Masak DPR Harus Kalah Dua Kali oleh Sholeh…

LOGIKA para legislator, wakil rakyat, kerap sulit diikuti rakyatnya. Mereka teramat sering melakukan langkah-langkah boros bin tidak produktif. Tentu, itu merupakan dosa politik yang besar karena mereka tidak digaji untuk melakukan kesia-siaan tersebut.

Salah satu kesia-siaan yang sedang dilakukan para legislator adalah berupaya mengembalikan pasal nomor urut dalam amandemen UU Pemilu untuk Pemilu 2014. Sebagaimana diberitakan koran ini kemarin, sistem pemilu akan didorong dengan sistem proporsional tertutup dengan sistem nomor urut. Pasal itu pun menuju titik temu di Senayan.

Aneh sekali. Tak mungkin lah para legislator itu lupa bahwa ”pasal nomor urut” sudah dibatalkan Mahkamah Konstitusi (MK) atas gugatan Mohammad Sholeh. Sholeh pernah mendaftar sebagai caleg PDIP untuk DPRD Jatim, tapi namanya di daftar caleg tetap dicoret.

Sangat mengherankan, pasal yang sudah dicoret pengadil undang-undang dasar itu akan dikembalikan lagi. Apalagi, nalar putusan pembatalan oleh MK tersebut sangat kuat. Yakni, agar sistem demokrasi berjalan lebih riil dengan dukungan pemilih. Karena itulah, yang paling berhak atas kursi di legislatif adalah caleg yang mendapat suara terbanyak dari partainya.

Kalau ingin mengembalikan pasal nomor urut itu, parpol pasti bermotif agar para elite partai bisa lebih mudah mengatur orang-orang yang akan duduk di legislatif. Asal dekat dengan para elite partai (yang kerap masih feodal dan koruptif itu), seseorang bisa nangkring di nomor urut kecil. Betapa pun populer dan disukai rakyat, bila berada di urutan bawah, caleg bisa terpental. Dia hanya berfungsi menyumbang suara untuk orang-orang di urutan atas. Tentu saja rakyat bisa kecele. Kalau sudah tahu akan dikecelekan, rakyat bisa saja malas ke TPS.

Mengembalikan nomor urut itu jelas suatu kemunduran dan tidak demokratis. Ketika suasana pemilu kian damai dan kian tertib, para elite partai justru ingin memaksakan ”demokrasi nomor urut” yang aneh tersebut . Sistem itu kebetulan dipakai dalam pemilu Orde Baru yang ”memilukan” tersebut.

Selain itu, mengembalikan sistem nomor urut membuat demokrasi yang mulai menampakkan ”wajah” para calon legislator mundur dalam demokrasi ”logo partai”. Konstituen akan digiring kembali untuk mencoblos logo partai. Sebab, bisa saja mereka tak kenal para caleg di nomor urut atas. Atau, bisa saja caleg nomor kopiah itu mendapat nomor urutnya tidak lewat menjadi kader partai dari bawah. Bila konstituen mencoblos caleg kesukaan mereka, suara mereka bisa tak berguna kalau caleg itu bernomor sepatu.

Harus diakui, para caleg yang populer itu bisa saja tak terlalu disukai elite partai. Apalagi kalau kepopuleran mereka melampaui para elite. Bisa saja kepopuleran tersebut dianggap sebagai sebuah ”kesalahan” di dunia politik yang penuh kedengkian. Tapi, bukankah peraturan masih memberikan kewenangan kepada para pimpinan partai untuk ”mengendalikan” legislatornya? Yakni, lewat mekanisme pergantian antarwaktu (PAW).

Karena logika yang tak kuat dan sudah dibatalkan MK, sebaiknya para legislator sadar. Bahwa, kalaupun nanti gol lewat amandemen UU Pemilu, bisa saja MK kembali membatalkan. Masak tak malu kalah dua kali oleh Mohammad Sholeh? (Tajuk JawaPos)

Tinggalkan komentar

Filed under politik

Tinggalkan Balasan

Isikan data di bawah atau klik salah satu ikon untuk log in:

Logo WordPress.com

You are commenting using your WordPress.com account. Logout / Ubah )

Gambar Twitter

You are commenting using your Twitter account. Logout / Ubah )

Foto Facebook

You are commenting using your Facebook account. Logout / Ubah )

Foto Google+

You are commenting using your Google+ account. Logout / Ubah )

Connecting to %s