Kita dan Pengemudi ”Teroris”

Oleh: Siti Marwiyah

APRIYANI Susanti, 29, sudah menjadi tersangka kecelakaan yang menewaskan sembilan pejalan kaki di Jakarta. Dia diduga memakai narkoba jenis sabu, ekstasi, dan ganja ketika dugem. Dia juga tidak memegang SIM dan STNK saat diperiksa polisi.

Botol susu itu ia coba tempelkan ke mulut buah hatinya. Bocah itu bergeming. Dalam dekapan cinta sang ayah, anak itu pergi untuk selama-lama (Yusuf, 2.5 thn, salah seorang dari 8 korban serudukan maut, Tugu Tani, Jakarta)

Kasus itu sekali lagi menunjukkan bahwa jalan raya kita bisa tak ramah bagi pengguna jalan. Sudah banyak sosok seperti ”Apriyani Susanti” yang mencabut nyawa dan membuat luka seumur hidup pengguna jalan lainnya. Dari waktu ke waktu, pengemudi seperti itu menimbulkan petaka di jalanan. Kita tentu belum lupa ketika bus Sumber Kencono merampas 19 nyawa, selain 38 orang lainnya mengalami luka.

Menurut data kepolisian 2010, korban tewas di jalan sekitar 32.000 jiwa. Perkiraan asing bahkan lebih dari 40.000 jiwa untuk Indonesia. Sementara itu, WHO menyebutkan angka kematian di dunia karena kecelakaan lalu lintas mencapai 2,4 juta per tahun. Pada kelompok usia produktif 30-44 tahun, jumlah tersebut menempati urutan ketiga di bawah angka kematian karena infeksi HIV/AIDS dan tuberkulosis (TBC).

Keganasan pengemudi tersebut layak dicap teroris. Kelakuan pengemudi berdampak terhadap hilangnya nyawa manusia. Itu bukan sebatas pelanggaran lalu lintas berupa benturan dengan kendaraan lain, tapi kadang benar-benar sebagai kejahatan (”kesengajaan”) yang membuat pengguna jalan lainnya tewas atau terluka.

Teroris menciptakan horor dalam bermasyarakat dan bernegara, pengemudi ngawur juga menciptakan horor di jalanan. Mereka sama-sama mengancam nyawa. Karena itu, bukan hanya seseorang atau sejumlah orang yang menciptakan ketakutan dan pembantaian hak hidup yang pantas disebut teroris. Tapi, siapa pun, termasuk pengemudi, yang sikap dan sepak terjangnya mengakibatkan kematian banyak orang layak distigma teroris.

Kewibawaan Polisi

”Terorisme” di jalanan merupakan salah satu tantangan utama penegakan hukum Polri. Polisi punya peran yuridis dan wajib menghentikan kendaraan pelanggar. Khususnya angkutan jalan raya, baik yang melanggar rambu lalu lintas maupun yang mengancam keselamatan dan hak hidup orang lain.

Dalam UU Nomor 2/2002 tentang Polri disebutkan, Polri mempunyai sejumlah peran atau tugas fundamental. Di antaranya, menjawab berbagai problem penyakit sosial (social disease) yang timbul di masyarakat dan menegakkan HAM. Jika bertindak cepat, cekatan, dan tanpa pandang bulu dalam menyikapi pengemudi yang ugal-ugalan, tindakan Polri tersebut layak dikategorikan peran perlindungan HAM berupa hak keselamatan dan hidup pengguna jalan. Polisi telah menjadi ”bumper” yang mengamankan atau melindungi masyarakat dari teroris jalanan.

Pembangkangan pengemudi terhadap tatanan hukum berlalu lintas merupakan tantangan aparat. Bisa saja peran polisi selama di jalanan hanya dipandang sinis oleh pengemudi. Atau, pengemudi tidak menempatkan polisi sebagai simbol representasi negara yang harus dipatuhi.

Kasus tersebut selayaknya menjadi materi introspeksi bagi kepolisian. Pengemudi merupakan subjek di jalanan yang mesti berelasi secara konkret dengan polisi sebagai -meminjam istilah Satjipto Rahardjo- ”penegak hukum jalanan”. Polisi paling sering berinteraksi dalam bingkai hukum maupun nonhukum dengan elemen masyarakat (pengemudi).

Ketika, misalnya, pengemudi tidak takut menjadi teroris (menjalankan kendaraan dengan kecepatan tinggi) di depan pos polisi, itu mengindikasikan bahwa mereka mengabaikan polisi. Apalagi, polisi jarang menindaknya.

Kasus seperti itu tidak ubahnya cerminan impotensi hukum. Hukum yang semestinya membuat pengemudi (elemen sosial) sebagai subjek yang tertib, memanusiakan manusia lain, akhirnya berlaku arogan, durjana, atau adigang adigung di jalanan. Mereka seolah merasa telah mampu ”menjinakkan” hukum.

Andil Negatif Masyarakat

Menghentikan jenis teroris jalanan tersebut jelas bukan hanya pekerjaan polisi -apalagi jika sebagian polisi berdekat-dekat dengan teroris jalanan-, tapi juga menjadi pekerjaan masyarakat. Masyarakat tidak boleh mendiamkan, apalagi mengamini, kekejian, dehumanisasi, atau atmosfer barbarian terus terjadi dan berjaya di jalanan. Masyarakat wajib menghentikannya.

Atmosfer barbarian di jalanan bukan hanya merupakan ”karya” pengemudi, tapi juga akibat sikap masyarakat yang sering kompromistis atau mendiamkan (bahkan senang) sepak terjang membahayakan itu. Pengemudi tidak akan semaunya di jalanan kalau masyarakat sejak awal menunjukkan reaksi penolakan dan perlawanan.

Ketika ada pengemudi bus yang ugal-ugalan, idealnya penumpang maupun pengguna jalan lain secepatnya bereaksi atau berani menolak. Baik itu mengingatkan, menegur, atau memprotes. Kalau peringatan tersebut mengundang kemarahan, penumpang yang memprotes seharusnya didukung penumpang lainnya. Atau, penumpang lain tidak boleh membiarkan hanya seorang penumpang berjuang sendirian supaya pengemudi yang ngawur menyadari bahwa kelakuannya di jalanan ditolak publik.

Pesan Albert Einstein perlu didengar bahwa dunia (negara) ini semakin tidak membahagiakan untuk dihuni bukan semata karena ulah penjahat (pelanggar hukum), tapi karena sikap kita yang membiarkan kejahatan terus terjadi.

*) Dekan Fakultas Hukum Universitas dr Soetomo Surabaya dan pengurus Asosiasi Pengajar Hukum Acara Mahkamah Konstitusi DPD Jatim
(dimuat di JawaPos 24/01/12)

Tinggalkan komentar

Filed under Hukum

Tinggalkan Balasan

Isikan data di bawah atau klik salah satu ikon untuk log in:

Logo WordPress.com

You are commenting using your WordPress.com account. Logout / Ubah )

Gambar Twitter

You are commenting using your Twitter account. Logout / Ubah )

Foto Facebook

You are commenting using your Facebook account. Logout / Ubah )

Foto Google+

You are commenting using your Google+ account. Logout / Ubah )

Connecting to %s