Uang Hilang bila DPR Stop Kontrak

Oleh : Effnu Subiyanto*

TIDAK kali ini saja sekretariat jenderal DPR, BURT, dan banggar saling melempar tanggung jawab soal penggunaan anggaran. Ketika DPR begitu keras berteriak mengkritisi mismanajemen penggunaan anggaran pemerintah, rumah tangganya ternyata demikian buruk dan mencemaskan. Sekelas Ketua DPR Marzuki Ali, bahkan, tidak menyadari telah memberikan persetujuan renovasi ruang rapat banggar Rp 20,7 miliar itu. Untung media kritis.

Sering gagalnya proyek-proyek di sekretariat jenderal, BURT, dan internal rumah tangga DPR, seperti rencana pembangunan gedung baru DPR Rp 1,6 triliun, renovasi toilet, dan terakhir renovasi ruang rapat banggar tidak serta merta membatalkan seluruh kontrak. Dalam setiap perjanjian selalu ada jasa konsultansi, kelayakan, engineering, dan pengawasan. Jika materi-materi tersebut sudah ada yang diserahterimakan kepada DPR, biaya itu tidak bisa ditarik kembali.

Biaya yang pasti hangus adalah jasa konsultansi, kelayakan, dan engineering dalam bentuk gambar desain blue-print atau dalam bentuk soft-copy. Biaya yang dilakukan seperti administrasi tender, jamuan, negosiasi, pelaksanaan tender juga pasti terbayar kendati “tidak besar”. Untuk rencana renovasi ruang rapat banggar saja sebagai ilustrasi menelan biaya jasa 3,85 persen dalam bentuk konsultan atau Rp 799,9 juta dari nilai kontrak Rp 20,7 miliar. Untuk jenis pekerjaan yang hanya memerlukan waktu 48 hari kalender, Rp 799,9 juta adalah nilai jasa yang begitu fantastis.

Publik dan media harus mewaspadai fenomena ini karena bisa terlewatkan dan sudah dianggap selesai. Padahal, belum. Ketika dihunjam kritik, DPR dapat menggunakan momentum tersebut sebagai alasan untuk terminasi (penghentian, Red) kontrak sepihak di luar kondisi force majeur. Namun, di luar kontrak sudah ada “main mata”, yakni fee yang terbayar. Untuk ilustrasi, nilai konsultansi pembangunan gedung baru DPR Rp 1,6 triliun itu paling tidak uang rakyat yang tidak bisa ditarik kembali minimal Rp 61 miliar atau tiga kali lipat biaya renovasi ruang banggar!

Bahan Tertawaan

Getolnya proyek-proyek renovasi di DPR juga DPD dan kini menular di DPRD menandakan bahwa ada “kelebihan anggaran” dalam jumlah besar di negeri ini. Padahal, pemerintah mendengungkan pengetatan anggaran. Misalnya, pembatasan BBM bersubsidi dan rencana penghapusan subsidi listrik. Rakyat dituntut berhemat, tapi di sisi lain DPR begitu telanjang memboroskan anggaran dan foya-foya.

Masih teringat kontroversi studi banding anggota DPR tahun lalu. Untuk melihat penggunaaan e-card pemilu, puluhan anggota DPR beserta kesekjenan harus pergi ke India beberapa hari dengan biaya Rp 435 juta. Komisi X dengan 21 delegasi juga berkunjung ke markas Real Madrid dan Barcelona di Spanyol untuk “mempelajari bagaimana Spanyol mampu menggabungkan olahraga dan wisata”. Setidaknya uang rakyat yang dipakai Rp 630 juta.

Kejadian paling ironis ketika komisi VIII melakukan studi banding di Australia yang diperkirakan berbiaya miliaran rupiah. Anggota DPR itu menjadi bahan olok-olok mahasiswa di situs Youtube. Selain situs tersebut, kronologi dialog, foto-foto, dan suasana diskusi saat di KJRI Melbourne 30 April 2011 juga disebarkan melalui group mailing list oleh mahasiswa Indonesia di Australia. Dalam sekejap berita ini bisa diketahui dan diakses rakyat.

Uang Telanjur Hilang

Melihat histori perilaku anggota DPR seperti ini, sangat sulit mengharapkan terjadinya perubahan moral di negeri ini. Ketika satu sisi dikritisi rakyat dan media, mereka segera menciptakan jalan lain untuk melegalkan perampokan uang rakyat secara sistematis. Pola studi banding sudah dipergoki dan kini mencari modus operandi baru yang semakin “intelektual”.

Dalam kasus terminasi kontrak ini warna intelektual lebih dominan karena rakyat dan media harus berhadapan dengan pasal-pasal hukum yang rumit. Pasal terminasi kontrak, misalnya, harus benar-benar dicermati dengan saksama siapa penyebabnya. Kontrak yang prorakyat pasti tidak kontroversial, namun sangat berbeda jika orang DPR sengaja melakukan engineering (rekayasa) dalam kontrak untuk motif mendapat benefit pribadi.

Jika melihat beberapa kontrak DPR yang diterminasi (dihentikan) karena desakan politik akhir-akhir ini, publik dapat dengan mudah menerka bagaimana kualitas kontrak yang dibangun sekretariat jenderal, BURT, dan Banggar DPR. Inilah yang harus diwaspadai. Gagalnya sejumlah proyek tidak berarti gagal di mata pelakunya. Sebab, sudah ada uang besar yang telanjur masuk, entah ke kantong siapa.

*) mahasiswa doktor ilmu ekonomi Fakultas Ekonomi Bisnis Unair (dimuat di JawaPos, 23/01/12)

Tinggalkan komentar

Filed under Indonesia

Tinggalkan Balasan

Isikan data di bawah atau klik salah satu ikon untuk log in:

Logo WordPress.com

You are commenting using your WordPress.com account. Logout / Ubah )

Gambar Twitter

You are commenting using your Twitter account. Logout / Ubah )

Foto Facebook

You are commenting using your Facebook account. Logout / Ubah )

Foto Google+

You are commenting using your Google+ account. Logout / Ubah )

Connecting to %s