Dewan Pelototi Kejanggalan Pelepasan Aset Tanah Pemkot

Rencana pelepasan aset tanah sebanyak 600 bidang yang dilakukan Badan Urusan Tanah dan Rumah (BUTR) Pemkot Malang disinyalir dewan banyak kejanggalan. Ini terlihat dari draf pengajuan pelepasan aset yang ditandatangani Wali Kota Malang Peni Suparto pada 18 November 2008 lalu.

Dalam draf itu banyak pemohon mengajukan lebih dari satu aset, mulai mengajukan dua aset hingga empat aset. Bahkan ada beberapa tanah yang tidak mencantumkan harga nilai harga jual objek pajak (NJOP). Jika dicermati, pemohon yang mengajukan lebih dari satu aset itu melebihi batas maksimal, yakni 200 meter persegi.

Misalnya pengajuan atas nama Stefanus Boedi Yaman dengan alamat yang tercantum Jalan Purwantoro mengajukan tiga aset dengan total luas tanah 465 meter persegi. Sedangkan harga yang dicantumkan mengacu harga pasar, sementara harga NJOP-nya kosong.

Selain itu, ada satu nama Sugeng Prayitno Budio mengajukan empat aset dengan lokasi yang berbeda. Dua di antaranya di Jalan Tenaga Baru VI Malang dan dua lokasi lainnya berada di Jalan Purwantoro. Jika ditotal luas lahan mencapai 415 meter persegi. Menariknya, dari total pengajuan BUTR juga ada pejabat pemkot yang mengajukan pelepasan aset.

Namun, sayang dua nama di atas, Sugeng dan Stefanus tidak bisa ditemui. Bahkan, Jalan Purwantoro juga tidak ada. “Yang ada Kelurahan Purwantoro. Kalau Jalan Purwantoro tidak ada,” ujar staf Kelurahan Purwantoro ditemui kemarin. Begitu pula alamat Sugeng ternyata berada di kawasan industri dan tidak bisa dilacak.

Namun dari pemohon lebih dari satu aset itu, ada juga luas lahannya kurang dari 200 meter persegi. Salah satunya Moersidi, warga Jalan Salayer 24 Malang. “Saya mengajukan dua aset, karena tanah ini sudah saya tempati selama 37 tahun,” ujar Moersidi, saat ditemui di rumahnya kemarin.

Dirinya mengajukan pelepasan dua aset, karena tanah penggunaannya berbeda. Satu lokasi dengan luas lahan 84 meter persegi berupa gudang yang sebelumnya digunakan untuk usaha bengkel yang kini disewakan. Sedangkan lokasi lainnya seluas 96 meter persegi digunakan untuk rumah sebagai tempat tinggal sehari-hari.

Moersidi menambahkan, pengajuan pelepasan aset itu dilakukan agar tanah yang selama ini disewa bisa dijadikan hak milik. Sehingga ada kejelasan status tanah. Dia juga berharap agar tanah tersebut bisa dilepas dengan sistem ganti rugi sesuai NJOP.

Karena dengan NJOP harga tanahnya lebih murah. “Kalau nanti mengacu harga pasar, jujur saja saya tidak mampu membayar,” terang bapak empat anak ini. “Apalagi tujuan pemkot melepaskan aset tanah ini untuk memberikan kemudahan bagi warga untuk membuka usaha. Sebab, tanah dan rumah bisa disertifikat dan diagunkan,” imbuhnya.

Menanggapi pelepasan aset pemkot, enam fraksi DPRD Kota Malang sepakat mengusulkan pembentukan panitia khusus (pansus). Langkah itu dilakukan, karena dewan menilai draf pengajuan pelepasan aset tanah dari BUTR dinilai cukup rumit. Bahkan, dari analisis sementara ada beberapa yang janggal.

Ketua DPRD Kota Malang Priyatmoko Oetomo mengatakan, enam fraksi, yakni FPDIP, fraksi Golkar, fraksi Demokrat, FKB, FPAN, FKS, mengusulan adanya pembentuan pansus dalam sidang paripurna beberapa hari lalu. Pansus dibentuk agar ada tim khusus yang menangani program pelepasan aset tersebut.

Apalagi, kata dia, setelah mempelajari draf ada beberapa yang janggal. Misalnya ada nama pemohon yang pengajuan hingga empat aset serta tidak menyertakan harga tanah sesuai NJOP. Kejanggalan inilah yang nantinya akan ditelusuri pansus, sehingga proses pelepasan aset bisa dilakukan secara cepat.

Politisi FPDIP ini mengungkapkan, dalam proses pelepasan aset ini nantinya dewan akan menelusuri status tanah tersebut dan latar belakang pemohon. Ini diperlukan berkaitan dengan sistem ganti rugi. Karena setelah mempelajari drafnya, ternyata ada beberapa orang yang kaya. Termasuk pejabat di lingkungan pemkot.

Melihat itu, dewan tentunya ingin esensi dari pelepasan aset ini terpenuhi. Yakni, peruntukkannya bagi warga yang tidak mampu. Sehingga mereka nantinya memiliki kejelasan status tanahnya. “Prinsipnya kami ingin program ini tidak salah sasaran,” ujar Moko, kemarin.

Anggota FKS DPRD Kota Malang Ahmadi menambahkan, setelah dipelajari drafnya disinyalir ada beberapa kejanggalan. Sebab, ada pengajuan pelepasan yang dilakukan atas nama satu orang melebihi batas maksimal yang diajukan sebesar 200 meter.

Diduga, kata dia, pemohon menyiasati dengan membagi dalam dua atau tiga lokasi agar setiap lahan tidak lebih dari 200 meter. Bahkan ada alamatnya sama, namun kepemilikannya dua orang. “Nah, kejanggalan inilah yang harus ditelusuri oleh pansus. Termasuk dugaan pemohon yang menggunakan nama istri atau orang lain,” terang anggota komisi A DPRD ini.

Ahmadi menegaskan, pihaknya menilai BUTR tidak tegas dalam melakukan verifikasi terhadap pemohon. Indikasi ini terlihat dengan munculnya nama ganda. Sebab, program pelepasan ini tujuannya untuk memberikan kemudahan bagi masyarakat yang tidak mampu untuk memiliki tanah.

Disinggung adanya beberapa pejabat pemkot yang mengajukan pelepasan aset, Ahmadi tidak menampik hal itu. “Sekilas kami baca memang ada beberapa pejabat di lingkungan pemkot. Yang jelas semuanya akan dikaji. Jangan sampai program ini salah sasaran,” tuturnya.

Ahmadi menegaskan, hasil dari pelepasan aset ini nantinya harus dipergunakan untuk membeli aset tanah lagi. Aset tersebut nantinya akan disebarkan di lima kecamatan. Karena ada beberapa kelurahan yang ternyata tidak memiliki aset tanah. Misalnya, lapangan sepakbola atau untuk ruang terbuka hijau (RTH). (gus/ziz/radarmalang)

Iklan

Tinggalkan komentar

Filed under Malang

Tinggalkan Balasan

Isikan data di bawah atau klik salah satu ikon untuk log in:

Logo WordPress.com

You are commenting using your WordPress.com account. Logout / Ubah )

Gambar Twitter

You are commenting using your Twitter account. Logout / Ubah )

Foto Facebook

You are commenting using your Facebook account. Logout / Ubah )

Foto Google+

You are commenting using your Google+ account. Logout / Ubah )

Connecting to %s