Valina Singka: Dulu Anggota KPU Kini Menjadi Anggota Timsel KPU

KONTROVERSI atas kinerja KPU pada Pemilu 2009 seakan tak pernah usai. Lemahnya persiapan di sejumlah tahap pemilu berkontribusi atas hasil akhir proses pemilu nasional terakhir itu. Kontroversi atas validitas daftar pemilih tetap (DPT), distribusi surat suara salah alamat, hingga penghitungan elektronik yang tidak transparan menjadi sasaran gugatan sejumlah pihak yang kalah pada pemilu legislatif.

Tidak cukup di situ. KPU periode 2007-2012 juga menjadi sorotan karena berbagai kasus. Dugaan pelanggaran kode etik pernah diajukan Bawaslu, namun mentok di internal KPU. Kasus yang paling baru adalah dugaan keterlibatan mantan anggota KPU Andi Nurpati dalam kasus surat palsu penetapan putusan Mahkamah Konstitusi (MK).

Dari semua kontroversi itu, tentu yang menjadi kambing hitam adalah kualitas anggota KPU. Hal itulah yang tampaknya menjadi catatan penting bagi Valina sebagai salah seorang anggota timsel agar tidak mengulang hal yang sama. “Tentu harus ada perubahan untuk KPU di masa depan,” ujarnya.

Kapasitasnya sebagai mantan anggota KPU (periode 2001-2007) membuat dirinya dipilih pemerintah untuk menjadi salah seorang anggota timsel. Selain Valina, mantan Wakil Ketua KPU Ramlan Surbakti masuk sebagai salah seorang anggota timsel. Namun, Valina menyatakan tidak berhak menilai kesuksesan Pemilu 2004 jika diukur dari sudut pandang pribadinya. ”Tentu saya punya penilaian tersendiri, tapi (penilaian) itu harus datang dari pihak lain,” ujar Valina.

Sabagai informasi, partisipasi pemilih pada Pemilu 2009 saat itu mencapai 80 persen lebih. Pemilu 2004 merupakan satu-satunya pemilu di Indonesia yang telah mendapat pengakuan internasional.

Terpilihnya Valina sebagai anggota KPU saat itu juga melalui perjalanan panjang. Curriculum vitae (CV) ketua program pascasarjana Universitas Indonesia (UI) tersebut memang selalu berkutat pada dunia sosial kemasyarakatan dan pendidikan politik pemilih. Sebagai contoh, Valina pernah aktif sebagai wakil bendahara Pengurus Pusat Asosiasi Ilmu Politik Indonesia (1997-2000), termasuk menjadi penanggung jawab berbagai kegiatan sosial kemasyarakatan yang diselenggarakan Laboratorium Ilmu Politik FISIP UI pada 1998.

Di dunia media, perempuan kelahiran Singkawang, 6 Maret 1961, itu pernah menjadi penanggung jawab acara talk show radio terkait dengan pendidikan politik di 50 kabupaten pada 1999. Valina juga aktif menjadi pemandu acara talk show wacana pemilu di salah satu televisi swasta pada 1999. Perempuan yang aktif dan kini menjabat sebagai ketua umum Wanita Syarikat Islam itu terpilih sebagai anggota MPR pada 1999 melalui utusan golongan.

Sebagai anggota MPR, Valina memiliki keinginan untuk menjadi bagian yang berkontribusi untuk mengamandemen UUD 1945. Namun, perjuangan Valina saat itu tidak berlangsung lama. Pada 2001 Valina yang ikut dalam seleksi di Komisi II DPR terpilih sebagai salah seorang di antara 11 anggota KPU. Kontribusinya di pendidikan politik pemilih, tampaknya, menjadi pertimbangan Komisi II DPR memilih Valina. “Saya langsung mundur (dari MPR) setelah terpilih menjadi anggota KPU,” jelasnya.

Meski dinilai sukses, perjalanan KPU pada masa Valina juga terjerat kasus hukum. Seperti diketahui, sejumlah komisioner KPU seperti Nazaruddin Syamsuddin, Mulyana W. Kusuma, dan Daan Dimara dipenjara dalam sejumlah kasus korupsi di KPU. Mengenai kejadian itu, Valina pernah menyatakan bahwa vonis pidana yang dialami mantan koleganya di KPU itu adalah pukulan berat. Dia mengetahui persis betapa seluruh anggota KPU saat itu bekerja keras dalam misi menyukseskan pemilu.

Menurut Valina, menjadi tugasnya kini di timsel KPU dan Bawaslu untuk bisa menentukan calon anggota yang lebih baik daripada sebelumnya. Salah satu upaya yang dilakukan timsel adalah mendorong tokoh yang menguasai hal terkait dengan pemilu untuk mendaftarkan diri. Para tokoh tersebut biasanya tidak bersedia maju karena hambatan psikologis yang ada pada diri mereka. “Nah, itu sudah menjadi kebijakan timsel, ini demi perbaikan KPU juga,” ujarnya.

Namun, lanjut Valina, para tokoh yang didorong itu tidak otomatis masuk sebagai calon anggota KPU yang diajukan ke DPR nanti. Para tokoh tersebut wajib untuk mengikuti segala proses seleksi yang dilaksanakan timsel KPU. “Kami (timsel KPU dan Bawaslu) tetap netral dan independen,” tandasnya. (*/c7/agm/JawaPos)

Tinggalkan komentar

Filed under Indonesia, politik

Tinggalkan Balasan

Isikan data di bawah atau klik salah satu ikon untuk log in:

Logo WordPress.com

You are commenting using your WordPress.com account. Logout / Ubah )

Gambar Twitter

You are commenting using your Twitter account. Logout / Ubah )

Foto Facebook

You are commenting using your Facebook account. Logout / Ubah )

Foto Google+

You are commenting using your Google+ account. Logout / Ubah )

Connecting to %s