Sosialisasi Pembatasan BBM Bersubsidi

Menjelang akhir tahun, pemerintah kembali menyatakan niatnya untuk membatasi pembelian BBM bersubsidi bagi mobil pribadi (pelat hitam) mulai April tahun depan. Karena penyampaian rencana itu bukan kali pertama dan sering berujung pada penundaan, bahkan pembatalan, tidak ada banyak respons dari masyarakat. Indikatornya, rencana kebijakan yang sebetulnya penting karena menyangkut kepentingan hidup rakyat banyak itu tidak mendapat tempat di liputan atau halaman utama media.

Respons tersebut, tampaknya, sudah diduga pemerintah. Karena itu, pejabat terkait di Kementerian Keuangan serta Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral berkali-kali menegaskan bahwa rencana pembatasan BBM bersubsidi tahun depan tidak bisa ditunda lagi. Pada 2011, kebutuhan anggaran subsidi BBM membengkak Rp 30,3 triliun dari rencana Rp 129,7 triliun dalam APBN Perubahan 2011. Kegagalan menerapkan pembatasan BBM bersubsidi yang berakibat fatal itu tentu tidak akan terulang tahun depan.

Kondisi perekonomian makro yang lebih kondusif juga dijadikan alasan. Inflasi tahun depan diperkirakan tetap berada di kisaran 5,3 persen. Jika ada dampak pemicu inflasi dari pembatasan pembelian BBM bersubsidi, sudah diprediksi angka inflasi tidak akan banyak terdongkrak.

Persiapan untuk menjalankan pembatasan BBM bersubsidi juga ditunjukkan Pertamina. BUMN yang akan menjadi ujung tombak kebijakan, karena melayani langsung pembeli BBM tersebut, mengklaim sudah menambah 160 persen jumlah SPBU siap jual pertamax.

Di wilayah Jawa dan Bali yang direncanakan menjadi lokasi pertama pelaksanaan, Pertamina menyatakan sudah 2.065 SPBU di antara 3.061 SPBU yang siap. Untuk wilayah Sumatera, terdapat 351 di antara 1.037 SPBU yang siap. Di Kalimantan dan Sulawesi, 264 di antara 567 SPBU sudah menjual pertamax. Pertamina berkomitmen, dalam tiga bulan ke depan, seluruh SPBU mereka siap menyuplai pertamax.

Nah, jika semua pihak dari sisi pelaksana kebijakan sudah menyatakan siap, kini tinggal satu pihak lagi yang tak kalah pentingnya untuk dimatangkan kondisinya, yakni masyarakat konsumen BBM. Harus diakui, sosialisasi teknis tentang penerapan pembatasan itu masih sangat minim. Belajar dari pengalaman, semua pembatasan, terutama yang menyangkut pembelian BBM, pasti langsung diikuti dengan aksi kecurangan. Selisih harga yang bisa dua kali lipat, antara BBM bersubsidi dan nonsubsidi, merupakan jumlah yang sangat menggiurkan bagi pemburu laba dengan cara apa saja.

Jika selama ini ada penyelundupan BBM ke negara tetangga -karena harga BBM di negara tetangga jauh lebih mahal dan adanya penyelundupan BBM dari rumah tangga ke industri dalam negeri karena industri dalam negeri harus membeli BBM dengan harga internasional-, nanti ada peluang penyelundupan lagi dari konsumen BBM bersubsidi (pemilik kendaraan umum dan sepeda motor) ke konsumen BBM nonsubsidi (pemilik kendaraan pribadi).

Memang sudah ada uji coba penggunaan radio frequency identification (RFID) yang dipasang di angkutan umum untuk menerapkan pembatasan pembelian BBM bersubsidi di Jakarta. Namun, dari pantauan terakhir di lapangan minggu lalu, alat itu hanya digunakan untuk puluhan unit angkutan umum dengan masa uji coba paling lama dua jam. Upaya pengadaan infrastruktur detektor di SPBU oleh Pertamina juga belum terlihat. Dengan tenggat waktu April 2012, memang masih ada waktu tiga bulan untuk melengkapi semua kekurangan. Bagi kita, waktu tiga bulan itu tidak lama. Semoga begitu juga dalam hitungan pemerintah. (Tajuk JawaPos)

Tinggalkan komentar

Filed under Indonesia

Tinggalkan Balasan

Isikan data di bawah atau klik salah satu ikon untuk log in:

Logo WordPress.com

You are commenting using your WordPress.com account. Logout /  Ubah )

Foto Google

You are commenting using your Google account. Logout /  Ubah )

Gambar Twitter

You are commenting using your Twitter account. Logout /  Ubah )

Foto Facebook

You are commenting using your Facebook account. Logout /  Ubah )

Connecting to %s