Menguji Taring UU Pengadaan Tanah

PROYEK-proyek infrastruktur sering terganjal masalah pengadaan lahan. Pemerintah dan pemilik tanah sering tidak menemukan kata sepakat, sehingga tanah tak bisa dilepas untuk kepentingan publik.

Salah satu contoh proyek yang terhambat gara-gara pengadaan lahan adalah pembangunan frontage road di Surabaya. Saat ini pembangunannya tengah dilakukan. Tapi, jalan baru itu terputus di depan Kampus IAIN Sunan Ampel. Sejak 2009 hingga saat ini, belum ada titik temu antara IAIN dan pemkot.

Awalnya, rektorat menolak mekanisme ganti rugi yang ditawarkan Pemkot Surabaya. Alasannya, bila menggunakan mekanisme tersebut, uang ganti rugi akan masuk seluruhnya ke kas negara melalui Kementerian Agama di Jakarta. Sebab, tanah itu berstatus tanah negara.

Karena buntu, dicarilah mekanisme lain, yakni tukar guling. Pemkot memberikan lahan pengganti untuk IAIN Sunan Ampel. Kementerian Agama dan Kementerian Keuangan sudah setuju. Namun, praktiknya begitu rumit. Di sisi lain, IAIN juga telah menetapkan sebidang tanah untuk tukar guling yang ternyata status tanah itu masih bermasalah.

Soal tanah untuk infrastruktur, sikap Institut Teknologi Sepuluh Nopember (ITS) patut dipuji. Kampus di kawasan Surabaya Timur itu malah dengan sukarela meminjamkan tanahnya ke pemkot untuk jalan raya. Tidak perlu rumit dan bertele-tele karena rektorat ITS sangat peduli terhadap kepentingan umum.

Masih banyak contoh lain tentang proyek-proyek infrastruktur yang terganjal masalah pengadaan lahan. Pembangunan jalan tol trans Jawa sepanjang 889,89 kilometer juga terkendala pembebasan lahan. Salah satunya, jalan tol Solo-Mantingan-Kertosono. Bahkan, di Ngawi, ada warga yang sampai memejahijaukan pemerintah karena menolak pembebasan lahan miliknya.

Selama ini, pembebasan lahan untuk pembangunan dipayungi Peraturan Presiden Nomor 65 Tahun 2006 tentang Perubahan Perpres Nomor 36 Tahun 2005 tentang Pengadaan Tanah bagi Pelaksanaan Pembangunan untuk Kepentingan Umum. Namun, perpres itu ternyata tidak begitu ampuh. Buktinya, dalam sejumlah kasus pengadaan lahan untuk pembangunan, pemkab atau pemkot sering kalah bargaining dengan warga.

Dalam proyek middle east ring road (MERR) di Surabaya, warga yang mampu bertahan tidak melepas lahannya akhirnya mendapat kompensasi tinggi. Harga tanah mereka bisa naik hingga lima kali lipat dari nilai jual objek pajak (NJOP). Perpres itu tak mampu melawan kepiawaian makelar-makelar tanah yang memiliki segudang cara untuk mencari keuntungan.

Sejak Desember 2011, DPR mengesahkan undang-undang tentang pengadaan tanah untuk pembangunan bagi kepentingan umum. Pemerintah dan DPR bersepakat bahwa masalah pengadaan lahan harus bisa diselesaikan secara hukum. Karena itulah, dibuat undang-undang agar posisinya lebih kuat. Isi UU tersebut sebenarnya tak jauh berbeda dari perpres. Namun, karena berposisi sebagai UU, seharusnya UU itu lebih bertaring dibanding perpres.

Kita sedang menunggu presiden mengeluarkan peraturan pemerintah (PP) untuk menjalankan UU baru tersebut. Diharapkan, setelah UU itu benar-benar diterapkan, tidak ada lagi kasus-kasus pembebasan lahan yang rumit. (Tajuk JawaPos)

Tinggalkan komentar

Filed under Hukum

Tinggalkan Balasan

Isikan data di bawah atau klik salah satu ikon untuk log in:

Logo WordPress.com

You are commenting using your WordPress.com account. Logout / Ubah )

Gambar Twitter

You are commenting using your Twitter account. Logout / Ubah )

Foto Facebook

You are commenting using your Facebook account. Logout / Ubah )

Foto Google+

You are commenting using your Google+ account. Logout / Ubah )

Connecting to %s