Menyikapi Gertakan PNG, Politik kambing hitam

Oleh Baiq Wardhani

KETEGANGAN diplomatik antara RI dan PNG memuncak dengan adanya protes dan gertakan yang ditujukan ke Indonesia oleh Wakil PM PNG Belden Namah terkait patroli udara TNI-AU terhadap pesawat-pesawat PNG. PM PNG John O’Neill mengancam akan memersonanongratakan Dubes RI dari Port Moresby, ibu kota PNG, dan membekukan semua hubungan diplomatik dua negara (Jawa Pos 7/1/2012).

Seperti diketahui, sikap keras PNG itu muncul ketika PM PNG menyatakan tersinggung oleh sikap TNI-AU yang mengirimkan pesawat tempurnya untuk membayang-bayangi pesawat yang membawa wakil PM PNG di wilayah perbatasan dua negara pada November 2011 lalu. Ancaman pemutusan hubungan diplomatik itu dinilai berlebihan. Pada saat itu diberitakan bahwa dua pesawat militer Indonesia hampir bertabrakan dengan pesawat jet yang ditumpangi Wakil PM PNG Belden Namah dan para pejabat senior PNG yang baru pulang tugas dari Malaysia. Dalam tatakrama diplomatik, pemutusan hubungan diplomatik hanya dapat dilakukan bila terjadi gangguan sangat serius dalam hubungan dua negara.

Pemutusan hubungan diplomatik memiliki konsekuensi luas dan tidak dapat segera dipulihkan dalam jangka waktu dekat. Perlu diamati apakah terkait tuduhan tersebut RI telah melakukan gangguan serius terhadap kelangsungan hubungan dengan negara tetangga di timur kita tersebut. Mengamati perilaku PNG yang berlebihan itu, scapegoat politics setidaknya dapat menjelaskan alasan PNG tersebut.

Scapegoat Politics

”Politik kambing hitam” biasa dilakukan untuk menimpakan kesalahan kepada pihak lain atas sebuah masalah. Hal itu juga umum terjadi dalam hubungan antarnegara. Scapegoat politics yang dilakukan para elite PNG bersumber dari beberapa masalah dalam negeri PNG. Pertama, PNG kembali dilanda krisis akibat ketidakstabilan dalam negeri. Krisis politik bukan yang pertama terjadi di PNG, sebuah negara yang tergolong labil sistem politiknya setelah mendapat kemerdekaan dari Australia pada 1975. Krisis yang terjadi pada akhir 2011 yang disebut double troubl itu memuncak dengan perebutan kekuasaan yang terjadi antara PM PNG saat ini, John O’Neill, dan PM Michael Somare (yang pernah empak kali menjabat PM).

Krisis kepemimpinan tersebut terjadi karena dalam beberapa bulan PNG memiliki dua perdana menteri, dua kabinet, dua gubernur jenderal, dua kepala kepolisian, dan dua menteri keuangan. Perlu diketahui bahwa Somare dan O’Neill adalah dua big man yang memiliki pengikut dan pengaruh kuat di perpolitikan PNG. Big man adalah sebutan bagi pemimpin tradisional/adat di masyarakat Melanesia (PNG adalah salah satu di antaranya). Pemimpin tradisional big man memiliki posisi penting dalam menentukan kebijakan anggota sukunya karena mereka merupakan simbol kehadiran nenek moyang. Sekalipun mereka telah mengadopsi nilai-nilai demokrasi Barat, corak perpolitikan di kawasan tersebut masih diwarnai tradisi dan budaya lokal, yang secara bersamaan dipahami sebagai sebuah ”ideologi” khas mereka.

Dengan demikian, pertarungan Somare-O’Neill tidak lain merupakan big man politics yang dampaknya memengaruhi politik nasional. Pertarungan itu merupakan contoh bagaimana bila kepemimpinan tradisional masih mendominasi sistem demokrasi. Adopsi model politik Barat yang digabungkan dengan aspek-aspek tradisional yang masih kuat telah memunculkan banyak masalah. Kesetiaan kepada clan sering lebih tinggi daripada kesetiaan kepada negara/kepentingan nasional.

Kedua, terjadi kegelisahan di Bougainville. Bougainville adalah salah satu provinsi PNG yang menuntut kemerdekaan karena persoalan primordial (perbedaan warna kulit dengan warga PNG umumnya), ekonomi (pembagian tidak adil atas tambang tembaga di Paguna yang digali oleh perusahaan Bougainville CopperLimited-BCL, usaha tambang di bawah kepemilikan saham terbesar Rio Tinto), dan sekaligus menimbulkan kerusakan lingkungan.

Sekalipun telah berstatus daerah otonomi dan pernah berada di bawah pengawasan Australia, Provinsi Bougainville sejatinya masih bergolak karena pemberontakan yang dilakukan Bougainville Revolutionary Army -tentara pemberontak Bougainville- belum usai. Setelah 1989 tidak beroperasi karena pemberontakan yang sulit dipadamkan dan ribut soal tentara bayaran untuk memadamkan pemberontakan, isu pembukaan kembali tambang tembaga yang dikumandangkan pada 2011 membuka kembali luka lama warga Bougainville yang merasa diperlalukan tidak adil.

Penambangan di wilayah Paguna tersebut dibuka kembali karena masih memiliki deposit 3,5 juta ton tembaga yang setara dengan USD 32,4 miliar dan 12,7 juta ons emas senilai USD 17,8 miliar. Tambang tersebut masih mampu menghasilkan sekitar 170.000 ton tembaga dan 500.000 ons emas setiap tahun. Dengan mempertimbangkan kekayaan di Paguna dan pertumpahan darah yang membayangi rakyat di Bougainville, kontroversi pembukaan kembali tambang di Paguna menimbulkan panik, krisis, dan perpecahan di kalangan elite dan masyarakat PNG. Tidak dapat disangkal, pertarungan O’Neill-Somare tidak terlepas dari unsur ”uang” dari pertambangan di Bougainville. Selain itu, PM O’Neill memerlukan isu pemersatu untuk dapat mengalihkan perhatian rakyat PNG dari ancaman kembalinya pertumpahan darah yang sangat mungkin terjadi pada saat pertambangan kembali beroperasi di Paguna.

Ketiga, beberapa fihak menyuarakan adanya faktor OPM (Organisasi Papua Merdeka) di balik ketegangan hubungan RI-PNG. Benar bahwa beberapa pendukung OPM menggunakan wilayah perbatasan RI-PNG untuk keperluan politiknya, yaitu melepaskan diri (separatis) dari Indonesia. Banyak pula pihak yang berspekulasi adanya konspirasi internasional untuk mengganggu hubungan RI dengan PNG yang selalu menjadikan OPM sebagai scapegoat.

Hendaknya Indonesia bersikap lebih bijaksana menghadapi spekulasi itu. PNG adalah negara yang secara resmi tidak mendukung keinginan Papua melepaskan diri dari Indonesia sekalipun ada beberapa kelompok di PNG yang bersimpati kepada OPM karena mereka adalah blood brothers sehingga dukungan yang didasari clan tersebut dapat dipahami. Namun, sikap resmi pemerintah PNG sangat tegas mendukung kedaulatan NKRI. Jika PNG mendukung OPM, itu sama saja dengan sikap ”bunuh diri” karena PNG juga menghadapi gerakan separatis di Bougainville dan beberapa wilayah lain. PNG tidak menginginkan perpecahan di negara sendiri dengan cara mendukung OPM. Itu berarti dukungan kepada OPM merupakan justifikasi kuat bagi separatis Bougainville dan kelompok-kelompok separatis lain untuk berpisah dari PNG.

Menyikapi ancaman PNG yang akan memutuskan hubungan diplomatik, Indonesia tidak perlu mengambil sikap reaksioner yang dapat meningkatkan ketergangan RI-PNG dan merugikan kepentingan Indonesia. Sebab, pada dasarnya, move PNG tersebut tidak terlepas dari krisis domestik PNG. Ancaman persona nongrata terhadap Dubes RI dari Port Moresby hanya perlu penyelesaian diplomatik damai. Indonesia sudah sangat berpengalaman dalam persengketaan dengan PNG. Jika dibandingkan dengan beberapa insiden pada 1980-an, apa yang terjadi dalam beberapa hari ini bukanlah insiden berskala tinggi.

*) Pengajar Masyarakat, Budaya, Politik Pasifik Selatan, Prodi Hubungan Internasional FISIP Unair

1 Komentar

Filed under Indonesia, politik

One response to “Menyikapi Gertakan PNG, Politik kambing hitam

  1. Ping-balik: Persipura dan Galanita Papua ramaikan HUT kemerdekaan PNG | ligaindonesia.biz

Tinggalkan Balasan

Isikan data di bawah atau klik salah satu ikon untuk log in:

Logo WordPress.com

You are commenting using your WordPress.com account. Logout / Ubah )

Gambar Twitter

You are commenting using your Twitter account. Logout / Ubah )

Foto Facebook

You are commenting using your Facebook account. Logout / Ubah )

Foto Google+

You are commenting using your Google+ account. Logout / Ubah )

Connecting to %s