Gus Dur dan Perilaku Polisi

Oleh Prija Djatmika

KALAU saja mantan Presiden Abdurrahman Wahid (Gus Dur) masih hidup, tentu beliau pasti akan amat kecewa dan mungkin malah marah melihat perilaku oknum-oknum polisi akhir-akhir ini. Gus Dur, yang semasa hidupnya sejak belum menjabat presiden sudah sangat jelas menolak institusi polisi berada dalam tubuh militer, secara konsisten ketika menjabat presiden mengesahkan UU No 2 Tahun 2002 tentang Kepolisian Republik Indonesia. Berdasar UU itu, polisi resmi berada langsung di bawah presiden dan keluar dari tubuh institusi militer (TNI/ABRI) sebagaimana praktik era Orde Baru.

Namun, sepeninggal beliau, sebagaimana ditampakkan dalam perilaku polisi dalam kasus Mesuji; kasus pelabuhan Sape, Bima; serta penganiayaan oleh oknum Brimob terhadap AAL, 15, bocah pencuri sandal di Palu, praktik-praktik perilaku militeristik polisilah yang malah menonjol. Tentu saja fenomena tersebut sangat memprihatinkan dan secara diametral bertentangan dengan filosofi serta tujuan dikeluarkannya institusi kepolisian dari institusi militer.

Perubahan Paradigma

Lahirnya UU No 2/2002 yang mengubah secara fundamental kelembagaan Polri tentu saja bukan sekadar perubahan kelembagaan, melainkan membawa konsekuensi logis adanya perubahan paradigma kepolisian yang sangat mendasar juga.

Salah satu nilai dalam paradigma baru kepolisian itu adalah menjunjung tinggi hak asasi manusia (HAM) yang diwujudkan dengan perubahan pendekatan pelaksanaan tugas yang tidak lagi mengedepankan pendekatan kekuasaan dan kewenangan, tapi lebih kepada pendekatan etika, moral, serta akal budi manusia.

Perubahan paradigma tersebut merupakan hasil tuntutan para aktivis HAM, termasuk Gus Dur, sejak era Orde Baru. Sebab, penempatan institusi Polri yang satu tubuh dengan TNI (dulu ABRI) dinilai sangat tidak tepat dan bertentangan secara mendasar dengan tugas, peran, serta jati diri polisi sebagai lembaga penegak hukum, pelindung, pengayom, dan pelayan masyarakat.

Eksistensinya sebagai bagian dari TNI mengakibatkan doktrin kepolisian, yakni Tata Tentrem Kerta Raharja, tenggelam oleh doktrin-doktrin militer seperti doktrin Catur Dharma Eka Karma dan doktrin perjuangan TNI. Akibatnya, pola pikir polisi menjadi pola pikir militeristik, yakni tumpas (tugas pokok musuh-medan-pasukan).

Padahal, prinsip universal tentang kedudukan polisi mengharuskan organisasi polisi mandiri dan otonom. Akibatnya, ketika masih satu tubuh dengan institusi militer, Polri sering menjadi karikatur di antara kepolisian internasional.

Untunglah, Gus Dur sebagai presiden RI langsung mengesahkan UU No 2/2002 yang mengembalikan peran dan posisi polisi sebagai lembaga sipil atau polisi sipil. Almarhum sosiolog hukum Prof Dr Satjipto Rahardjo SH (1999) mendefinisikan polisi sipil sebagai a civilian in uniform, seorang sipil dalam seragam (polisi).

Sebagai institusi sipil yang mandiri dan otonom, Polri memiliki tugas serta kewenangan sebagai penegak hukum, pelindung, pengayom, dan pelayan masyarakat. Moto kepolisian adalah memerangi kejahatan (fight crime), menolong pelaku kejahatan dan menjauhkan tiap orang dari penjara (help the delinquent and keep them out of jail), mencintai kemanusiaan (love humanity), serta melindungi dan melayani (to protect and to serve) masyarakat.

Realitas Mutakhir

Pada era kepolisian dipimpin Jenderal Pol (pur) Da’i Bachtiar dulu, sangat gencar dilakukan program-program di tubuh kepolisian untuk menyosialisasikan dan merealisasikan moto polisi yang baru itu secara riil di lapangan. Banyak dilakukan berbagai program kerja sama dengan masyarakat untuk mewujudkan pemolisian berbasis komunitas (community based policing). Salah satu contohnya adalah program polisi sahabat anak.

Entah mengapa, kapolri-kapolri yang menggantikan Da’i Bachtiar tampak surut menjalankan program-program kemitraan polisi dengan masyarakat tersebut. Realitas mutakhir, dari kabar penanganan polisi dalam kasus Mesuji dan kerusuhan di Pelabuhan Sape, Bima, sebagai contoh makro serta penganiayaan oleh oknum Brimob terhadap AAL di Palu gara-gara sandal si oknum Brimob dicuri AAL dan kabar tersangka yang mati di tahanan polisi yang diduga karena penyiksaan sebagai contoh mikro malah menunjukkan bahwa praktik-praktik penggunaan kekerasan bergaya militeristik oleh polisi menggejala lagi.

Praktik-praktik yang lazim dilakukan polisi pada era Orba dulu itu tentu sangat bertentangan dengan moto polisi (sebagai polisi sipil) dan kontraproduktif untuk mewujudkan konsep kepolisian berbasis komunitas.

Karena itu, tidak ada jalan lain untuk segera mengembalikan polisi ke khitahnya, yakni sebagai polisi sipil di negeri ini. Praktik-praktik militeristik polisi dalam menjalankan tugasnya akhir-akhir ini harus ditindak tegas. Bukan saja oleh kelembagaan internal kepolisian yang hanya berupa sanksi administratif berdasar sidang pelanggaran disiplin, melainkan juga harus dibawa ke ranah peradilan.

Adalah tidak adil kalau pelanggaran HAM oleh polisi cukup diselesaikan secara internal di tubuh kepolisian. Sementara itu, seorang bocah pencuri sandal si oknum Brimob diproses ke sidang peradilan pidana hingga divonis bersalah.

Kalau kepolisian masih ingin mewujudkan moto polisi sipil dan menjalankan kepolisian yang berbasis komunitas, para oknum polisi yang melakukan kekerasan kepada masyarakat harus dipecat dan dihukum melalui jalur peradilan pidana. Tidak ada pilihan lain demi memulihkan simpati masyarakat lagi kepada kepolisian dan menyediakan diri (masyarakat) sebagai mitra polisi. Sudah bukan eranya bagi polisi yang berperilaku militeristik. Apalagi, negeri ini sejak 1985 meratifikasi konvensi PBB tentang anti penyiksaan dan hukuman yang tidak manusiawi (Convention Against Torture and Degrading Human Punishment).

Para petinggi Polri juga mesti menggencarkan lagi program-program kemitraan dengan masyarakat serta menyosialisasikan secara intensif ke anggotanya tentang nilai-nilai dalam moto polisi sipil. Juga, mengintegrasikannya dalam kurikulum program-program pendidikan polisi. Dengan demikian, moto polisi yang salah satunya adalah cinta kemanusiaan bukan slogan saja. Sementara itu, perilakunya di lapangan tidak berbeda dari penjahat anti kemanusiaan yang diperanginya. Semoga tidak.

*) Doktor hukum pidana; ketua Program Magister Ilmu Hukum Fakultas Hukum Universitas Brawijaya, Malang

Tinggalkan komentar

Filed under Indonesia

Tinggalkan Balasan

Isikan data di bawah atau klik salah satu ikon untuk log in:

Logo WordPress.com

You are commenting using your WordPress.com account. Logout / Ubah )

Gambar Twitter

You are commenting using your Twitter account. Logout / Ubah )

Foto Facebook

You are commenting using your Facebook account. Logout / Ubah )

Foto Google+

You are commenting using your Google+ account. Logout / Ubah )

Connecting to %s