Protap 01 dan Kebrutalan Aparat

POLISI ternyata belum mengambil pelajaran dari dugaan pelanggaran hak asasi manusia dalam pembubaran kongres di Papua Barat dan penanganan aksi massa di Mesuji, Sumatra Selatan. Itu terlihat dari sikap brutal aparat dalam menghadapi aksi unjuk rasa di Pelabuhan Sape, Bima, Nusa Tenggara Barat.

Dalam video yang beredar, polisi terlihat menembak langsung ke arah massa serta menyerang masyarakat yang tertangkap maupun yang terluka. Akibatnya, tiga orang -versi Komnas HAM- atau dua orang -versi polisi- meninggal dunia. Belasan masyarakat membutuhkan perawatan serta sedikitnya 47 orang menjadi tersangka aksi unjuk rasa yang dilabeli tindak anarkistis oleh aparat itu.

Berdasar video yang beredar tersebut, sulit untuk membedakan apakah aparat keamanan melakukan tugasnya dalam menjaga ketertiban dengan membuka blokade terhadap Pelabuhan Sape atau melakukan pembalasan dendam kepada masyarakat yang kehabisan akal karena aspirasinya tersumbat lebih dari setahun. Aparat justru mempertontonkan tindak amoral dengan menembak serta memukul dan menendang massa yang sudah diamankan petugas maupun yang sudah digotong.

Polisi berdalih, “tindak tegas yang dilakukan kepolisian” tersebut sesuai dengan prosedur tetap 01, yakni prosedur yang wajib diterapkan aparat kepolisian dalam menangani tindak anarkistis. Protap peninggalan Kapolri Bambang Hendarso Danuri tersebut berisi tentang aturan pengerahan kekuatan dalam menangani aksi anarkistis yang mengancam keselamatan, kepentingan umum, maupun kerugian material. Protap itu dibuka dengan janji penghormatan terhadap hak asasi manusia ketika melakukan penindakan serta sanksi hukum bagi aparat yang melakukan pelanggaran protap.

Sesuai dengan protap tersebut, massa yang membawa senjata tajam, senjata berbahaya, dan melakukan penghasutan dalam aksi unjuk rasa dinilai sebagai ambang gangguan tindak anarkistis. Sementara itu, gangguan nyata berupa tindak anarkistis ditandai dengan perkelahian masal, perusakan, pengancaman, penganiayaan, pemerkosaan, penghilangan nyawa orang, penyanderaan, penculikan, pengeroyokan, sabotase, penjarahan, perampasan, pencurian, dan melawan/menghina petugas dengan menggunakan atau tanpa menggunakan alat dan/atau senjata.

Namun, bila ditilik dari fakta tidak ditemukannya gangguan nyata aksi anarkistis, tidak sepatutnya petugas menggunakan kekuatan bersenjata penuh dengan peluru yang dapat mengakibatkan kematian guna membubarkan aksi blokade yang menuntut pembebasan aktivis LMND dan pencabutan izin tambang. Petugas tampak langsung menembakkan senjata ke atas, lantas ke arah massa, dalam formasi menyerang, bukan mempertahankan diri.

Jatuhnya korban jiwa akibat penembakan aparat adalah bukti adanya pelanggaran terhadap protap. Karena itu, polisi tidak seharusnya berlindung pada pernyataan bahwa penyerbuan tersebut sesuai dengan protap. Sebab, nyata-nyata ada penembakan langsung kepada masyarakat.

Serangkaian kekerasan yang terjadi dalam waktu singkat itu, serta pembenaran terhadap peristiwa tersebut, menunjukkan bahwa polisi tidak menganggap apa yang terjadi di Papua Barat dan Mesuji sebagai pembelajaran. (*/JawaPos)

Tinggalkan komentar

Filed under Indonesia

Tinggalkan Balasan

Isikan data di bawah atau klik salah satu ikon untuk log in:

Logo WordPress.com

You are commenting using your WordPress.com account. Logout / Ubah )

Gambar Twitter

You are commenting using your Twitter account. Logout / Ubah )

Foto Facebook

You are commenting using your Facebook account. Logout / Ubah )

Foto Google+

You are commenting using your Google+ account. Logout / Ubah )

Connecting to %s