Iraq Menatap Masa Depan Pasca Penarikan Pasukan AS

Oleh Ibnu Burdah *)

PENARIKAN pasukan AS dari Iraq -kendati masih menyisakan ribuan personel untuk melatih tentara Iraq dan menjaga kedutaan negara itu di Baghdad- adalah momentum sangat penting bagi Iraq untuk melakukan konsolidasi, recovery, dan menata kembali masa depannya secara berdaulat

Persoalan yang dihadapi Iraq ke depan sudah teramat kompleks. Perlu kesungguhan, keseriusan, dan pengertian semua pihak di negeri itu agar penarikan pasukan AS menjadi titik awal perbaikan situasi yang memprihatinkan. Sebagian besar pengamat Timur Tengah di luar Iraq cenderung pesimistis terhadap perkembangan Iraq pasca penarikan pasukan AS.

Alasan yang dikemukakan biasanya sederhana, yakni Iraq sudah hancur luar dan dalam, baik infrastruktur, ekonomi, maupun ikatan-ikatan sosialnya. Agama yang seharusnya bisa menjadi penyelamat terakhir justru terbawa menjadi sumbu yang memperdalam konflik.

Keterpecahan

Keterpecahan masyarakat Iraq sudah sangat dalam. Rekonsiliasi nasional sangat sulit diwujudkan. Penyebabnya, konflik horizontal antarkelompok etnis dan sekte keagamaan telanjur terlalu parah sehingga pernah pecah perang saudara yang cukup banyak membawa korban. Konflik semacam itu sering melibatkan sentimen dan dendam yang mendalam. Bisa dibayangkan bagaimana jika seseorang yang orang tuanya dibunuh secara sengaja oleh tetangganya dan dia tahu persis pembunuhan itu, lantas si pembunuh menyerukan rekonsiliasi demi masa depan bersama.

Rekonsiliasi perang saudara hampir dipastikan melibatkan pengorbanan psikologis yang luar biasa besar. Pasti itu tidak mudah dilakukan oleh siapa pun. Itulah pokok persoalan yang dihadapi masyarakat Iraq sekarang ini, terutama antara kelompok Sunni dan Syiah dengan berbagai afiliasi dan aliran politiknya.

Keterpecahan di masyarakat itu diperparah oleh kegagalan para elite mencapai dan memelihara konsensus bersama. Para tokoh politik cenderung memperkeruh situasi yang sudah parah itu dengan mengeksploitasi sentimen etnis dan sekte untuk memperoleh dukungan. Sebelum penarikan tentara AS selesai saja sudah meledak kabar perpecahan antara Nuri Al Maliki, pemimpin Aliansi Nasional blok Dawlah Al Qanun dan Al I’tilaf Al Wathaniy Al Iraqi, penguasa pemerintahan parlemen saat ini, dan blok Al Harakah Al Wathaniyyah Al Iraqiyyah di bawah pimpinan Iyad Alawi. Dua kelompok itu merepresentasikan kubu Syiah dan Sunni yang berkonflik selama ini kendati tokoh terakhir sesungguhnya berasal dari keluarga Syiah.

Perpecahan itu, tampaknya, akan sangat serius dan panjang. Sebab, tuduhan yang dilontarkan Maliki terhadap dua anggota blok itu tidak main-main, yaitu keterlibatan aksi terorisme yang menjadikan Maliki sebagai target. Lebih serius lagi, dua anggota tersebut, Saleh Mutlak dan Thariq Hasyimi, sedang menjabat wakil presiden dan wakil perdana menteri Iraq.

Kubu Sunni segera menuding Maliki memanfaatkan momentum penarikan pasukan AS untuk membersihkan unsur-unsur Sunni dalam pemerintahan dan hendak menciptakan pemerintahan otoriter baru berdasar partai tunggal.

Di luar benar atau salah tuduhan Maliki, kekerasan bom bunuh diri memang sering menimpa masyarakat Syiah. Yang menjadi tertuduh biasanya adalah kelompok-kelompok radikal Sunni seperti Al Qaeda atau Jamaah Al Khalq. Yang jelas, perpecahan politik itu dipastikan akan memperburuk hubungan Sunni-Syiah di masyarakat Iraq yang selama ini sudah sangat buruk.

Campur tangan aktor-aktor kawasan semakin memperkuat keterpecahan itu. Negara-negara Sunni, terutama Arab Saudi, konon, memberikan dukungan yang luar biasa terhadap kelompok-kelompok Sunni di Iraq. Sementara Iran memberikan dukungan kepada kelompok-kelompok Syiah. Sekalipun sangat kecil, keberadaan etnis Turki juga mengundang Turki untuk turut campur. Israel, Syria, Lebanon, dan Jordania ditengarai juga terlibat banyak dalam perkembangan di dalam negeri Iraq.

Sementara itu, etnis Kurdi yang berada di luar poros konflik utama terus berupaya mengeksploitasi keadaan untuk tujuan memisahkan diri atau setidaknya mempersiapkan segala hal yang diperlukan bagi lahirnya sebuah negara baru, Kurdistan. Sistem politik Iraq baru, federal-parlementer sebagaimana disahkan pada 2005, memberikan peluang bagi suku Kurdi untuk melakukan itu semua.

Gerakan Pemuda

Di tengah pesimisme akan masa depan Iraq, sesungguhnya ada sejumlah alasan untuk lahirnya harapan. Selain tradisi intelektual dan kearifan peradaban Iraq yang sudah sangat tua, berkobarnya gerakan rakyat di negara-negara Arab diperkirakan akan membawa pengaruh terhadap lahirnya gerakan pemuda di Iraq jika situasi seperti sekarang ini tidak berubah dan membuat rakyat frustrasi dengan keadaan.

Aksi protes rakyat di Iraq sebagaimana di negara Arab lain sudah beberapa kali muncul dalam skala yang cukup besar. Isu yang diangkat adalah perbaikan keamanan dan pemenuhan kebutuhan dasar. Aksi rakyat dengan isu yang juga berbeda dengan negara Arab pada umumnya juga terjadi di Lebanon dan Palestina. Jika di negara-negara Arab lain bertujuan menjatuhkan rezim, di Lebanon gerakan pemuda menolak sistem sektarian dan di Palestina menolak keterpecahan faksi. Jika dua isu itu kemudian diangkat gerakan pemuda Iraq lintas sekte, etnis, dan afiliasi politik dalam skala yang besar, bukan tidak mustahil perubahan signifikan akan terjadi.

Setidaknya itu akan menjadi tekanan tersendiri terhadap para politikus, pemuka etnis, dan pemimpin sekte, serta seruan moral yang kuat kepada seluruh rakyat Iraq untuk menghindarkan Iraq dari kehancuran.

Itulah salah satu narasi yang mungkin terjadi di Iraq ke depan. Sebab, sistem apa pun yang dibuat tampaknya tidak akan menyelesaikan persoalan yang demikian parah. Termasuk sistem federal-parlementer yang diberlakukan sejak 2005 itu.

Pilihan lain, sistem konsosiasional atau system konsosiasional sebagaimana di Lebanon, jika diterapkan juga justru semakin menegaskan keterpecahan Iraq kendati secara demografis sebagian besar dari tiga kelompok utama Iraq terpisah: Kurdi di utara, Syiah di selatan, dan Sunni di tengah. Oleh karena itu, salah satu harapan sesungguhnya berada di tangan pemuda kelas menengah terdidik Iraq yang bukan partisan.

*) Doktor Hubungan Internasional UGM, kini dosen UIN Sunan Kalijaga, Jogjakarta

Iklan

Tinggalkan komentar

Filed under politik

Tinggalkan Balasan

Isikan data di bawah atau klik salah satu ikon untuk log in:

Logo WordPress.com

You are commenting using your WordPress.com account. Logout / Ubah )

Gambar Twitter

You are commenting using your Twitter account. Logout / Ubah )

Foto Facebook

You are commenting using your Facebook account. Logout / Ubah )

Foto Google+

You are commenting using your Google+ account. Logout / Ubah )

Connecting to %s