Menanti Koreksi Suku Bunga Kredit Bank

BANK Indonesia (BI) masih mempertahankan kebijakan suku bunga rendah pada awal tahun ini. Rapat dewan gubernur BI kemarin (12/1) memutuskan untuk menahan suku bunga acuan atau BI rate di posisi 6,0 persen. Itu merupakan posisi BI rate terendah yang bertahan sejak November 2011.

Langkah bank sentral mempertahankan suku bunga rendah patut diapresiasi. Di tengah gejolak ekonomi global yang dipicu krisis utang di Eropa, kebijakan suku bunga rendah memang merupakan instrumen moneter yang ampuh untuk menstimulus ekonomi. Bunga rendah diharapkan bisa mendorong kredit, sehingga pertumbuhan ekonomi bisa melejit.

Sayangnya, meski BI sudah mati-matian mempertahankan kebijakan bunga rendah, perbankan nasional terlihat masih ogah-ogahan mengikutinya. Melihat tren beberapa waktu terakhir, koreksi bunga kredit yang ditunggu-tunggu tak kunjung datang. Sejauh ini perbankan hanya menurunkan suku bunga secara konservatif alias tidak signifikan. Padahal, tak sedikit pelaku usaha dan debitor yang menjerit minta bunga kredit segera turun.

Yang justru terjadi adalah penurunan suku bunga simpanan dan tabungan. Akibatnya, perbankan bisa menikmati selisih bunga yang cukup tinggi. Tentu itu tidak fair, karena bank membeli dana dengan harga murah, tapi menjualnya tetap mahal.

Jika dikaji lebih dalam, ada beberapa faktor yang menyebabkan suku bunga kredit yang telanjur naik susah turun. Pertama, overhead cost perbankan Indonesia sangat tinggi, terutama bila dibandingkan dengan negara-negara tetangga, seperti Singapura, Hongkong, atau Jepang.

Kedua, premi risiko di perbankan Indonesia juga terbilang luar biasa. Rata-rata mengenakan 1-2 persen, bahkan ada yang di atas 2 persen. Berdasar standar internasional, premi risiko mestinya di bawah 1 persen. Bisa jadi, hal ini karena profil nasabah Indonesia yang memang beragam.

Padahal, untuk mendukung target pertumbuhan ekonomi 6,3-6,7 persen tahun ini dibutuhkan investasi yang cukup tinggi. Ini bisa diperoleh bila didukung suku bunga kredit rendah karena tak semuanya mesti dilakukan pemerintah. Berdasar kalkulasi sejumlah ekonom, setiap 1 persen pertumbuhan membutuhkan investasi lebih dari Rp 100 triliun. Artinya, untuk mendukung pertumbuhan ekonomi 6,3-6,7 persen dibutuhkan dana hampir Rp 700 triliun.

Karena itu, ketika bank sentral sudah proaktif, semua pihak mesti mendukungnya dengan langkah lebih aktif. Pemerintah, misalnya, bisa mendorong bank-bank pelat merah untuk memulai mengoreksi bunga kredit, terutama yang mengucur ke sektor produktif. Langkah itu diharapkan diikuti bank-bank swasta sehingga bisa memberikan multiplier effect buat dunia usaha. Dengan begitu, sektor riil bisa bergerak dan menopang pertumbuhan.

Pemerintah juga harus menciptakan iklim investasi yang kondusif. Caranya bisa dengan menciptakan kepastian hukum, mempersingkat birokrasi perizinan, menyelesaikan masalah perburuhan, atau memberikan insentif untuk sektor produktif. Jika sinergi kebijakan berjalan lancar, penurunan BI rate tak akan sia-sia. Dengan begitu, pertumbuhan ekonomi pun bakal terjaga dan terpelihara. [Tajuk JawaPos]

Tinggalkan komentar

Filed under Ekonomi, Indonesia

Tinggalkan Balasan

Isikan data di bawah atau klik salah satu ikon untuk log in:

Logo WordPress.com

You are commenting using your WordPress.com account. Logout / Ubah )

Gambar Twitter

You are commenting using your Twitter account. Logout / Ubah )

Foto Facebook

You are commenting using your Facebook account. Logout / Ubah )

Foto Google+

You are commenting using your Google+ account. Logout / Ubah )

Connecting to %s