Golkar Belum Setujui Perppu

Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan (PDIP) dan Partai Golkar menanggap belum ada sesuatu yang luar biasa sehingga pemerintah perlu mengeluarkan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-undfang (Perppu) mengenai Pemilu.

Hal itu dikemukakan Andreas H Pareira dari PDIP dan politisi senior Partai Golkar Ferry Mursyidan Baldan yang dihubungi secara terpisah di Jakarta, Senin (5/1). “Kami menilai, apa yang terjadi sekarang masih wajar-wajar saja. Belum ada sesuatu yang mendesak, sehingga perlu dikeluarkan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang Undang (Perppu) terkait pelaksanaan Pemilu Legislatif maupun Pemilu Presiden (Pilpres) 2009,” kata Andreas Pareirai.

Terutama, menyangkut penetapan calon anggota legislatif (caleg) terpilih sebagaimana Putusan Mahkamah Konstitusi (MK) yang menggunakan opsi suara terbanyak. “UU Pemilu yang sekarang perlu disosialisasikan dulu dan kalau ada yang perlu untuk disesuaikan di lapangan, misalnya menyangkut Putusan MK itu, maka barulah perlu untuk diambil suatu tindakan yang tidak perlu di-Perppu-kan segala. Kan tidak ada yang darurat,” ujarnya.

Sementara itu, Ferry Mursyidan Baldan menilai, Putusan MK itu sangat jelas tidak memerlukan revisi UU atau pun Perppu. “Karena hanya tinggal mencantumkan dalam Peraturan Komisi Pemilihan Umum (KPU) yang mengatur tentang Penetapan Calon Terpilih,” jelasnya.

Ia malah mempertanyakan tentang usulan beberapa pihak tentang perlunya pembuatan Perppu Pemilu. “Perppu Pemilu? Rasanya belum ada yang perlu di-Perppu-kan. Karena, ketika konsultasi yang lalu, Perppu untuk Pemilu baru akan diterbitkan jika ada hal yang genting berkaitan dengan pelaksanaan Pemilu. Baik itu Pemilu Legislatif (Pileg) maupun Pemilu Presiden (Pilpres),” ungkap Ferry Mursyidan Baldan.

Ketua Panitia Khusus (Pansus) Rancangan Undang Undang (RUU) Pileg maupun Pilpres ini menambahkan, sampai saat ini belum ada yang bisa disebut ‘genting’ terkait pelaksanaan Pemilu. “Jadi, seperti saya katakan tadi, jika tentang Putusan MK, sangat jelas tidak memerlukan revisi UU apalagi Perppu, karena hanya tinggal mencantumkan dalam Peraturan KPU yang mengatur tentang Penetapan Calon Terpilih,” jelasnya. Karena, penetapan calon terpilih dilakukan setelah adanya penetapan akumulasi perolehan suara partai. “Setelah itu ditentukan berapa kursi yang didapat oleh suatu partai pada tiap daerah pemilihan (Dapil), dengan rumus yang ada dalam Undang Undang Nomor 10 Tahun 2008 tentang Pemilu,” ujarnya.

Sesudah ada penetapan peroleh kursi itu, baru siapa Caleg yang terpilih dari setiap partai di setiap Dapil ditetapkan, sesuai Putusan MK. (jpnn/udi) (JPNN)

Iklan

Tinggalkan komentar

Filed under Indonesia, politik

Tinggalkan Balasan

Isikan data di bawah atau klik salah satu ikon untuk log in:

Logo WordPress.com

You are commenting using your WordPress.com account. Logout / Ubah )

Gambar Twitter

You are commenting using your Twitter account. Logout / Ubah )

Foto Facebook

You are commenting using your Facebook account. Logout / Ubah )

Foto Google+

You are commenting using your Google+ account. Logout / Ubah )

Connecting to %s