Pertemuan Marty-Suu Kyi

KUNJUNGAN Menteri Luar Negeri Marty Natalegawa ke Myanmar pada 28 Desember lalu menyita perhatian masyarakat ASEAN. Terutama, pertemuan Marty dengan tokoh demokrasi Myanmar Aung San Suu Kyi. Pertemuan itu juga memberikan pesan kepada pemimpin Myanmar bahwa Indonesia menilai demokrasi di negeri junta militer tersebut tak akan berarti tanpa Suu Kyi.

Sikap tegas Indonesia itu pun ditunjukkan oleh Indonesia saat Marty mengadakan konferensi pers di Hotel Sedona, Yangon. Marty mendesak Naypidaw, ibu kota Myanmar, membebaskan seluruh tahanan politik yang tersisa dan terus melanjutkan demokratisasi. Situs Irrawaddy menyebut, saat ini masih ada 1.572 tahanan politik yang belum dilepaskan oleh pemerintah Myanmar.

Negara-negara di Asia Tenggara, termasuk Indonesia, tentu sangat mengharapkan situasi di Myanmar segera membaik. Stabilitas di Myanmar tentu juga stabilitas bagi kawasan ASEAN. Apalagi, pada 2014 Myanmar menjadi ketua ASEAN. Harapannya, tentu Myanmar sudah berubah wajah menjadi negara demokratis dan lebih maju ketika memimpin ASEAN.

Angin segar sudah berembus di Myanmar sejak pembebasan Aung San Suu Kyi pada 13 November 2010. Kabar baik selanjutnya adalah adanya pembebasan ribuan tahanan politik meski belum seluruhnya. Diikuti dengan diizinkannya Partai Liga Nasional untuk Demokrasi (National League for Democracy/NLD), partai yang dipimpin Suu Kyi, mendaftar pada pemilu parlemen tahun depan.

Apa yang dilakukan oleh Marty itu mirip dengan yang dilakukan oleh Menlu AS Hillary Clinton pada 2 Desember lalu. Selain bertemu Presiden Myanmar Thein Sein di Naypidaw, Clinton berkunjung ke kediaman Suu Kyi di Yangon. Sebelum bertemu dengan Suu Kyi, Marty menghadiri pertemuan dengan Menlu Myanmar U Wunna Maung Lwin.

Tidak ada pilihan bagi pemerintah Myanmar, kecuali memberikan kesempatan politik yang adil bagi Suu Kyi dan Partai NLD. Kini hampir semua utusan negara-negara yang berkunjung ke Myanmar, selain bertemu dengan para pemimpin negara itu, mengagendakan pertemuan dengan Suu Kyi. Artinya, Suu Kyi sudah dianggap sebagai kekuatan penting di Myanmar, yakni simbol demokrasi. Pesannya sangat jelas, demokrasi di Myanmar diukur dari keterlibatan Suu Kyi dalam pesta demokrasi di negara yang dulu bernama Burma tersebut. Tanpa Suu Kyi, mayoritas negara di dunia tidak akan pernah mengakui demokrasi di Myanmar.

Di antara negara-negara anggota ASEAN, Myanmar merupakan salah satu negara yang tertinggal. Yangon yang merupakan kota terbesar di Myanmar itu kalah besar oleh Surabaya yang hanya ibu kota provinsi. Bahkan, jika dibandingkan dengan Solo saja, kota tersebut masih kalah maju. Sanksi ekonomi yang diberlakukan oleh Amerika Serikat dan negara-negara Eropa memang membuat rakyat Myanmar menderita. Sebagai negara tetangga, Indonesia dan negara-negara ASEAN yang lain berkewajiban membantu Myanmar untuk bangkit dari keterpurukan. Tentu dengan catatan bahwa pemerintah Myanmar juga mau memperbaiki diri dan tidak mengulangi kesalahan yang dilakukan pada masa lalu.

Konsistensi sikap Indonesia yang ditunjukkan oleh Marty di Myanmar harus dijaga. Sebab, pada masa sebelumnya, Indonesia sering terlihat ragu-ragu dalam menyikapi isu-isu kawasan maupun dunia. Padahal, sebagai negara terbesar di Asia Tenggara, sikap Indonesia memiliki pengaruh besar. (*/tajuk JawaPos)

Iklan

Tinggalkan komentar

Filed under Indonesia, politik

Tinggalkan Balasan

Isikan data di bawah atau klik salah satu ikon untuk log in:

Logo WordPress.com

You are commenting using your WordPress.com account. Logout / Ubah )

Gambar Twitter

You are commenting using your Twitter account. Logout / Ubah )

Foto Facebook

You are commenting using your Facebook account. Logout / Ubah )

Foto Google+

You are commenting using your Google+ account. Logout / Ubah )

Connecting to %s