Uang dalam Pemilihan Umum

Pemilihan Umum (Pemilu) di Indonesia dapat diartikan sebagai suatu proses pemilihan orang-orang untuk menduduki jabatan politik tertentu. Dalam melaksanakan pemilu, sebaiknya menggunakan sistem kampanye yang jujur dan adil, yang mengikuti aturan-aturan yang berlaku. Sejarah pemilu di Indonesia pun mengalami liku-liku yang amat panjang dimulai sejak 1955, sepuluh tahun sejak negeri ini merdeka hingga 2009 sekarang. Seiring berjalannya waktu, sistem pemilu pun terus berubah hingga saat ini,- setela putusan MK – yang dianggap paling demokratis.

Saat kampanye tiba, saatnya peredaran rupiah di Indonesia meningkat. Berbagai jenis dana baik merupakan dana bantuan, sumbangan akan disalurkan ke media maupun ke masyarakat. Dalam pelaksanaanya, dapat juga menimbulkan dampak negatif bagi pelaksanaan pemilu.

Dampak negatif tersebut misalnya : Kemungkinan terjadinya pembelian suara masyarakat dengan alasan pemberian sumbangan atau alasan lain yang serupa.

Untuk mengantisipasi dampak-dampak pembelian suara dalam pemilu, sebaiknya dilakukan suatu pengawasan tentang manajemen keuangannya. Pengawasan tersebut misalnya dengan memberi batasan-batasan dalam pemberian sumbangan kepada para calon dan membuat laporan keuangan tentang perjalanan aliran dana selama proses kampanye berlangsung.

Praktik politik uang dalam pilkada tidak hanya sebagai pemberian suap terhadap rakyat yang mempunyai suara dalam pemilihan itu dengan maksud untuk mempengaruhinya supaya memilih calon tersebut, melainkan juga bagaimana calon memperoleh uang untuk sarana kampanyenya. Selain itu, pemberian barang kepada masyarakat, janji-janji yang diutarakan saat kampanye juga termasuk dalam politik uang. Dalam mengutarakan janji-janji harus dapat dipertanggung jawabkan karena ketika calon menguatarakan sesuatu, masyarakat dapat mendengar dan mencatatnya. Ketika sang calon tokoh itu terpilih dan tidak melakukan sesuai dengan janji-janji yang diutarakan, maka pihak masyarakat dapat menuntutnya. Sehingga untuk mengurangi hal-hal semacam itu, sebaiknya para calon memikirkan kembali dampak yang terjadi jika ia melakukan seperti itu terlebih dahulu.

Sebaiknya masyarakat juga harus menyadari bahwa untuk melakukan pilkada akan membutuhkan dana yang tidak sedikit. Dalam satu daerah saja memerlukan biaya puluhan bahkan ratusan juta. Oleh karena itu, pilkada yang terjadi harus bermanfaat bagi rakyat dan jangan dicampuri dengan urusan politik uang yang sangat merugikan.

Selain pilkada yang tidak menggunakan politik uang, pemilu yang dilakukan di Indonesia harus berasaskan jujur dan adil (jurdil). Konsep jurdil ini sudah diketahui masyarakat sejak lama dan telah menjadi bakuan dalam proses pemilihan umum. Jurdil merupakan suatu standar pemantauan pemilu yang dipercaya sebagai independen, akurat dan netral. Jujur dan adil adalah dambaan semua masyarakat luas, karena jika pemilihan dilakukan secara jujur maka tidak akan ada kesalahpahaman diantara sesama partai politik. Jika pemilihan dilakukan secara adil, juga tidak akan ada lagi kerusuhan-kerusuhan dan kesalahpahaman karena merupakan pemilihan yang netral tanpa ada campur tangan dari pihak yang lain.

Dari tulisan di atas dapat ditarik kesimpulan bahwa dalam melaksanakan pemilihan kepala daerah(pilkada) dan pemilu sebaiknya berdasarkan asas jujur dan adil (jurdil) dan tidak melakukan politik uang. Karena dengan begitu lebih menguntungkan dan tidak merugikan kedua belah pihak (rakyat maupun para calon pemimpin). (*) (Redaksi/malangpost)

Iklan

Tinggalkan komentar

Filed under Indonesia, politik

Tinggalkan Balasan

Isikan data di bawah atau klik salah satu ikon untuk log in:

Logo WordPress.com

You are commenting using your WordPress.com account. Logout / Ubah )

Gambar Twitter

You are commenting using your Twitter account. Logout / Ubah )

Foto Facebook

You are commenting using your Facebook account. Logout / Ubah )

Foto Google+

You are commenting using your Google+ account. Logout / Ubah )

Connecting to %s