Otonomi Daerah Dikuasai Persekongkolan Elite Lokal

Oleh R. Siti Zuhro

TIDAKLAH berlebihan bila era reformasi disebut sebagai era kedaulatan daerah. Otonomi daerah (otoda), dalam hal ini, adalah kata kunci sekaligus merupakan obat mujarab bagi percepatan pewujudan kemakmuran daerah yang terabaikan selama era sebelumnya. Sebab, dengan otoda, secara teoretis rakyat menjadi semakin dekat dengan sumber-sumber kekuasaan serta proses pembuatan kebijakan publik yang sesuai dengan hajat hidup dan kepentingan mereka.

Bertentangan dengan hal tersebut, realitasnya, setelah 11 tahun berlalu (2001-2011), tujuan otoda jauh dari harapan. Setidaknya, dua indikator menjelaskan hal itu. Pertama, kualitas pelayanan publik masih rendah. Baru sekitar 10 persen dari 524 daerah (33 provinsi, 398 kabupaten, dan 93 kota) yang secara relatif mampu melakukan pelayanan publik dengan baik. Kedua, jumlah penduduk miskin dan pengangguran terbuka juga masih cukup tinggi, masing-masing sekitar 31,02 juta dan 8,59 juta jiwa (BPS, 2010).

Salah satu persoalannya adalah rendahnya komitmen politik para elite untuk memperlihatkan keberpihakannya kepada kepentingan rakyatnya. Ini jelas terlihat, misalnya, dari komposisi APBD yang lebih banyak tersedot untuk dana rutin atau untuk membiayai birokrasi (sekitar 70 persen) ketimbang pelayanan publik. Bahkan, ada sejumlah daerah yang persentase dana rutinnya mencapai 83 persen. Oleh karena itu, sejauh ini otoda cenderung menjadi ajang perebutan kue pembangunan di antara para elite daerah yang sekaligus pula melahirkan ”raja-raja kecil”.

Kecenderungan tersebut juga terlihat dari fenomena munculnya daerah-daerah otonom baru. Selama periode 1999-2010, jumlahnya mencapai 205 buah (7 provinsi, 164 kabupaten, dan 34 kota). Dengan dalih kepentingan rakyat, pemekaran daerah dipandang sebagai obat mujarab percepatan pewujudan kesejahteraan rakyat. Tetapi, praktik kebijakan pemekaran daerah yang lebih bernuansa politis pada akhirnya hanya membebani APBN dan melahirkan daerah-daerah tertinggal baru.

Relasi Politik dan Birokrasi

Kegagalan otoda selama ini sesungguhnya tak bisa dilepaskan pula dari buruknya kualitas pilkada. Umum diketahui bahwa pelaksanaan pilkada sejak 2005 sarat dengan politik uang. Keadaan ini jelas menyulitkan munculnya kepala daerah terpilih yang memiliki integritas, kompetensi, kapasitas, dan keberpihakan kepada kesejahteraan rakyat. Dengan politik uang, tidak sedikit pasangan incumbent, khususnya, yang menjadikan birokrasi sebagai mesin pemenang mereka dalam berkontestasi. Politisasi birokrasi tersebut bukan saja membuat keberadaan birokrat menjadi tersekat-sekat oleh kepentingan politik tertentu, melainkan juga merusak sistem dan fungsi birokrasi. Sebab, upaya untuk membangun birokrasi yang profesional menjadi pupus karena politisasi birokrasi tak memungkinkan diterapkannya merit system. Akibatnya, jargon PNS sebagai ”abdi negara” dan ”abdi masyarakat” hanya menjadi ungkapan retoris.

Dengan kualitas pilkada selama ini, sulit diharapkan terjadinya proses deepening democracy (pendalaman demokrasi). Sebaliknya, yang lebih banyak terjadi adalah politik persekongkolan antara birokrat dan DPRD, khususnya berkenaan dengan alokasi dan distribusi anggaran. Pembagian kue kekuasaan yang dirasakan tak adil acapkali justru mencuat di antara kepala daerah dan wakilnya. Munculnya konflik politik di antara mereka jelas membuat birokrasi tak mampu menunjukkan netralitas dan profesionalitasnya.

Sinergi Pemimpin dan Rakyat

Pentingnya sinergi dan kerja sama yang baik di antara para elite politik dan birokrasi pemerintahan merupakan hal mutlak bagi suksesnya pelaksanaan otoda. Demikian juga sinergi dan kerja sama yang baik antara pemimpin dan rakyat. Dengan sinergi dan kerja sama yang baik, diharapkan dapat tercipta terobosan-terobosan yang berarti dalam mewujudkan tujuan otonomi daerah.

Pelaksanaan otoda memerlukan pimpinan-pimpinan daerah yang memiliki komitmen tinggi dan konsitensi dalam melakukan perubahan-perubahan yang signifikan di daerah dan dalam meningkatkan partisipasi publik. Peran kepemimpinan dalam melakukan terobosan-terobosan di daerah menjadi sangat signifikan dalam menyejahterakan daerah.

Hal tersebut menunjukkan bahwa kepala daerah terpilih harus menjadi pelopor terdepan melawan politik uang sambil membangun sistem kerja birokrasi berdasar imbalan dan hukuman (reward and punishment) serta menciptakan program pembangunan yang berpihak kepada rakyat. Hal itu sesungguhnya merupakan konsekuensi logis janji kampanye mereka. Bertentangan dengan hal tersebut, faktanya, hanya sebagian kecil kepala daerah yang menunjukkan komitmennya itu. Sebagian besar mereka lebih sibuk mengurus diri dan kelompoknya. Termasuk di antaranya adalah mempersiapkan kontestasi pilkada selanjutnya demi mempertahankan/memperbesar kekuasaan.

Sebagai pemilik kedaulatan, partisipasi rakyat dalam otoda seharusnya dilihat sebagai sebuah keniscayaan. Pandangan yang menganggap bahwa rakyat tak cukup pintar untuk terlibat dalam penyusunan, pelaksanaan, dan pengawasan program-program pembangunan yang berkenaan dengan hajat hidupnya sendiri merupakan persepsi yang menistakan rakyat sebagai pemilik kedaulatan. Karena itu, sinergi antara pemimpin dan rakyat sangat relevan dan signifikan.

Tantangan Otonomi Daerah

Lepas dari hal tersebut di atas, secara umum ada empat tantangan dalam pelaksanaan otonomi daerah selama ini. Pertama, tumpang tindihnya peraturan yang membingungkan daerah. Dampaknya, tak hanya hilangnya legalitas peraturan yang ditetapkan daerah, tetapi juga telah melahirkan banyaknya peraturan daerah bermasalah.

Kedua, persepsi sepihak daerah tentang kewenangan. Tak sedikit kepala daerah yang memahami otonomi daerah secara sempit: sebagai pihak yang diberi wewenang luas mengatur daerahnya. Selain mengaburkan relasinya dengan struktur pemerintahan di atasnya, persepsi ini juga turut menyuburkan munculnya ”raja-raja kecil di daerah”.

Ketiga, kerumitan pengelolaan hubungan wewenang antardaerah dan antarjenjang pemerintahan. PP Nomor 38 Tahun 2007 yang memayungi kewenangan daerah sangat rumit, amat sektoral, dan membingungkan daerah.

Keempat, kolaborasi elite politik, birokrasi, dan pengusaha dalam mengeksploitasi daerah yang muncul sebagai akibat langsung politik transaksional atau politik uang dalam pilkada. Oleh karena itu, birokrasi cenderung tidak profesional dan tidak netral sehingga menghambat fungsi pelayanan publik dan memunculkan kebijakan yang tidak probisnis.

Prospek Otonomi Daerah

Dalam waktu dekat, agaknya, tidak ada perubahan signifikan dalam pelaksanaan otoda. Ke depan, bila beberapa tantangan otonomi daerah tersebut tidak dibenahi, akan terjadi kesinambungan stagnasi. Otonomi daerah tidak akan membumi dan masyarakat lokal pun tak menikmati. Dengan keragaman daerah seperti geografi, sumber daya alam, sumber daya manusia, ekonomi, etnisitas, agama, dan budaya, mestinya itu bisa mendorong perwujudan keadilan dan kemakmuran rakyat.

Prospek otonomi akan cerah bila pemerintah mampu menata ulang daerah berdasar grand design yang sudah dibuat; mengaplikasikan reformasi birokrasi secara konseptual dan komprehensif yang menghasilkan birokrasi bersih dan melayani; memperbaiki penyelenggaraan pilkada di 33 provinsi, 398 kabupaten, dan 93 kota.

Selain itu, membutuhkan kepala daerah yang sesuai dengan harapan rakyat dan memperkecil terjadinya konflik, kerusuhan, dan amuk massa yang merugikan rakyat; dan memperbaiki kualitas pelayanan publik di bidang pendidikan, kesehatan, dan perizinan untuk menjawab tuntutan masyarakat daerah dan mengurangi nafsu pemekaran daerah. (*)

*) Peneliti Utama Lembaga Ilmu Pengetahuan Indonesia

Tinggalkan komentar

Filed under Indonesia

Tinggalkan Balasan

Isikan data di bawah atau klik salah satu ikon untuk log in:

Logo WordPress.com

You are commenting using your WordPress.com account. Logout / Ubah )

Gambar Twitter

You are commenting using your Twitter account. Logout / Ubah )

Foto Facebook

You are commenting using your Facebook account. Logout / Ubah )

Foto Google+

You are commenting using your Google+ account. Logout / Ubah )

Connecting to %s