Penjara Anak, Trauma Anak

LEBIH dari enam ribu anak berusia kurang dari 18 tahun saat ini tengah menjalani proses peradilan. Di antara jumlah tersebut, lebih dari 4.200 anak telah menghuni penjara, baik sebagai tahanan maupun narapidana. Mayoritas berasal dari kalangan ekonomi menengah ke bawah dan tersangkut kasus asusila, pencurian, dan narkoba.

Fakta-fakta tersebut membuat nurani kita terusik. Apakah kegemaran aparat penegak hukum memenjarakan anak-anak benar-benar dilakukan untuk memenuhi rasa keadilan atau sekadar mengejar target penyelesaian kasus hukum secara formal?

Kita meyakini penjara bukan tempat untuk mendidik anak-anak. Keluarga dan lingkungan yang ramah anak adalah tempat pendidikan yang terbaik. Kehidupan keras di penjara dan stigma bagi alumninya terlalu berat untuk ditanggung anak-anak yang belum genap akal budinya. Upaya koreksi kenakalan anak melalui penjara ibarat menghancurkan kehidupan anak dua kali, sekali di dalam penjara dan seumur hidup anak tersebut sekeluarnya dari penjara nanti. Trauma kehidupan penjara tidak akan terhapus dari ingatannya, sementara begitu banyak peluang di masa depan yang hilang karena pemenjaraan.

Kita menyesalkan mengapa aparat hukum bersikukuh menerapkan pasal pidana, menahan, dan memenjarakan anak-anak. Tidak masuk akal seorang anak yatim-piatu yang didakwa mencuri delapan tangkai bunga senilai kurang dari Rp 200 ribu harus kehilangan masa depannya. Tidak masuk akal ada dua kakak-adik yang dituduh mencuri sepeda motor mati tergantung di ruang tahanan dengan tubuh penuh luka karena penyidik menggunakan cara-cara yang melanggar hak asasi manusia untuk mengejar pengakuan tersangka demi mencapai target prestasi pribadi berupa keberhasilan melimpahkan kasus ke kejaksaan.

Juga tidak masuk akal bila jaksa menepikan nurani dan hanya berpatokan pada berkas perkara yang diterimanya dan serta-merta menahan dan menghadapkan bocah ke pengadilan. Pada titik ini, rasa keadilan telah mati dan drama di pengadilan tidak lain sekadar ajang balas dendam yang difasilitasi negara.

Kita memang memiliki UU No 3 Tahun 1997 tentang Peradilan Anak, namun sangat disesalkan hanya berisi prosedur dan tata cara formal beracara di pengadilan. Pengaturan tentang pidana anak seharusnya bukan sekadar dihilangkannya toga hakim, melainkan pemihakan sepenuhnya terhadap hak anak untuk mendapatkan pendidikan dan masa depan terbaik di keluarga dan lingkungannya.

Pedoman teknis administrasi dan teknis peradilan tindak pidana umum dan khusus menggariskan bahwa ada tiga macam hukuman bagi anak, yakni dikembalikan kepada orang tua, diserahkan kepada negara untuk dibina di balai latihan kerja, atau diserahkan kepada Kementerian Sosial atau organisasi sosial yang bergerak di bidang pendidikan, pembinaan, dan latihan kerja. Sanksi kurungan hanya diterapkan bila perbuatan yang dilanggar diancam dengan hukuman seumur hidup atau mati.

Secara teori, hukuman berupa dikembalikan kepada orang tua tidak memberatkan anak. Namun, proses menuju vonis tersebut sangat menyita waktu, biaya, dan menguras emosi, terlebih bagi seorang anak. Meski belum tentu dinyatakan bersalah secara hukum, tidak sedikit kasus anak yang ditahan bersama orang-orang dewasa di rutan menjadi sasaran pencabulan atau kekerasan dari tahanan lain. Kasus-kasus inilah, yang meninggalkan trauma tidak tersembuhkan di hati anak.

Penegak hukum tentu bukan satu-satunya pihak yang dapat disalahkan. Sering penegak hukum tidak berdaya karena masyarakat yang memaksakan satu kasus harus diselesaikan melalui jalur hukum dengan menolak mediasi. Ini terjadi dalam kasus anak pencuri bunga. Orang tua angkatnya berkilah melapor ke polisi sekadar memberikan pendidikan dan tidak mengira kasusnya akan dilanjutkan sampai pengadilan. Benar atau tidak pengakuan tersebut, kita tentu menghormati hak setiap orang untuk mendapatkan rasa keadilan. Namun, masyarakat harus disadarkan bahwa hukum formal bukan satu-satunya jalan untuk mendapatkan keadilan.

Kini saatnya kita melakukan pengkajian ulang terhadap sistem hukum kita. Kita juga harus memberikan penyadaran kepada masyarakat bahwa masih banyak cara untuk menyelesaikan pelanggaran hukum selain penjara. Kita juga harus terus memperbaiki pengajaran norma moral di keluarga sehingga anak-anak tidak terjerat kasus hukum dengan penuh kesadaran. (Tajuk JawaPos)

Tinggalkan komentar

Filed under Indonesia

Tinggalkan Balasan

Isikan data di bawah atau klik salah satu ikon untuk log in:

Logo WordPress.com

You are commenting using your WordPress.com account. Logout / Ubah )

Gambar Twitter

You are commenting using your Twitter account. Logout / Ubah )

Foto Facebook

You are commenting using your Facebook account. Logout / Ubah )

Foto Google+

You are commenting using your Google+ account. Logout / Ubah )

Connecting to %s