Sunset Policy Akan Terbenam

Menurut Benyamin Franklin terdapat 2 hal dalam hidup ini yang tidak dapat dihindari, yakni : Kematian dan Membayar Pajak. Dalam kenyataannya manusia selalu berusaha menghindarinya dengan upaya hidup sehat agar panjang umur. Alhasil ujung-unjungnya tetap mati. Maka ukuran hidup adalah sejauh mana manfaat yang telah diberikan kepada sesama, institusi dan masyarakat. Hal ini berlaku pula bagi pembayar pajak, sejauh mana penggunaan dana hasil perpajakan yang dimanfaatkan oleh negara.

Bedanya: ketika karunia kehidupan dinikmati, tingkah laku baik dan buruk tergantung manusia itu sendiri, sifatnya controllable (dapat dikuasai), namun tidak demikian dengan pembayar pajak, bergantung dari penguasa dan pemerintah yang menggunakan. Sejauh mana tepat sasaran dan tidak dikorupsi dan pada akhirnya, dana hasil pajak yang dikembalikan ke masyarakat memiliki manfaat atau tidak, hal ini “tidak bergantung” dari si pembayar. Namun tergantung pada pemerintah melakukan pengawasan dan pengelolahan dana hasil pajak.

Maka alasan klasik yang sering kita dengar adalah pengusaha tidak berkeberatan membayar pajak, sepanjang dana hasil pajak digunakan “tepat sasaran” dan “bermanfaat” untuk masyarakat banyak serta tidak dikorupsi. Pola pikir yang demikian itu menghabat pemerintah cq Direktorat Jenderal Pajak dalam menggalih dana perpajakan, tidak mustahil target tax payer ( NPWP) sebesar 10.000.000 wajib pajak sulit terpenuhi, hanya tercapai 7.500.000 itupun yang aktif sekitar 5.000.000 wajib pajak.

Saking sulitnya sampai pemerintah memungut fiskal Luar Negeri dengan menghadang mereka lewat bandara untuk orang kaya yang bepergian ke luar negeri. Inilah satu-satunya negara di dunia yang memberlaku fiskal luar negeri, artinya mereka yang bepergian ke luar negeri adalah wajib pajak dan wajib ber NPWP namun kewajiban pajaknya belum dilakukan sepenuhnya, sehingga dengan terpaksa pemerintah menghadang via bandara, apa ini tidak keterlaluan?

Sunset Policy adalah program motivasi dan proses penyadaran masyarakat agar ber NPWP dengan tanpa dipungut biaya, serta kesempatan bagi wajib pajak untuk melakukan koreksi atau pembetulan SPT(Surat Pemberitahuan Tahunan) khususnya bagi PPh (pajak penghasilan) yang kurang dibayar, dengan batasan tahun pembetulannya adalah sebelum tahun 2007 kebawah, alias sejak tahun 2006, kesempatannya diberikan sampai dengan 31 Desember 2008.

Undang-Undang menyebutkan kadaluwarsa bukti-bukti transaksi untuk dokumen perpajakan adalah 10 tahun, jika ditarik mundur sejak tahun 2008, maka tahun 1998 adalah tahun yang masih mungkin dapat diperiksa, sedangkan dibawah tahun 1998 adalah bebas dari pemeriksaan . Karena dokumen “mungkin” telah dimusnahkan. Maka praktis Sunset Policy berlaku sejak 1998 sampai dengan tahun 2006. Bagaimana dengan pembetulan tahun 2007 yang inisiatifnya dari wajib pajak sendiri? Akan tetap bisa diterima untuk pembetulan dan koreksinya, sepanjang belum dilakukan penyidikan tetap membayar denda administrasi bunga sebesar 2% per bulan ditambah sangsi administrasi sebesar 150 % dari kekurangan bayarnya.

Jika terjadi koreksi yang disebabkan karena kesalahan SPT yang merugikan negara dan ditemukan oleh fiscus untuk “pertama kalinya” maka hal ini masih dikategorikan perdata, maka akan dikenakan sangsi administrasi yang besarnya 200 % dari kurangan bayarnya. Jika hal ini terjadi untuk kali yang kedua, maka akan dikenakan sangsi pidana.

Dengan Sunset Policy diharapkan masyarakat wajib pajak, baik yang telah ber NPWP maupun belum segera dapat menyelesaikan kewajiban pajak penghasilan yang dilaporkan “dengan benar”, alhasil dengan membetulkan, maka pajaknya akan menjadi “kurang bayar.” Pemerintah akan dapat menambah pemasukan pajak dan menambah jumlah wajib pajak yang ditandai dengan semakin banyaknya wajib pajak yang ber NPWP, karena ditengarahi masih sangat banyak masyarakat yang menjadi wajib pajak tetapi tidak ber NPWP, secara otomatis tidak pernah membayar pajak. Maka UU perpajakan yang baru akan mengenakan tarif perpajakan sebesar 20 % – 100 % lebih mahal dari tarif normal bagi wajib pajak yang tidak ber NPWP (tergantung dari jenis pajaknya)

Bagi wajib pajak yang melakukan Sunset Policy akan diberikan insentif berupa pembebasan biaya administrasi bunga sebesar 2 % per bulan dari keterlambatan pelaporan dan dijanjikan tidak akan diperiksa. Apakah program ini effektif? memang dengan sosialisasi Sunset Policy yang hanya gencar akhir-akhir ini masyarakat menjadi resah dan bingung akan hal tersebut. Mereka khawatir dan takut dengan melaporkan yang sebenarnya termasuk harta yang dimiliki, akan menjadi boomerang. Maka tidak mustahil penulis dan banyak konsultan pajak menerima pertanyaan yang bervariasi, terutama berkaitan dengan harta yang dimiliki, berkaitan dengan tahun perolehannya serta nilai hartanya yang dibeli pada tahun-tahun sebelumnya.

Dalam laporan SPT sebelumnya tidak pernah dilaporkan, karena penghasilan yang diperoleh dan pajak yang dibayar terlalu kecil. Sehingga persaaan takut menghantui mereka. Sunset Policy ternyata memberikan “gaung” yang effektif, namun hasil “pajak yang dibayar” belum tentu effektif.

Banyak yang berkeluh kesah, dengan alasan waktunya terlalu singkat, sosialisasinya hanya gencar akhir-akhir ini saja, serta sosialisainya ditujukan hanya bagi pengusaha menengah-besar sedangkan pengusaha kecil diabaikan, dll

Maka jika sunset policy adalah program motivasi dan pembelajaran bagi masyarakat untuk mendidik menjadi wajib yang “sadar” akan kewajibannya, dan ini berlaku bagi semua golongan, tentu waktu satu( 1) tahun adalah waktu yang sangat singkat, mengingat tingkat pendidikan dan pendapatan masyarakat yang masih rendah. Sehingga perlu dilakukan “Manajemen Perubahan” yang effektif, dengan memperhatikan hal-hal sbb :
Perubahan harus memiliki target yang jelas dan subjek yang jelas, terutama perubahan pola pikir, bahwa membayar pajak adalah harus dilihat manfaat secara keseluruhan bagi bangsa dan negara , bukan saling menyalahkan dan mencari kambing hitam. Toh KPK sekarang lagi gencar mengawasi dan memberantas korupsi. Targetnya adalah seluruh masyarakat baik Orang Pribadi maupun Badan Usaha tanpa memandang bulu.

Perubahan harus memiliki sponsor, dalam hal ini Direktorat Jenderal Pajak haruslah memberikan time frame ( jangka waktu ) yang cukup, mengingat masyarakat yang heterogen , dengan budaya membayar pajak karena takut, bukan “sadar” sebagai wajib pajak .

Perubahan harus memiliki “Agent of Change “(agen perubahan), yakni seluruh jajaran officer dan karyawan Direktorat Jenderal Pajak di seluruh Indonesia, harus dibekali dengan pengetahui peraturan perpajakan dan sistem akuntasi perpajakan dengan benar guna melayani wajib pajak baru dan lama, secara profesional dengan kemampuan yang tinggi.

Perubahan haruslah memiliki Pendukung Informal (advocate) yakni para tokoh informal dan formal, pemuka agama, pengusaha yang berpengaruh, ketua asosiasi – asosiasi , ketua sentra – sentra Industri kecil. Melalui sosialisasi secara menyeluruh sampai tingkat kelurahan dari semua golongan dengan melibatkan tokoh-tokoh diatas dengan waktu yang memadai.

Perubahan haruslah terdapat “commitment “, hal ini sangt penting sekali, karena commitment berasal dari hati yang terdalam , sadar, berkehendak kuat untuk melakukan bukan “agreement”, menyetujui bukan dari hati yang terdalam, yang mungkin dengan dengan terpaksa, karena adanya ancaman dan tekanan. Commitement mutlak bagi semua pihak diatas.

Diharapkan penerimaan negara dari sektor pajak untuk tahun 2008 sebesar Rp 600 triliun dapat terpenuhi, bahkan untuk proyeksi tahun 2009 sebesar Rp. 739 triliun (meningkat 23 %) niscaya dapat tercapai dengan alasan sbb :
Wajib pajak yang aktif terkini adalah 5 juta jiwa, sedang potensi yang dapat digalih adalah : jumlah penduduk Indonesia 230 juta jiwa dikurangi dengan rakyak miskin 40 juta jiwa = 190 juta jiwa. Anggaplah 50 % adalah bukan usia produktif, maka 95 juta jiwa adalah usia kerja, dengan kondisi 50 %nya adalah ber Penghasilan Tidak Kena Pajak ( PTKP), maka akan diperoleh 47,5 juta jiwa dan 50 %nya adalah suami –istri yang berpenghasilan satu orang untuk satu keluarga, maka diperoleh angka 23,75 juta jiwa, dibulatkan 20 juta jiwa. Maka masyarakat yang ber NPWP masih 5 juta/ 23,75 juta = 21 % dari potensi 23.75 juta jiwa. Maka jika pemerintah benar-benar mengindahkan manajemen perubahan yang effektif, niscaya target penerimaan negara untuk tahun 2009 akan dapat tercapai, mengingat ada potensi perpajakan yang masih 80 % dari masyasrakat yang belum terjaring dan tergalih .

Karena “Sunset Policy akan terbenam” pada akhir Desember 2008, dan masih diperlukan program lebih lanjut, yang akan menjadi PR ( pekerjaan rumah) Direktorat Jenderal Pajak, guna menjaring wajib pajak baru dan meningkatkan pemasukan pajak bagi wajib pajak yang lama. Jika hal ini diabaikan maka Sunset Policy benar-benar akan tenggelam sesuai dengan namanya , tanpa hasil yang efektif
(Redaksi/malangpost)

Iklan

Tinggalkan komentar

Filed under Indonesia

Tinggalkan Balasan

Isikan data di bawah atau klik salah satu ikon untuk log in:

Logo WordPress.com

You are commenting using your WordPress.com account. Logout / Ubah )

Gambar Twitter

You are commenting using your Twitter account. Logout / Ubah )

Foto Facebook

You are commenting using your Facebook account. Logout / Ubah )

Foto Google+

You are commenting using your Google+ account. Logout / Ubah )

Connecting to %s