Ratusan Hektar Tanah Berbatasan Hutan Masih dalam Sengketa

Ratusan hektar tanah terutama di wilayah hutan di Kota Batu masih berstatus sengketa. Sengketa ini melibatkan antara masyarakat desa sekitar hutan, Perhutani, pengelola taman hutan rakyat (Tahura). Untuk itu masyarakat meminta ada pembangunan garis batas jelas yang memisahkan tanah.

Kepala Desa Sumbergondo, Riyanto mengatakan, di wilayah Sumbergondo saja terdapat 100,8 hektar tanah yang berstatus sengketa. Rinciannya 4,8 hektar kini ditempati sekitar 65 kepala keluarga dan 96 hektar masih kosong.

“Sebagian besar tanah tersebut diklaim milik warga, Perhutani dan pengelola Tahura. Sehingga membutuhkan solusi untuk menyelesaikan persoalan sengketa tanah ini,” kata Riyanto, Minggu (15/11).

Masyarakat yang bermukim di sekitar area hutan meminta adanya garis batas tanah yang jelas. Garis batas tanah ini menunjukkan mana tanah yang masuk wilayah Perhutani, pengelola Tahura dan yang dikelola oleh warga.

Riyanto menambahkan, untuk tanah seluas 4,8 hektar kini menunggu surat keputusan dari Menteri Kehutanan. Surat ini berisi tentang izin masyarakat bermukim di wilayah tersebut. Selain itu SK Menteri Kehutanan itu juga berisi syarat perubahan status tanah sebelum menjadi hak sepenuhnya warga. Bahwa warga harus bermukim di wilayah tersebut selama 20 tahun terlebih dahulu sebagaimana aturan UU Agraria.

“Selain itu kita juga meminta ada upaya dari Pemkot Batu untuk memfasilitasi masalah ini agar ada kejelasan lebih lanjut soal sengketa tanah ini,” ujar Riyanto.

Selain di Sumbergondo, sengketa tanah juga terjadi di wilayah Nggabes II Desa Tulungrejo mencapai sekitar 100 hektar, juga ratusan hektar lainnya di sekitar Desa Sumberbrantas, dan ratusan hektar tanah lainnya tersebar di beberapa desa lainnya.

Secara terpisah, Kepala Bagian Humas dan Protokoler Pemkot Batu, Eko Suhartono mengatakan bahwa Pemkot berencana memfasilitasi masyarakat yang terlibat sengketa tanah ini. Yakni dengan melibatkan lembaga masyarakat desa hutan (LMDH), Perhutani, pengelola Tahura hingga Badan Pertanahan Nasional (BPN) Kota Batu.

“Memang tidak bisa dilakukan secepatnya, namun kita akan mencoba untuk memfasilitasi persoalan ini untuk mencari solusi bersama,” ujar Eko.

Persoalan sengeketa tanah ini, lanjut Eko, menjadi pekerjaan rumah bagi Pemkot untuk tahun mendatang. Apalagi pengelolaan tanah di wilayah sekitar hutan di satu sisi juga menguntungkan Kota Batu. Artinya dengan dikelolanya tanah hutan untuk menjadi lahan produktif berisi tanaman tegakan tersebut bermanfaat untuk perlindungan lingkungan.

“Beberapa hari lalu kita sudah mengumpulkan masyarakat dengan Perhutani untuk pengelolaan lahan hutan. Selanjutnya kita ingin memfasilitasi sengketa ini untuk mencari solusi,” jelas Eko.
(zar/surabayapost)

Iklan

Tinggalkan komentar

Filed under Malang

Tinggalkan Balasan

Isikan data di bawah atau klik salah satu ikon untuk log in:

Logo WordPress.com

You are commenting using your WordPress.com account. Logout / Ubah )

Gambar Twitter

You are commenting using your Twitter account. Logout / Ubah )

Foto Facebook

You are commenting using your Facebook account. Logout / Ubah )

Foto Google+

You are commenting using your Google+ account. Logout / Ubah )

Connecting to %s