Jamin Simpanan, Sehatkan Industri Perbankan

INDUSTRI perbankan Indonesia pernah mengalami sejarah buruk. Badai krisis moneter yang menghantam pada 1997 dan 1998 membuat banyak bank bertumbangan. Sedikitnya 16 bank dilikuidasi. Alhasil, masyarakat panik dan kepercayaan kepada sistem perbankan menurun drastis. Ketidakpercayaan tersebut kemudian mendorong masyarakat untuk menarik simpanannya besar-besaran dari bank (bank run/rush).

Sebagian besar masyarakat melarikan simpanannya ke luar negeri yang mengakibatkan capital flight. Sebagian yang lain membelikan simpanannya dengan valuta asing, dan sebagian lagi membelanjakan keperluan konsumtif yang menyebabkan inflasi naik drastis. Nilai tukar rupiah anjlog sampai Rp16.000 per USD.

Untuk mengatasi krisis yang terjadi, pemerintah mengeluarkan beberapa kebijakan. Di antaranya memberikan jaminan atas seluruh kewajiban pembayaran bank, termasuk simpanan masyarakat (blanket guarantee). Hal ini ditetapkan dalam Keputusan Presiden Nomor 26 Tahun 1998 tentang Jaminan Terhadap Kewajiban Pembayaran Bank Umum dan Keputusan Presiden Nomor 193 Tahun 1998 tentang Jaminan Terhadap Kewajiban Pembayaran Bank Perkreditan Rakyat. Pemerintah juga melakukan restrukturisasi dan rekapitulasi perbankan untuk memperbaiki kinerja perbankan dan memperkuat struktur permodalan bank yang menelan biaya luar biasa besar.

Tumbuhkan Kepercayaan

Penetapan kebijakan blanket guarantee terbukti menumbuhkan kembali kepercayaan masyarakat terhadap industri perbankan. Tapi di sisi lain, kebijakan ini membebani keuangan negara dan menimbulkan moral hazard, yakni insentif bagi banker atau nasabah untuk mengambil risiko yang lebih besar karena adanya penjaminan simpanan.

Munculnya pertimbangan untuk tetap menjaga kepercayaan masyarakat dan meminimalkan dampak negatif blanket guarantee membuat Pemerintah menetapkan secara bertahap pengurangan lingkup penjaminan dan hanya akan memberikan jaminan terhadap simpanan dalam jumlah terbatas (limited guarantee).

Kebijakan itu dituangkan dalam Pasal 37B UU Perbankan Nomor 10 Tahun 1998 yang mengatur bahwa setiap bank wajib menjamin dana masyarakat yang disimpan pada bank yang bersangkutan. Penjaminan dana masyarakat tersebut diamanatkan untuk dibentuk suatu lembaga penjamin simpanan.

Sebagai implementasinya, pada 22 September 2004 ditetapkan Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2004 tentang Lembaga Penjaminan Simpanan (LPS). LPS dirancang sebagai satu unsur penting dalam jaring pengaman sistem keuangan (financial safety net) yang merupakan praktik terbaik di banyak negara.

Pelihara Stabilitas Perbankan

LPS berfungsi menjamin simpanan nasabah penyimpan dan turut aktif dalam memelihara stabilitas sistem perbankan sesuai kewenangannya. Fungsi penjaminan diejawantahkan dengan melakukan pembayaran klaim penjaminan atas simpanan nasabah bank yang dicabut izinnya dan menunjuk tim likuidasi untuk membereskan aset dan kewajiban bank tersebut.

Sedangkan fungsi turut aktif memelihara stabilitas sistem perbankan diwujudkan dalam bentuk upaya menyelamatkan atau penyehatan bank gagal yang tidak berdampak sistemik maupun bank gagal yang berdampak sistemik (bank resolution).

Keputusan menyelamatkan atau tidak menyelamatkan bank gagal tidak berdampak sistemik ditetapkan LPS, salah satu pertimbangannya didasarkan pada perhitungan biaya yang lebih rendah (lower cost test) antara menyelamatkan bank tersebut dengan membayar klaim penjaminan. Sedangkan keputusan untuk menyelamatkan bank gagal yang berdampak sistemik ditetapkan dan diserahkan oleh Komite Koordinasi yang terdiri dari Menteri Keuangan, Gubernur Bank Indonesia, dan Ketua Dewan Komisioner. LPS selanjutnya bertindak sebagai pelaksana dalam penyelamatan bank gagal yang telah diputuskan berdampak sistemik.

Dalam upaya penyelamatan bank gagal, LPS berwenang mengambil alih dan menjalankan segala hak dan wewenang pemegang saham termasuk RUPS; menguasai, mengelola, dan menjual/mengalihkan aset bank; melakukan penyertaan modal sementara; serta mengalihkan manajemen pada pihak lain.

LPS Sejalan dengan API

LPS memiliki jangka waktu penyelamatan paling lama 4 tahun untuk bank tidak berdampak sistemik dan 5 tahun untuk bank gagal yang berdampak sistemik. Selanjutnya, LPS wajib menjual seluruh saham bank yang tidak berdampak sistemik mulai pada tahun kedua dan tahun ketiga untuk bank yang berdampak sistemik secara terbuka dan transparan.

Dalam hal LPS telah membayar klaim penjaminan simpanan nasabah bank yang dicabut izinnya, LPS mempunyai hak untuk menggantikan posisi nasabah penyimpan tersebut (hak subrogasi) dalam pembagian hasil likuidasi bank. Pemberian kewenangan dan hak tersebut dimaksudkan untuk mengoptimalkan tingkat pemulihan (recovery rate) bagi LPS sehingga keberlangsungan program penjaminan simpanan dapat terus dijaga.

Keberadaan LPS sangat sejalan dengan API (Arsitektur Perbankan Indonesia) yang bertujuan menciptakan sistem perbankan nasional yang kuat, bertumbuh dan sehat. Fungsi LPS dalam menjamin simpanan nasabah bank maupun melakukan penyelamatan bank gagal merupakan bagian penting dalam pilar keenam API. (ign/na/JawaPos)

Tinggalkan komentar

Filed under Ekonomi

Tinggalkan Balasan

Isikan data di bawah atau klik salah satu ikon untuk log in:

Logo WordPress.com

You are commenting using your WordPress.com account. Logout / Ubah )

Gambar Twitter

You are commenting using your Twitter account. Logout / Ubah )

Foto Facebook

You are commenting using your Facebook account. Logout / Ubah )

Foto Google+

You are commenting using your Google+ account. Logout / Ubah )

Connecting to %s