Konflik UI Cermin Wajah RI

Oleh Prijono Tjiptoherijanto

BEBERAPA minggu terakhir ini, banyak media massa yang menurunkan berita mengenai konflik internal di lingkungan Universitas Indonesia (UI). Perbenturan kepentingan dan dugaan penyalahgunaan wewenang menjadi awal dan dasar kericuhan ”dalam negeri” UI tersebut.

Ditambah bumbu serta berbagai ”gosip” yang beredar, pemberitaan mengenai arogansi kekuasaan menjadi santapan para pembaca berita maupun pemirsa televisi. Apalagi saat gencar disuarakan pentingnya good governance. Karena itu, muncul pertanyaan, apakah para pemegang kekuasaan di jajaran pimpinan UI juga telah menjalankan good university governance?

Permasalahan di UI tersebut berawal dari keberhasilan rektor yang sekarang menyingkirkan para saingan secara meyakinkan waktu pemilihan. Kemenangan yang hampir mutlak itu membuahkan kepercayaan diri secara berlebihan. Karena itu, dalam mengangkat para pembantu dan staf pimpinan paling atas, objektivitas terpinggirkan.

Mereka yang dianggap berjasa dan loyal kepada rektor mendapat jabatan bergengsi. Sudah tentu, kebijakan semacam itu akan membuahkan pengabdian buta yang sering jauh dari asas profesionalitas. Kesan ”anak emas” dan ”orang rektor” pun mengemuka. Suasana yang kurang sehat di lingkungan akademis yang menjunjung tinggi keahlian dan integritas mulai merebak.

Kalau keadaan serupa terjadi dalam birokrasi pemerintahan, mungkin hal tersebut dianggap lumrah. Justru kenyataan itulah yang berlaku dalam penyusunan Kabinet Indonesia Bersatu jilid II (KIB II) sekarang. Keterwakilan, baik dari sisi politik, kedaerahan, maupun gender, lebih dikedepankan daripada berpijak pada profesionalitas serta kemampuan pribadi.

Awal keributan terjadi saat UI menganugerahkan gelar doktor honoris causa (Dr HC) kepada raja Arab Saudi. Di tengah suasana duka lantaran baru saja seorang tenaga kerja Indonesia (TKI) dihukum pancung karena melanggar hukum yang berbuntut pada pembunuhan, suatu universitas terkemuka di Indonesia memberikan gelar kehormatan kepada pimpinan suatu negara yang masih menerapkan hukum pancung dalam alam modern.

Tidak ayal, protes berhamburan ke arah pimpinan UI. Menuding para pimpinan UI tersebut tidak sensitif terhadap penderitaan rakyat. Kurang peka atas duka yang menimpa saudara sendiri yang dipancung di negeri orang. Kepekaan memang menjadi barang langka dalam tahap kehidupan sekarang ini.

Bukankah kekurangpekaan itu juga ditunjukkan pemerintah yang berkuasa sekarang ini? Jembatan runtuh beberapa saat sebelum perhelatan acara pernikahan mewah digelar. Atau, wacana tetap disuarakan saat tanah rakyat diserobot pengusaha mancanegara berbekal ”pamswakarsa” yang tega menganiaya tetangga sekampung. Kepekaan juga hilang saat koruptor besar lepas dari jerat hukum hanya karena dikhawatirkan mengumbar ”nyanyian” yang diperkirakan membahayakan pimpinan yang sedang berkuasa dan saat ini menikmati kewenangan amat besar.

Permasalahan internal UI semakin berlarut karena penguasa penanggung jawab dunia pendidikan, yakni menteri pendidikan dan kebudayaan, tidak bersikap tegas dengan meminta mereka yang terlibat konflik segera menyelesaikan persoalan dalam batas waktu tertentu. Perlu diberi waktu yang singkat dengan arahan yang jelas mengenai konsekuensi keputusan yang akan diambil. Langkah-langkah yang diambil perlu dinyatakan secara tertulis untuk kemudian dimonitor. Tidak dibiarkan begitu saja.

Tanggung jawab dan integritas sebagai pemimpin harus tampak jelas. Konflik perlu segera diatasi dengan tindakan. Bukan sekadar wacana yang hanya menjadi kegembiraan bagi para pemburu berita. Ketegasan diperlukan agar persoalan yang sebenarnya amat sederhana tersebut tidak melebar ke mana-mana.

Tampaknya, kenyataan serupa dijumpai dalam birokrasi pemerintahan saat ini. Kesenangan berwacana mengalahkan sikap tegas yang sangat diperlukan dalam penyelesaian persoalan. Karena itu, lebih sering terjadi ”talk show”, penayangan debat publik dan berbagai upaya yang hanya sebatas kata-kata. Tidak pernah ada keputusan yang tegas, selain dari membentuk tim, badan khusus, atau institusi baru yang malah menambah rumitnya birokrasi.

Persoalan dalam lingkungan internal UI tidak berbeda jauh dari yang ditemui dalam pemerintahan RI sekarang. Arogansi kekuasaan dengan sikap percaya diri yang berlebihan telah membawa UI ke jurang perpecahan yang belum pernah ada sepanjang sejarah universitas terkemuka itu.

Kekurangpekaan dan kurang sensitif terhadap penderitaan sesama merupakan wajah yang terpampang pada UI dan serupa yang terjadi dalam pemerintahan RI. Ketidakberanian bertindak tegas dan mengambil keputusan segera tanpa banyak wacana juga mewarnai dua institusi terkemuka tersebut.

Jadi, apa bedanya UI dari RI?

*) Guru besar ekonomi Universitas Indonesia dan pernah menjabat sekretaris wakil presiden 2002-2005

Tinggalkan komentar

Filed under Indonesia

Tinggalkan Balasan

Isikan data di bawah atau klik salah satu ikon untuk log in:

Logo WordPress.com

You are commenting using your WordPress.com account. Logout /  Ubah )

Foto Google

You are commenting using your Google account. Logout /  Ubah )

Gambar Twitter

You are commenting using your Twitter account. Logout /  Ubah )

Foto Facebook

You are commenting using your Facebook account. Logout /  Ubah )

Connecting to %s