Jalan Terjal Anwar Ibrahim

Oleh Ahmad Sahidah

Anwar Ibrahim akhirnya bernapas lega. Setelah menunggu tiga tahun, tokoh reformasi negeri jiran itu dibebaskan dari tuduhan sodomi. Sebelumnya, ayah Nurul Izzah ini harus menanggung serangan dari dalam, kawan-kawannya sendiri, Zahrin Mohd Hashim, Tan Tee Beng, dan Mohsin Fadzli Samsuri, agar hengkang dari Partai Keadilan Rakyat (PKR) yang mereka bangun bersama.

Bagaimanapun, pembelotan seperti ini tidak dapat dicegah karena tidak ada undang-undang yang menghalang. Namun, sebagian orang menuding bahwa mantan deputi perdana menteri inilah yang memulai lebih dulu isu tindakan lompat partai, yaitu proyek alih kuasa 16 September yang gagal. Meskipun demikian, Khalid Jaafar, orang dekat Anwar, pernah menegaskan bahwa pilihan untuk membentuk kerajaan (pemerintahan) baru tidak lagi melalui lompat pagar karena pemilu ke-13 yang akan datang tidak lama lagi. Apa pun yang terjadi, mandat itu harus dikembalikan kepada rakyat. Justru, tantangannya adalah mewujudkan janji-janji Pakatan Rakyat (PR) untuk menciptakan pemerintahan yang bersih dan peduli di empat negara bagian yang mereka kuasai -sekarang malah tinggal tiga provinsi. Pemilu telah usai. Sudah saatnya mereka bekerja mewujudkan janji (platform).

Sejatinya, sistem dua partai yang dipraktikkan di Malaysia tersebut tampak ideal. Partai berkuasa, Barisan Nasional (BN), memerintah dengan relatif stabil, dan oposisi, Pakatan Rakyat (PR), menempatkan dirinya sebagai pengawas yang kritis. Keduanya bersaing untuk merebut hati rakyat. Malah, beberapa waktu yang lalu, pembangkang -sebutan oposisi di sana- menggagas kabinet bayangan yang membuat pembantu perdana menteri harus lebih bekerja keras agar tidak mengeluh ketika mendapat kritik keras di parlemen dalam sesi dengar pendapat. Namun, di tengah kemapanan, sering ditemukan anomali.

Posisi Raja

Sebenarnya di dalam konstitusi, raja mempunyai kekuasaan tertinggi. Namun, dalam penentuan jabatan publik, dia hanya menerima apa yang dikehendaki oleh partai pemenang. Meskipun demikian, kadang raja tidak sepenuhnya tunduk pada kehendak elite, seperti keengganan Sultan Tuanku Mizan Zainal Abidin terhadap keinginan Pak Lah -nama akrab Abdullah Badawi- untuk menempatkan orangnya dalam jabatan gubernur di Trengganu. Akhirnya, kata putus ada di tangan sang raja, bahwa Dato’ Ahmad Isa dianggap lebih sesuai untuk rakyatnya dan dilantik sebagai gubernur.

Demikian pula, Undang-Undang Negara Bagian Perak yang mensyaratkan menteri besar adalah Melayu dan Muslim telah menghalangi peluang orang Tionghoa untuk menduduki kursi nomor satu itu meskipun Democratic Action Party (DAP) yang dianggotai kebanyakan warga Tionghoa memenangkan mayoritas kursi di negara bagian tersebut. Tentu, kenyataan ini melahirkan hal yang berlawanan karena demokrasi itu sendiri mengandaikan suara mayoritas. Sementara alasan raja menyokong BN merampas Perak dari PR juga atas dasar mayoritas. Kericuhan ini telah memicu perdebatan tentang kekhawatiran Malaysia menjadi republik, seperti tetangganya.

Jika sebelumnya Barisan Nasional membantah kehendak sultan karena tidak meloloskan orangnya dalam penempatan kursi gubernur dan malah sekarang sebaliknya BN mendukung keputusan sultan untuk tidak menyetujui pembubaran dewan legislatif, maka ini ditafsir sebagai langkah politik yang unik. Dari peristiwa ini, saya melihat bahwa dukungan kepada konstitusi yang menyatakan raja adalah pemimpin tertinggi tidak lebih sejauh titah sultan sejalan dengan kepentingan kelompok yang bersaing. Tidak jarang, pertikaian ini menjadi bumerang pada raja karena telah dianggap bermain api, padahal Sultan Azlan Shah pernah menegaskan bahwa perannya murni bersifat formal (The Malaysian Insider, 6/2/09).

Ketidaklaziman

Tentu, anomali lain yang paling baru adalah keputusan “tidak resmi” Pakatan Rakyat untuk tetap memosisikan Anwar sebagai ketua koalisi. Padahal, jumlah kursi yang dimiliki partainya telah berkurang empat, dari yang semula 30, sekarang praktis hanya mengantongi 26 anggota. Kenyataan ini mengakibatkan rekan koalisinya, Democratic Action Party (DAP), menyodok ke urutan teratas dengan 28 kursi. Dengan sendirinya, partai yang diterajui oleh politikus gaek Lim Kit Siang berhak mengambil alih orang nomor satu di parlemen. Hanya saja, lagi-lagi, Lim Guang Eng, sekretaris jenderal DAP, menyatakan kesetiannya pada Anwar.

Untuk itu, dalam satu kesempatan, Anwar mendorong DAP untuk menggantikan tempatnya. Namun, orang kuat partai berbasis Tionghoa tersebut menampik tawaran. Justru, dengan penuh keyakinan, presiden DAP menegaskan komitmennya pada satu tujuan, menuju ke Putrajaya, kantor perdana menteri. Bagaimanapun, Anwar akan terus menjadi ketua oposisi sehingga mantan aktivis mahasiswa ini menjadi orang nomor satu di Malaysia. Lagi pula, PR akan berisiko dianggap kuda tunggangan DAP jika ketua pembangkang berada di tangan politikus Tionghoa. Jelas, risiko ini telah diperhitungkan.

Tentu, prahara yang menimpa partai Anwar akan makin membuat orang ramai meragukan masa depan lokomotif reformasi tersebut. Mantan menteri keuangan itu terlalu banyak berhadapan dengan isu internal yang menguras energi. Alih-alih mewujudkan pembaruan, koalisi Pakatan Rakyat justru berjuang secara internal dengan ulah anggotanya yang mudah goyah. Belum lagi, keputusan PKR memecat Gobalakhrisnan telah membuat gerbong partai berlambang matahari terbit ini makin berkurang. Tindakan disiplin ini juga hakikatnya melawan kehendak konstituen karena yang memilih anggota DPR dari Padang Serai tersebut adalah rakyat, bukan badan kehormatan PKR. Lalu, jika kemelut tidak kunjung usai, kapan janji itu akan ditunaikan?

Mungkin, seperti yang dilaungkan (diserukan) di panggung kampanye oposisi, Anwar Ibrahim harus diberi kesempatan untuk menjadi orang nomor satu agar bisa mewujudkan impiannya tentang Malaysia yang bersih. Namun, kekalahan PR di Sarawak baru-baru ini dipandang banyak orang makin mempersulit Anwar untuk melangkah ke Putrajaya. BN tidak goyah meskipun kursi parlemen oposisi bertambah. Tetapi, jauh dari sekadar menang atau kalah dalam perebutan kekuasaan, ayah Putri Reformasi itu, Nurul Izzah, telah memainkan peran yang cukup besar dalam mewujudkan Malaysia yang demokratis. Mungkin, tawaran debat antara Anwar dan Najib, tokoh transformasi, yang diusulkan Karim Raslan, aktivis dan kolomnis, akan menjadikan Malaysia sebagai negara yang terbuka dan maju, sebuah kehendak yang hakikatnya dikongsi bersama antara Barisan Nasional dan Pakatan Rakyat.

(dimuat di JawaPos, 10/01/2012)
*) Dosen Filsafat dan Etika Universitas Utara Malaysia

Tinggalkan komentar

Filed under politik

Tinggalkan Balasan

Isikan data di bawah atau klik salah satu ikon untuk log in:

Logo WordPress.com

You are commenting using your WordPress.com account. Logout / Ubah )

Gambar Twitter

You are commenting using your Twitter account. Logout / Ubah )

Foto Facebook

You are commenting using your Facebook account. Logout / Ubah )

Foto Google+

You are commenting using your Google+ account. Logout / Ubah )

Connecting to %s