Makna Aktivis Bertemu ”Panglima Pemberantasan Korupsi”

ADA gelak tawa, ada basa-basi, berlanjut pertemuan tertutup. Para pelantang antikorupsi kemarin berbicara dengan Presiden SBY. Pertemuan itu janganlah buru-buru disinisi sebagai pencitraan. Lewat pertemuan tersebut, kita bisa berharap kepemimpinan SBY memperbarui ketegasannya dalam memberantas korupsi. Rakyat tak bisa lupa bahwa SBY pernah menegaskan dirinya akan memimpin sendiri pemberantasan korupsi.

Sang panglima kemarin didampingi ”komandan lapangan”, yakni Kapolri Timur Pradopo, Jaksa Agung Basrief Arief, dan Ketua PPATK M. Yusuf. Selain itu, tak tertinggal komandan ”Kopassus korupsi”, yakni Ketua KPK Abraham Samad.

Kita lega, ternyata SBY masih bersepakat dengan para aktivis yang selama ini lantang mendorong dan mengkritisi pemberantasan korupsi. ”Presiden sepakat, Kapolri dan jaksa agung siap-siap saja,” kata Danang Widoyoko dari ICW seusai pertemuan. Tapi, selalu ada keraguan. ”Nggak tahu, siap berubah atau siap apa, nggak tahu,” lanjutnya.

Nah, keraguan itulah yang harus berubah menjadi keyakinan. Memang, sebagai pimpinan, SBY sudah sering menunjukkan sikapnya terhadap pemberantasan korupsi. Termasuk, tak menghalangi besannya diadili, juga para kader Partai Demokrat. Bahkan, ada kesan kuat kasus Nazaruddin ini dibiarkan berjalan apa adanya, sekalipun itu akan ”menyapu” orang-orang VVIP di pucuk Partai Demokrat.

Yang justru sulit membuat yakin adalah ”komandan lapangan” yang langsung di bawah komando presiden, yakni Kapolri dan jaksa agung. Selain mereka tak kunjung menjaring koruptor big fish, seperti arahan presiden, justru bisa dicurigai di dalam institusi itu sendiri ada ”ikan-ikan besar” yang layak dijaring.

Untuk kejaksaan, kasus Cirus Sinaga jelas salah satu ”ikan besar” atau setidaknya dia terkait dengan ”ikan besar” bernama Gayus Tambunan. Kita ingat, betapa berbelit-belitnya pengusutan Cirus meskipun akhirnya sampai juga ke pengadilan. Seakan jaringan mafia, kasus tersebut menyeret para aparat (bukan penegak) hukum, yakni hakim, pengacara, pegawai pajak, dan polisi. Sayangnya, pengusutan polisi hanya sampai ”ikan kecil” atau setidaknya bukan ”ikan terbesar”.

Ada salah satu batu ujian yang perlu kita lihat setelah presiden mendengarkan kritik dan saran 36 aktivis antikorupsi itu. Yakni, adakah tanda-tanda bahwa Kapolri (dan jaksa agung) kian berani bersikap tak pandang bulu seperti yang ditunjukkan ”sang panglima pemberantasan korupsi”?

Untuk Kapolri, kasus rekening gendut para jenderal tetap akan menjadi utang yang akan ditagih. KPK sudah mengisyaratkan memprioritaskan kasus tersebut. Apakah Polri akan kooperatif dan membantu? Mestinya solidaritas korps harus dikalahkan oleh solidaritas menegakkan hukum. Hanya para pelanggar hukum (outlaw)-lah yang saling bersolidaritas untuk menjegal penegakan hukum.

Kita bisa memaklumi, nama-nama jenderal yang disebut dalam kasus rekening gendut tersebut mungkin merupakan teman-teman dekat Kapolri. Tapi, justru itulah ujian Kapolri. SBY lulus dari ujian untuk tak cawe-cawe atas kasus besannya dan orang-orang Demokrat. Tapi, dalam kasus rekening gendut, Kapolri belum menunjukkan komitmen bahwa penegakan hukum lebih tinggi daripada semangat korps.

Kita semua akan menilai. Apakah presiden setelah menyatakan bersepakat dengan sikap para aktivis antikorupsi itu akan diikuti dengan ”Siap, laksanakan!” oleh komandan lapangan. Atau, ”Siap!” hanya untuk menyenangkan sang panglima, tapi tanpa pelaksanaan. (Tajuk JawaPos)

Tinggalkan komentar

Filed under Hukum

Tinggalkan Balasan

Isikan data di bawah atau klik salah satu ikon untuk log in:

Logo WordPress.com

You are commenting using your WordPress.com account. Logout / Ubah )

Gambar Twitter

You are commenting using your Twitter account. Logout / Ubah )

Foto Facebook

You are commenting using your Facebook account. Logout / Ubah )

Foto Google+

You are commenting using your Google+ account. Logout / Ubah )

Connecting to %s