan Panglima Sudirman, Turen. Aksi itu dilakukan karena diberhentikannya beberapa guru lama yang kemudian diganti dengan guru yang baru.

Dalam aksinya, siswa yang membawa kertas bertulisan kecaman kepada pihak sekolah itu mengajukan beberapa tuntutan. Diantaranya, meminta agar guru yang baru diberhentikan dan memanggil guru yang lama untuk mengajar. Sekaligus meminta Kepala Sekolah (Kepsek) SMK Turen, M Afandi, diberhentikan dari jabatan

Ketua YPTT Tarsisius Soetoro mengatakan, dirinya tidak mengabulkan semua tuntutan pelajar itu.
Hanya, permintaan pelajar agar tidak ada jam pelajaran kosong saja yang dipenuhi oleh pihak YPTT. Sedangkan tuntutan lain seperti pemberhentian guru baru dan Kepala Sekolah, serta memanggil kembali guru lama dan penurunan SPP, tidak dituruti oleh pihak YPTT.

“Kalau tuntutan agar tidak ada jam pelajaran kosong itu sangat kami hargai bahkan kami angkat topi. Namun kalau tuntutan lainnya itu sangat menyimpang dan tidak seharusnya dilakukan para pelajar,” ungkap Budi Wahyono Wakil Ketua YPTT yang juga dibenarkan Tarsisius.

Pasalnya, menurut Budi, untuk memberhentikan dan mengangkat guru, itu adalah wewenang yayasan. Dan itu sesuai dengan Undang-undang nomer 14 / 2005 pasal 25 ayat 3 tentang guru dan dosen.
“Dimana bunyinya adalah pengangkatan dan penempatamn guru pada satuan pendidikan yang diselenggarakan masyarakat (swasta), dilakukan oleh penyelenggara pendidikan (yayasan), atau satuan pendidikan yang bersangkutan berdasarkan perjanjian kerja atau kesepakatan kerja bersama. Jadi dengan mengacu dasar tersebut, pemberhentian atau pengangkatan guru itu bukanlah hak siswa,” terang Budi.

Begitu juga dengan tuntutan penurunan SPP. Budi Menerangkan, bahwa kenaikan SPP itu jauh hari sebetulnya sudah dirapatkan dengan pihak wali murid. Yang kenaikan SPP dari Rp 85.000 menjadi Rp 100.000, itu juga atas kesepakatan wali murid.(agp/eno/malangpost)

Iklan

Tinggalkan komentar

Filed under Kabupaten Malang, Pendidikan

Tinggalkan Balasan

Isikan data di bawah atau klik salah satu ikon untuk log in:

Logo WordPress.com

You are commenting using your WordPress.com account. Logout / Ubah )

Gambar Twitter

You are commenting using your Twitter account. Logout / Ubah )

Foto Facebook

You are commenting using your Facebook account. Logout / Ubah )

Foto Google+

You are commenting using your Google+ account. Logout / Ubah )

Connecting to %s