Ekonomi dan Ideologi Pertumbuhan – Menatap 2012: Ekonomi Makro

Oleh Ahmad Erani Yustika

PEMERINTAH dan institusi/organ yang terkait dengan pemerintah, juga lembaga multilateral (seperti Bank Dunia, IMF, dan ADB), memproyeksikan perekonomian Indonesia tetap cerah tahun depan (2012). Pemerintah, KEN (Komite Ekonomi Nasional), Bank Indonesia, IMF, dan Bank Dunia menilai, pertumbuhan ekonomi Indonesia pada 2012 bisa menyentuh 6,7 persen.

Itu proyeksi yang amat optimistis di tengah kemurungan ekonomi global, terutama yang terjadi di AS, Eropa, dan (barangkali) Jepang. Pemerintah dan lembaga multilateral mungkin punya pandangan sederhana, rasio ekspor nasional terhadap PDB tidak terlalu besar (sekitar 28 persen saja) sehingga dampak krisis global lewat jalur perdagangan tidak akan menimbulkan banyak guncangan ekonomi. Pemerintah masih bisa menggenjot pertumbuhan ekonomi dari sumber lain, yakni pengeluaran pemerintah (APBN), konsumsi domestik (rumah tangga), dan investasi.

Fatamorgana Pertumbuhan Ekonomi

Pertanyaannya, apakah sesimpel itu jalannya perekonomian tahun depan? Sekurangnya terdapat dua pertimbangan besar yang perlu dilihat pemerintah. Pertama, benar bahwa kontribusi ekspor terhadap pembentukan PDB tidak terlalu besar. Tetapi, yang perlu diingat, tidak mudah bagi pemerintah menyubstitusinya dari sumber lain, seperti pengeluaran pemerintah, konsumsi domestik, maupun investasi. Kontribusi APBN terhadap PDB hanya 8-9 persen (bandingkan dengan Korsel yang mencapai 16 persen dan rata-rata negara Asia Pasifik yang kontribusinya di atas 11 persen). Donasi konsumsi domestik terhadap PDB tidak mungkin ditingkatkan lebih dari 55 persen (karena daya beli tidak meningkat seiring dengan pelambanan gerak ekonomi) dan peningkatan investasi juga meragukan meskipun investment grade sudah dikantongi (karena persaingan memperebutkan investor asing akan kian ketat).

Kedua, seandainya proyeksi pemerintah tersebut dapat dicapai, problem berikutnya adalah apakah pertumbuhan ekonomi itu mencerminkan kesejahteraan masyarakat secara keseluruhan. Kinerja pemerintah dalam lima tahun terakhir makin buruk dari tiga sisi: Kemiskinan absolut turun (tapi jumlah penduduk miskin dan hampir miskin bertambah), penganggur terbuka makin sedikit (namun proporsi pekerja sektor informal terus bertambah), dan ketimpangan pendapatan semakin menganga (pada 2010 Gini ratio mencapai 0,38, rekor tertinggi dalam periode modernisasi ekonomi Indonesia).

Hal itu terjadi oleh sebab yang “sepele”: Ekonomi nasional larut dalam kegiatan di sektor finansial sambil melupakan perluasan kapasitas ekonomi di sektor riil. Pertumbuhan sektor non-tradeable makin kencang, namun pertumbuhan sektor tradeable cenderung merosot. Itulah sumbu pemantik api masalah tersebut.

Berdasar deskripsi itu, Indef (Institute for Development of Economics and Finance) memproyeksikan pertumbuhan ekonomi berada di angka 6,1-6,3 persen. Proyeksi tersebut memang lebih pesimistis ketimbang pemerintah. Sebab, pintu untuk mencapai pertumbuhan 6,7 persen memang nyaris tertutup. Secara eksternal, pasar luar negeri tidak memungkinkan diperluas karena sekitar 50 persen ekspor nasional lari ke Tiongkok, Amerika Serikat, Eropa, dan Jepang. Celakanya, exposure ekonomi negara-negara itu akan melemah tahun depan.

Membuka pasar nontradisional merupakan jalan keluar yang paling mungkin. Tetapi, seperti biasa, birokrasi menjadi simpul mati bagi munculnya upaya terobosan seperti itu. Secara internal, peningkatan investasi juga diganjal praktik korupsi dan inefisiensi birokrasi sehingga perbaikan infrastruktur, perizinan, dan pembebasan lahan menjadi persoalan abadi yang tidak terpecahkan hingga kini.

Batu Bata Ekonomi

Lepas dari itu semua, “ideologi” pertumbuhan ekonomi bukanlah segala-galanya. Pertumbuhan ekonomi yang tinggi bukanlah garansi kemajuan ekonomi. Sebaliknya, pertumbuhan ekonomi yang rendah bukanlah representasi buramnya perekonomian. Di balik pertumbuhan ekonomi disusun banyak batu bata variabel ekonomi yang penting untuk ditelisik satu per satu. Di situlah, saya kira, problem perekonomian nasional bermula dan -pada saat yang sama- inspirasi jalan keluar dapat disusun secara sistematis. Dari sisi sektoral, penurunan kontribusi sektor pertanian dan industri harus segera diakhiri. Dua sektor itu menampung sekitar 55 persen tenaga kerja sehingga penurunan pertumbuhan ekonomi maupun kontribusi terhadap PDB pasti menimbulkan problem ketenagakerjaan. Saat peran dua sektor tersebut menurun terhadap perekonomian, pada saat yang sama hampir pasti sumbangan sektor informal dalam menyerap tenaga kerja meningkat.

Berikutnya, investasi domestik kian terpinggirkan dalam konfigurasi gemuruh kegiatan ekonomi nasional. Pada 2005 sumbangan investasi asing masih sekitar 64 persen dari total investasi di Indonesia. Pada 2009 kontribusi investasi asing mencapai 82 persen dan pada 2010 sudah relatif turun menjadi 71 persen.

Data itu menunjukkan peran pelaku ekonomi domestik yang sangat terbatas dan cenderung menurun tiap tahun meski ada perbaikan pada 2010. Implikasinya, apabila pertumbuhan ekonomi meningkat, yang sebagian disumbang oleh investasi, pemilik dan penikmatnya adalah pelaku ekonomi asing, bukan investor domestik. Lebih memilukan lagi, jika ditarik garis pembatas antara sebelum dan sesudah krisis ekonomi 1997/1998, proporsi investasi sebelum 1997/1998 lebih banyak di sektor riil, sedangkan setelah 1997/1998 lebih banyak menuju investasi portofolio (sektor keuangan).

Terakhir, meskipun pemerintah mengklaim bahwa ekonomi sudah menuju modernisasi, sebetulnya dalam banyak hal ekonomi nasional masih primitif. Kegiatan ekonomi (juga ekspor) banyak bertumpu pada komoditas bahan mentah sehingga tidak hanya kehilangan kesempatan menciptakan nilai tambah, tetapi juga kesulitan menciptakan lapangan kerja.

Kasus kelapa sawit, misalnya, kurang lebih hanya diolah untuk membuat 40 jenis komoditas olahan. Padahal, Malaysia sudah mencapai seratus jenis. Itu juga terjadi pada kasus di subsektor perikanan, pertanian, kehutanan, pertambangan, dan lain sebagainya. Seandainya strategi hilirisasi komoditas bahan mentah tersebut dilakukan secara eksesif melalui pembentukan “pohon industri”, sebagian besar masalah ekonomi akan terselesaikan. Jika tiga hal itu saja mulai dicicil tahun depan, yakinlah bahwa pertumbuhan ekonomi bukanlah isu yang penting lagi untuk diperdebatkan.

*) Ahmad Erani Yustika, guru besar Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Brawijaya serta direktur eksekutif Indef

Tinggalkan komentar

Filed under Indonesia

Tinggalkan Balasan

Isikan data di bawah atau klik salah satu ikon untuk log in:

Logo WordPress.com

You are commenting using your WordPress.com account. Logout / Ubah )

Gambar Twitter

You are commenting using your Twitter account. Logout / Ubah )

Foto Facebook

You are commenting using your Facebook account. Logout / Ubah )

Foto Google+

You are commenting using your Google+ account. Logout / Ubah )

Connecting to %s