Rasmiah: Pecahnya Piring Keadilan

KITA kembali dikejutkan oleh putusan yang mencederai rasa keadilan masyarakat. Mahkamah Agung (MA) pada Senin lalu menerbitkan putusan yang menghukum Rasmiah, seorang nenek, dengan hukuman kurungan selama 130 hari karena terbukti mencuri enam buah piring dan sebuah buntut sapi di rumah majikannya.

Rasmiah sebelumnya diputus bebas di PN Tangerang. Namun, jaksa mengajukan kasasi karena menilai putusan judex facti tersebut bukan bebas murni, melainkan bebas tidak murni. Kasus yang terjadi pada 2010 itu merupakan sebagian kasus yang tersisa sebelum jaksa agung mengimbau jaksa untuk tidak mengajukan kasasi kasus sepele yang melibatkan rakyat kecil, tidak berdampak terhadap keuangan negara dan keamanan negara, serta merugikan nyawa orang lain.

Putusan judex jurist yang diambil dengan satu pendapat berbeda dari hakim agung Artidjo Alkostar tersebut secara legal formal adalah sah. Karena itu, kita harus menghormatinya. Namun, sah pula bila kita menggunakan hati nurani untuk menyikapinya. Putusan itu menambah panjang daftar kasus yang divonis secara benar namun tidak berkeadilan.

Sekali lagi, kita harus mengingatkan para penegak hukum agar menggunakan hati nurani dan mengedepankan penyelesaian perkara dengan metode alternatif (alternative dispute resolution) untuk perkara-perkara kecil seperti yang belakangan terungkap. Penggunaan upaya paksa kepolisian dan proses ligitatif untuk menangani perkara-perkara yang bisa diselesaikan di luar pengadilan pada faktanya kerap gagal mencapai tujuan penegakan hukum. Yakni, terpenuhinya rasa keadilan dan penyelesaian masalah.

Penggunaan upaya paksa oleh pihak berwajib dan proses formal ligitatif akan menghasilkan putusan yang kalah-kalah (lose-lose) atau menang-kalah (win-lose). Itu berarti akan semakin jauh dari posisi ideal sebuah resolusi konflik. Yakni, resolutif atau mencapai solusi, berlangsung elegan tanpa ada pihak yang kehilangan muka, serta ada aspek penyembuhan (victim healing).

Aparat penegak hukum juga harus memiliki pemahaman yang sama di semua lini. Penyidik dapat menggunakan hak diskresi untuk masalah-masalah yang menimbulkan pertentangan dengan hati nurani. Konsep polisi mitra masyarakat (poltramas) yang mengambil slogan ”mencegah lebih baik daripada mengobati” dapat pula digunakan sebagai model alternatif penyelesaian konflik sebelum masuk ke tahap pelaporan ke pihak berwajib.

Lemahnya peran pemuka masyarakat dalam penyelesaian kasus hukum seperti nenek Rasmiah juga harus menjadi cermin bersama. Mengapa pemuka masyarakat setempat gagal menyelesaikan masalah tersebut sejak sebelum meluas? Karena kurang kuatnya peran masyarakat dalam penyelesaian masalah antara majikan dan bawahan itu, kedua pihak akhirnya saling melapor ke polisi sehingga berakibat keduanya ditahan. Majikan ditahan karena laporan palsu, sedangkan nenek Rasmiah ditahan karena laporan pencurian. Lose-lose.

Kita meyakini, ikatan sosial masyarakat kini longgar. Tidak hanya di perkotaan, namun juga hingga ke pelosok. Kasus pencurian dua butir semangka, dua butir kakao, serta dua sandal jepit butut adalah kasus-kasus di daerah kecil yang kerap diasumsikan memiliki ikatan sosial yang lebih erat.

Namun, bila satu kasus kecil gagal diselesaikan secara kekeluargaan di masyarakat dan kepolisian, jaksa bisa menggunakan kewenangannya untuk membantu. Bila polisi dan jaksa gagal menyelesaikan, hakim dapat menggunakan cara-cara kreatif untuk memberikan keadilan kepada kedua pihak. (Tajuk JawaPos)

Tinggalkan komentar

Filed under Hukum

Tinggalkan Balasan

Isikan data di bawah atau klik salah satu ikon untuk log in:

Logo WordPress.com

You are commenting using your WordPress.com account. Logout / Ubah )

Gambar Twitter

You are commenting using your Twitter account. Logout / Ubah )

Foto Facebook

You are commenting using your Facebook account. Logout / Ubah )

Foto Google+

You are commenting using your Google+ account. Logout / Ubah )

Connecting to %s