Menanti Regulasi Kompetisi Bank dari BI

Oleh Augustinus Simanjuntak

BANK Indonesia (BI) pernah berjanji membuat aturan pembatasan wilayah operasional bank dalam poin revisi Arsitektur Perbankan Indonesia (API) yang merupakan kerangka dasar sistem perbankan secara menyeluruh. Itu berarti persaingan tentang wilayah bank akan diatur. Apakah aturan tersebut bakal terwujud pada 2012 ini? Perlu diketahui, API merupakan pemberi arah, bentuk, dan tatanan industri perbankan nasional untuk jangka 5-10 tahun mendatang.

Yang jelas, regulasi BI tentang persaingan antarbank diharapkan bisa mengarahkan seluruh bank untuk tumbuh bersama (baik besar, menengah, maupun kecil) dalam format keadilan ekonomi. Berdasar ekonomi UUD 1945, semangat perbankan kita seharusnya berbudaya gotong-royong (spirit of collective economy). Kegiatan perbankan nasional tidak mengacu pada spirit ekonomi liberal ala Adam Smith yang menganggap kekuatan ekonomi yang ideal hanya bisa terwujud jika semakin sedikit pengusaha yang menguasai kegiatan ekonomi.

Persoalannya, mungkinkah mencapai ide Adam Smith tanpa ada jiwa mengorbankan atau mematikan kompetitor? Sebab, segelintir bank yang dimaksud Adam Smith tentu akan berusaha menguasai ekonomi dengan spirit strugle for life ala darwinisme. Artinya, bank yang kuat akan mengalahkan bank lemah. Pemenang akan semakin kuat, sedangkan bank yang kalah akan semakin terpuruk dan tersingkir. Hal tersebut tidak boleh terjadi dalam dunia perbankan kita.

Bank yang kuat boleh saja terus bertumbuh dan berkembang. Tapi, bank menengah dan kecil tidak boleh menjadi korban pertumbuhan bank yang kuat itu. Di sinilah peran sentral BI dalam menciptakan persaingan bank yang sehat lewat regulasi dan intervensi. Posisi sentral BI merupakan perwujudan sistem ekonomi campuran (mix economy) sebagaimana dianut pemerintahan SBY-Boediono.

Karena itu, sesuai teori Ropke (Jerman, 1937), BI perlu membuat struktur perbankan yang mengatur penguasaan pasar dan pangsa pasar yang seimbang antarbank. Seimbang tidak berarti menghalangi bank besar untuk terus tumbuh, tapi justru memperkuat semua bank melalui pembagian wilayah dan penekanan pada segmen pasar masing-masing. Jadi, jika sewaktu-waktu ekonomi kita diterpa badai krisis ekonomi global, kekuatan perbankan nasional sudah menyebar ke seluruh bank.

Harmonisasi Aturan

Sebenarnya, spirit regulasi BI mengenai persaingan usaha bank telah terdapat dalam UU Nomor 5 Tahun 1999 tentang Larangan Praktik Monopoli dan Persaingan Usaha Tidak Sehat (UU Antimonopoli). Hanya, persaingan antarbank memerlukan aturan khusus (lex specialis) karena bisnis bank memiliki karakter yang berbeda dari bisnis nonbank. Usaha bank terkait dengan kepentingan umum, stabilitas ekonomi, dan perlindungan nasabah.

Karena itu, dalam rangka menyehatkan persaingan bank, sebaiknya BI lebih dulu mengharmoniskan rancangan regulasi persaingan bank dengan substansi UU Antimonopoli (lex generali). Titik temunya, antara lain, pasal 2 UU Antimonopoli yang menyatakan bahwa pelaku usaha dalam menjalankan kegiatan usahanya wajib berasas demokrasi ekonomi dengan memperhatikan keseimbangan antara kepentingan pelaku usaha dan kepentingan umum.

Lebih jauh, pasal 3 (b) menyebutkan tujuan UU Antimonopoli. Yaitu, mewujudkan iklim usaha yang kondusif melalui pengaturan persaingan usaha yang sehat sehingga menjamin kepastian kesempatan berusaha yang sama bagi pelaku usaha besar, menengah, dan kecil. Ketentuan tersebut selanjutnya dijabarkan dalam pasal 4-16 tentang perjanjian yang dilarang antar pelaku usaha. Misalnya, pembagian wilayah, oligopoli, penetapan harga, dan kartel. Lalu, pasal 17-29 yang melarang monopoli, monopsoni, persekongkolan, posisi dominan, dan seterusnya.

Pasal-pasal itulah yang perlu diimplementasikan terhadap bisnis perbankan, sedangkan penegakan hukumnya dilakukan BI, bukan KPPU. Sebab, BI-lah yang menguasai seluk-beluk setiap bank mulai struktur, operasi, hingga pasar perbankan.

Lalu, bagaimana gambaran implementasi UU Antimonopoli bagi bisnis perbankan? Pertama, sesuai penafsiran atas UU Antimonopoli, satu atau sekelompok bank dilarang menguasai produksi dan pemasaran atau penggunaan jasa tertentu. Artinya, bank atau sekelompok bank papan atas dilarang melakukan penguasaan yang nyata atas suatu pasar perbankan sehingga bank tersebut dapat mengendalikan suku bunga kredit dan bunga deposito. BI tentu mempunyai data dan informasi tentang komposisi penguasaan pasar oleh setiap bank.

Kedua, bank dilarang berposisi dominan yang menghambat pertumbuhan bank lainnya (menyingkirkan pesaing) di pasar terkait dengan pangsa pasar. Atau, bank berposisi tertinggi di antara pesaingnya di pasar perbankan terkait dengan kemampuan keuangan serta akses pada penjualan dan permintaan jasa tertentu. Hanya, kriteria posisi dominan dunia usaha bank dengan usaha lainnya bisa berbeda. Seperti halnya batas kepemilikan saham bank (umumnya 10-15 persen) yang berbeda dari porsi kepemilikan saham usaha lainnya.

Ketiga, bank dilarang melakukan perjanjian dengan bank lain dalam rangka penetapan bunga kredit yang harus dibayar debitor untuk jenis konsumsi atau usaha debitor yang sama. Selain itu, bank papan atas secara bersama-sama dilarang menguasai pasar, terutama pemberian kredit, yang mengarah pada pengendalian bunga yang bisa merugikan bank pesaing.

Keempat, bagi dunia usaha umumnya, satu atau sekelompok usaha dilarang menguasai lebih dari 50 persen pangsa pasar untuk satu jenis produk. Sementara itu, dua atau tiga pelaku usaha dilarang menguasai 75 persen pangsa pasar. Nah, persentase itu bisa saja diatur berbeda dalam bisnis perbankan, terutama dalam pangsa pasar penyaluran kredit. Terakhir, bank juga dilarang menerapkan bunga kredit di bawah standar BI yang bisa merugikan bank lain.

Jadi, persoalan utama persaingan bank sebenarnya bukan pada batas wilayah operasional bank, melainkan pada volume dan cara penguasaan pangsa pasar. Karena itu, regulasi BI diharapkan bisa mencegah trik-trik persaingan yang mengarah pada kanibalisme antarbank. Bank bukan sekadar private entity yang berorientasi pada profit, melainkan penghimpun dan pengelola dana publik untuk diarahkan ke pembangunan sektor riil (fungsi intermediasi).

[dimuat dalam Jawapos, 09/01/2012]
*) Dosen Fakultas Ekonomi Universitas Kristen Petra, Surabaya

Tinggalkan komentar

Filed under Indonesia

Tinggalkan Balasan

Isikan data di bawah atau klik salah satu ikon untuk log in:

Logo WordPress.com

You are commenting using your WordPress.com account. Logout / Ubah )

Gambar Twitter

You are commenting using your Twitter account. Logout / Ubah )

Foto Facebook

You are commenting using your Facebook account. Logout / Ubah )

Foto Google+

You are commenting using your Google+ account. Logout / Ubah )

Connecting to %s