Bisnis Ghoib Ternyata Ruwet

DIAKUI atau tidak, kedudukan Komisi Penyiaran Indonesia Daerah (KPID) Jatim benar-benar berfungsi sebagai mestinya, karena tangan dingin Fajar Arifianto Isnugroho. Sebab, keberadaan KPID pengurus yang sebelumnya tidak pernah berhenti dari konflik intern antara pengurus didalamnya. Sampai-sampai, Gubernur Jatim yang kala itu dijabat Imam Utomo mencabut SK pembentukan KPID Jatim No. 189/90/KPTS/013/2004.

Padahal, pengurus KPID sebelumnya dibentuk melalui mekanisme fit and proper test oleh
Bahkan di era Fajar-lah KPID Jatim benar-benar berdiri tegak sebagaimana layaknya lembaga partisipasi masyarakat, yang memiliki wewenang menjalankan peraturan Negara. Jika sebelumnya, kantor KPID hanya ndompleng di Gedung Kominfo Jatim, maka sejak di tangan Fajar juga, Pemprov Jatim menghadiahkan kantor sendiri di Perumdis Pemprov Jatim, Jl. Bandilan 1 Sidoarjo. “Lebih enaklah ketimbang jadi satu sama Infokom,” kata Fajar.

Rupanya, DPRD Jatim dan Gubernur Jatim tidak salah memilih Fajar sebagai Ketua Komisioner KPID Jatim. Meski penampilannya sangat kalem, tetapi Fajar tidak segan-segan menentang kebijakan pemerintah pusat, khususnya Depkominfo yang dianggap ‘menyiksa’ keberadaan lembaga penyiaran swasta (LPS) di Jatim.

Gambaran ini terlihat jelas, ketika KPID Jatim akan menolak keras penerapan TV digital di Jatim, jika Depkominfo sendiri dianggap belum mampu untuk melaksanakan beleid itu. Upaya penolakan itu lebih tampak lagi, karena KPID Jatim sampai sekarang tetap melanjutkan proses Ijin Penyelenggara Penyiaran (IPP) TV-TV analog di Jatim. Bagi KPID Jatim, TV digital untuk LPS yang akan diujicoba mulai Januari 2009 ini, dianggap bukan terobosan yang signifikan untuk membina dan menertibkan LPS-LPS di Jatim. Sebab, peraturan pendukung TV digital dianggap KPID Jatim belum cukup kuat.

“Kalau sudah ada SK-nya, kita mau tanya SK nomer berapa. Apakah SK itu sudah ada PP (petunjuk pelaksanaan)-nya. Apakah, semua stasiun TV sudah siap menerima itu. Lalu, apakah masyarakat juga sudah siap mengganti pesawat TV-nya dari analog ke digital. Kemana kalau membeli TV model digital,” ketus Fajar.

Perlawanan ini diberikan Fajar tidak lain untuk melindungi investasi miliaran rupiah, yang mengalir di industri siaran. Karena kalau model siaran TV digital ini benar-benar diterapkan di Indonesia, maka semua TV lokal di Malang Raya yang sekarang ini dibekukan sulit untuk bisa siaran kembali. Sebab, mulai 2009 ini juga, Depkominfo telah menutup pemberian IPP untuk TV-TV analog.

Fajar tidak menyangka, kalau sekarang ini posisi KPID begitu sangat dibutuhkan dan dominan sekali. Sejak dilantik 5 Juni 2007, sekarang Fajar baru merasakan betapa bisnis siaran dengan menggunakan frekwensi ternyata cukup pelik dan rumit juga. “Saya tidak sangka, bisnis ghoib ini ternyata rumit juga. Saya sebutkan ghoib, karena frekwensi yang diprebutkan banyak orang itu tidak kelihatan,” ujarnya sembari tersenyum. (hary santoso/marga nurtantyo) (Hary Santoso/mlangpost)

Iklan

Tinggalkan komentar

Filed under jatim, Malang Raya

Tinggalkan Balasan

Isikan data di bawah atau klik salah satu ikon untuk log in:

Logo WordPress.com

You are commenting using your WordPress.com account. Logout / Ubah )

Gambar Twitter

You are commenting using your Twitter account. Logout / Ubah )

Foto Facebook

You are commenting using your Facebook account. Logout / Ubah )

Foto Google+

You are commenting using your Google+ account. Logout / Ubah )

Connecting to %s