Menyoal Asumsi Dasar RSBI

Oleh Zainuddin Maliki

PENGEMBANGAN rintisan sekolah bertaraf internasional (RSBI) disorot karena belum kunjung memperlihatkan hasil yang diharapkan. Dengan keistimewaan dalam model pelayanan, khususnya dalam menggali anggaran operasional sekolah, ternyata tak satu pun RSBI berhasil menjadi SBI.

Kendati demikian, Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Moh. Nuh memastikan bahwa RSBI akan terus berjalan. Selain merupakan amanat undang-undang, SBI sudah dirintis dan mengeluarkan biaya besar. RSBI terus berjalan supaya tidak ada kesan pemerintah menghambur-hamburkan uang dan merancang program tanpa dipikir mendalam. RSBI penting dilanjutkan juga untuk memfasilitasi siswa yang disiaKTSPpkan untuk berprestasi internasional (Jawa Pos, 5/1).

Beberapa indikator belum terpenuhinya mutu yang diharapkan tersebut, antara lain, masih banyaknya RSBI yang belum berhasil memenuhi kualifikasi S-2 untuk 20 persen guru SMA dan 30 persen guru SMK. Ada yang kepala sekolahnya belum mampu berbahasa Inggris aktif, belum memadukan KTSP dengan kurikulum internasional, dan belum sepenuhnya menerapkan bahasa bilingual.

Fakta di lapangan, tidak seluruh siswa RSBI ikut ujian internasional. Pendidikan karakter yang diminta dikembangkan RSBI belum memperlihatkan perbedaan sentuhan yang signifikan dibanding pendidikan karakter di sekolah berstandar nasional. RSBI yang dibiayai dengan anggaran ”bertarif internasional” itu belum bisa melahirkan lulusan seperti yang diminta undang-undang. Yaitu, lulusan yang memiliki daya saing internasional yang kompetensinya setara dengan lulusan sekolah di negara-negara OECD dan negara-negara maju lainnya.

Evaluasi kritis sejauh ini memperlihatkan kecenderungan yang mendorong perubahan UU Sisdiknas yang memayungi RSBI. ICW yang bergabung dalam Koalisi Anti Komersialisasi Pendidikan (KAKP) tengah mengajukan judicial review pasal 50 ayat (3) UU itu.

Jika hanya menyangkut pemenuhan kualifikasi seperti yang diminta undang-undang, pemerintah diyakini bisa memenuhinya. Namun, jika persoalannya menyangkut kesalahan pada tataran konsep dan asumsi dasar pengembangan, perbaikan berbagai aspek penunjang pendidikan tersebut tidak akan banyak menolong.

Dilihat dari konsep dan asumsi yang mendasari proyek RSBI, yakni dalam rangka memfasilitasi mereka yang ingin berprestasi internasional, proyek ini telah dinilai diskriminatif dan elitis. RSBI hanya merekrut siswa dengan prestasi tertinggi. Hampir mustahil mereka yang miskin bisa berprestasi tinggi. RSBI menjadi sekolah anak-anak ”berkasta tinggi”.

Asumsi yang dipakai RSBI adalah ingin mengejar prestasi internasional setara OECD atau negara-negara maju lainnya. Memang, impian itu membuat anak didik kita think globally, relevan untuk menghadapi era globalisasi, namun tidak menjamin mereka bisa act locally. Karena itu, RSBI kemudian dikhawatirkan hanya akan menjelma menjadi sebuah institusi pendidikan yang ahistoris -pendidikan yang mencerabut dan menggeser perhatian anak didik kita dari potensi dan masalah bangsanya sendiri ke isi kurikulum OECD.

Anak didik kita perlu dipacu dan difokuskan untuk mengenali masalah dan potensi bangsanya sendiri. Tentu pemetaan masalah dan potensi bangsa itu dilihat secara kontekstual serta historis. Secara kontekstual dan historis, kita berada dalam era globalisasi, dengan menempati posisi sebagai bangsa yang kaya sumber daya manusia dan alam, tapi berpendapatan rendah dan menyimpan begitu banyak masalah sosial budaya karena begitu tajamnya ketimpangan, mudahnya muncul kekerasan, serta merebaknya korupsi dan praktik ketidakadilan. Kita tidak hanya butuh manusia yang mampu berpikir global, tapi juga mampu bertindak kreatif serta produktif menghadapi permasalahan dan potensi lokalnya.

Kemampuan inovasi kita patut mendapat perhatian. Menurut United State Patent and Trademark Office (USPTO), per April 2010, inovasi yang dipatenkan orang atau perusahaan Indonesia hanya 128 paten, jauh di bawah Malaysia 354 paten. Jika kita ingin tampil sebagai negara kaya, sebagaimana yang dicanangkan pemerintah pada 2050 Indonesia termasuk 16 negara maju, yang kita butuhkan adalah saudagar atau entrepreneur yang kuat. Memang kita masih lemah di titik ini. Menurut catatan Global Entrepreneurship Moneter, Indonesia pada 2006 hanya punya 400 ribu atau 0,18 persen entrepreneur di antara total penduduk. Bandingkan dengan Singapura yang punya 7,2 persen.

Walhasil, target kita bukan meninggalkan standar nasional menuju standar internasional. Target kita adalah menyediakan sumber daya manusia yang siap menjadi pilar transformasi Indonesia. Pada konteks historisitas, saat ini kita ingin mentransformasikan Indonesia menjadi salah satu emerging countries dari Asia. Pilar yang diperlukan adalah manusia yang punya integritas moral tinggi, komitmen, inovatif, dan produktif.
[dimuat di JawaPos, 13/01/2012]

*) Prof Zainuddin Maliki MSi, ketua Dewan Pendidikan Jawa Timur dan rektor Universitas Muhammadiyah Surabaya

Tinggalkan komentar

Filed under Pendidikan

Tinggalkan Balasan

Isikan data di bawah atau klik salah satu ikon untuk log in:

Logo WordPress.com

You are commenting using your WordPress.com account. Logout / Ubah )

Gambar Twitter

You are commenting using your Twitter account. Logout / Ubah )

Foto Facebook

You are commenting using your Facebook account. Logout / Ubah )

Foto Google+

You are commenting using your Google+ account. Logout / Ubah )

Connecting to %s