Poligami Politik Makin Bergolak, Menatap Politik 2012

Oleh : Burhanuddin Muhtadi*

Burhanuddin Muhtadi

Wajah politik Indonesia pada 2012 merupakan imbas (carryover) situasi politik 2011 yang tak terselesaikan. Ada tiga fakta politik 2011 yang dominan dan tak tertuntaskan yang sangat mungkin mewarnai potret politik 2012 hingga 2014.

Pertama, disfungsi dan inefektivitas koalisi pendukung pemerintah. Kedua, politik saling menyandera dan politik barter. Ketiga, gesekan antarpartai sebagai warming-up 2014.

Disiplin koalisi yang lemah akan terus-menerus menjadi ”penyakit” pemerintahan SBY jilid kedua sejak kasus Century, mafia pajak, hingga klausul kontroversial yang membelah koalisi Sekretariat Gabungan (Setgab) dalam pembahasan revisi UU Paket Politik, terutama isu parliamentary threshold, pengurangan alokasi kursi per dapil, dan lain-lain.

Koalisi pendukung pemerintah hanya bersepakat dalam dua hal. Yakni, mempertahankan SBY hingga 2014 dan mempertahankan postur kabinet politik yang terdiri atas menteri-menteri dari partai koalisi. Selebihnya, partai-partai koalisi bebas berakrobat politik di DPR.

Poligami Politik

Ahli politik kenamaan Giovanni Sartori mengatakan: ”The problems of presidentialism are not in the executive arena, but in the legislative arena.” Itu menjelaskan alasan pemerintahan SBY-Boediono yang didukung enam partai dengan total kekuatan di parlemen mencapai 75,54 persen atau 423 di antara 560 kursi gagal mendisiplinkan koalisi.

Pertama, desain institusi presidensial yang dipadu sistem multipartai ekstrem sulit melahirkan stabilitas pemerintahan. Studi Scott Mainwaring dan Matthew Shugart (1997) menyatakan, kombinasi sistem presidensial dan multipartai akan melahirkan presiden minoritas (minority president) dan akhirnya akan menghasilkan pemerintahan yang terbelah (divided government).

Presiden akan tersandera secara politik dan sangat sulit mendapat dukungan politik di parlemen. Menurut Mainwaring, kondisi tersebut disebabkan tidak adanya partai mayoritas di parlemen yang membuat potensi deadlock antara legislatif dan eksekutif makin besar. Kombinasi sistem presidensial plus multipartai ekstrem juga membuat koalisi yang bersifat permanen sulit dicapai.

Kedua, selain persoalan sistem, pada tataran lebih teknis, SBY gagal membentuk format koalisi yang kukuh yang dirajut dengan kontrak politik yang mengikat serta tidak multitafsir.

Ketiga, koalisi bukanlah entitas kolektif yang bersifat tunggal. Enam partai mitra koalisi memiliki kepentingan politik, ekonomi, dan elektoral yang berbeda-beda. Koalisi obesitas yang digalang SBY dibangun di atas fondasi pragmatisme, sehingga sikap mitra koalisi di parlemen sangat ditentukan oleh arah mata angin.

Setgab adalah implikasi kegagalan SBY mendisiplinkan koalisi. Politik, dalam definisi Laswellian, adalah ”who gets what, when, and how.” Pertarungan sesama anggota Setgab dipengaruhi kepentingan politik, ekonomi, dan elektoral yang saling bertabrakan. Ibarat poligami politik, Golkar yang paling terakhir bergabung dalam barisan koalisi dianggap ”istri muda” yang malang membuat cemburu ”istri-istri tua” (PKS, PPP, PKB, dan PAN).

Meski paling belakangan ikut dalam gerbong koalisi, bargaining position Golkar paling tinggi. Posisi tawar masing-masing anggota Setgab ditentukan oleh real politik. Di sinilah Golkar pintar memainkan kartunya. Kekuatan kursi partai berlambang beringin itu merupakan yang terbesar kedua setelah Demokrat. Golkar juga sangat licin, untuk tidak mengatakan licik, dalam memainkan manuver politik di DPR.

Sebagai aktor utama Setgab, hubungan Demokrat dan Golkar adalah benci tapi rindu (love and hate relationship). Ada banyak titik temu kepentingan antara dua partai besar itu, tapi tak sedikit pula titik pisah kepentingan. Golkar tak bisa jauh dari pusaran kekuasaan. Tapi, partai itu tak sudi lagi menjadi bumper pemerintahan SBY seperti yang mereka lakukan pada masa pemerintahan SBY-Kalla yang terbukti hanya menguntungkan Demokrat.

Tahun 2012 lagi-lagi akan menjadi bukti rentannya koalisi Setgab. Tahun depan menjadi penentu hasil revisi paket undang-undang bidang politik. Benturan kepentingan dalam pembahasan revisi UU Pemilu Legislatif, UU Penyelenggara Pemilu, dan UU Pilpres.

Faktor pembelah dalam pembahasan revisi UU Paket Politik itu bukan Setgab versus oposisi, tapi partai menengah versus partai besar. Dalam isu peningkatan parliamentary threshold Demokrat, PDIP dan Golkar akan melawan partai menengah (PAN, PPP, PPP, Gerindra, dan Hanura). Demikian juga dengan klausul pengecilan alokasi kursi per dapil yang dianggap merugikan partai menengah serta penarikan sisa suara di tiap-tiap dapil ke tingkat provinsi.

Geliat 2014

Tahun 2012 juga akan diwarnai politik saling mengunci. Hampir seluruh parpol dan elitenya tersandera kasus-kasus hukum yang beraroma politik. Mulai kasus Century, Gayus dan mafia pajak, cek perjalanan, Nazaruddin, dan lain-lain.

Masing-masing elite partai memiliki kartu truf untuk menekan lawan-lawan politiknya. Kasus-kasus politik-hukum yang dialami suatu partai dan tokohnya akan dijadikan amunisi oleh lawannya guna menjatuhkan kredibilitas partai terkait di mata pemilih.

Pada saat yang sama, geliat masing-masing partai makin masif untuk mempersiapkan mesin partai sekaligus menyosialisasikan tokoh-tokoh mereka untuk diusung dalam bursa pencalonan presiden pada 2014.

Sejauh ini, tokoh-tokoh partai yang sudah menyatakan siap menjadi capres adalah Aburizal Bakrie, Hatta Rajasa, Prabowo Subianto, dan Wiranto. Tahun 2012 akan memberikan gambaran yang lebih pasti terkait dengan maju atau tidaknya Megawati sebagai capres. Nama-nama baru dalam bursa pencapresan juga mulai bermunculan pada tahun mendatang.

Namun, kepastian nama-nama capres akan sangat bergantung hasil revisi UU No 42/2008 yang harus diselesaikan DPR pada 2012. Jika tidak berubah, presidential threshold atau syarat pengajuan pasangan capres dan cawapres yang diusulkan partai atau gabungan partai politik minimal 20 persen dari jumlah kursi DPR atau 25 persen dari jumlah suara sah nasional. Jika capres yang mendeklarasikan diri berasal dari partai yang elektabilitasnya pas-pasan, dia harus mendiskon syahwatnya untuk maju sebagai capres pada 2014. Pada 2012, spekulasi capres yang diusung PDIP dan Demokrat akan lebih kencang.

Terlepas dari tarik-menarik kepentingan elite politik pada 2012, usia pemerintahan SBY tinggal dua tahun lagi. SBY harus berfokus bekerja untuk mewariskan legacy yang diingat bangsa Indonesia sepanjang masa. Gejala geregetan masal yang dipicu kinerja pemerintah yang dianggap kurang maksimal harus segera dijawab dengan kerja nyata, bukan retorika. ”We campaign in poetry. But when we are elected, we are forced to govern in prose,” ujar mantan Gubernur New York Mario Cuomo.

Memerintah itu bagaikan membuat prosa dengan narasi yang menguraikan dan menuntaskan. Dibutuhkan kemampuan teknokrasi yang rumit yang dipadu seni mengompromikan tarikan-menarik politik. Kompleksitas itu tak bisa hanya diselesaikan dengan ”puisi” yang berisi bait-bait indah yang sugestif dan asosiatif. Karena itu, SBY harus berhenti ”berpuisi” dan mulai membuat ”prosa”.

*) Peneliti Lembaga Survei Indonesia (LSI), dan pengajar FISIP UIN Jakarta

Iklan

2 Komentar

Filed under Indonesia, politik

2 responses to “Poligami Politik Makin Bergolak, Menatap Politik 2012

Tinggalkan Balasan

Isikan data di bawah atau klik salah satu ikon untuk log in:

Logo WordPress.com

You are commenting using your WordPress.com account. Logout / Ubah )

Gambar Twitter

You are commenting using your Twitter account. Logout / Ubah )

Foto Facebook

You are commenting using your Facebook account. Logout / Ubah )

Foto Google+

You are commenting using your Google+ account. Logout / Ubah )

Connecting to %s