Perihal Standar Kompetensi Wartawan

Oleh: Husnun N. Djuraid

Kapan pun zamannya, wartawan dituntut harus kompeten. Yakni, berwawasan keilmuan, profesional, dan beretika. Jika tidak, maka matilah jurnalisme ini. (H Rosihan Anwar, 1922-2011)

KOMPETENSI merupakan tolok ukur sebuah profesi, tidak terkecuali profesi wartawan. Kompetensi wartawan menjadi pembicaraan serius pihak-pihak yang berhubungan dengan pers, menyusul perkembangan pers yang mencemaskan. Dewan Pers bahkan sudah menyusun sebuah standar kompetensi untuk menguji kemampuan wartawan dalam menjalankan profesinya agar tidak keluar dari koridor etik yang sudah ditetapkan.

Setelah penyusunan standar itu, dilanjutkan kegiatan dalam tataran praktis dengan melakukan uji kompetensi wartawan di seluruh Indonesia. Kompetensi wartawan dibagi menjadi tiga jenjang, yakni wartawan utama, wartawan madya, dan wartawan muda. Uji kompetensi ini dilaksanakan Dewan Pers bersama organisasi profesi wartawan, perusahaan pers, serta perguruan tinggi.

Ketua Dewan Pers Bagir Manan menyatakan, kompetensi wartawan merupakan sebuah kehormatan bagi wartawan dalam menjalankan tugasnya yang dilandasi prinsip-prinsip hukum, demokrasi, kemanusiaan, disiplin keilmuan, dan kode etik. Kompetensi itu bisa melindungi wartawan dari ancaman yang bisa mengganggu tugas profesionalnya. Sebaliknya, bisa pula menjadi pelindung bagi masyarakat.

Setelah rezim Orde Baru tumbang, pers Indonesia mendapat kemerdekaan yang sudah sangat lama diimpikan. Pemerintah memberikan kebebasan kepada pers dengan menghapus aturan-aturan yang dianggap menghambat. Bahkan, departemen yang mengurusi pers (Departemen Penerangan) dihapus. Pers Indonesia mendapat kebebasan yang sebebas-bebasnya, sehingga mereka bisa memberitakan apa saja tanpa mengindahkan etika.

Kebebasan tanpa profesionalisme dan etika itu kemudian menjadi masalah baru bagi pers Indonesia. Masyarakat merasakan kebebasan yang kebablasan, sehingga muncul tuduhan pers memiliki peran baru sebagai pembunuh karakter. Kalangan pers sendiri merasakan hal yang sama, sehingga muncul kesadaran untuk melakukan perbaikan. Kondisi pers yang bebas tanpa kontrol itu tidak bisa dibiarkan dan harus segera dicari jalan keluarnya.

Berangkat dari keresahan tersebut, kalangan pers kemudian melakukan berbagai upaya untuk membuat suatu standar yang bisa dijadikan acuan profesi para wartawan. Tokoh pers seperti Jakob Oetama dan Dahlan Iskan ikut serta dalam kegiatan-kegiatan mempersiapkan standar kompetensi wartawan. Keterlibatan dua tokoh itu dinilai sangat strategis karena memiliki banyak perusahaan pers yang tersebar di seluruh Indonesia. Kalau wartawan yang berada di perusahaan milik dua tokoh tersebut sudah menjalankan kompetensi profesi, mayoritas wartawan di Indonesia bisa dianggap berkompeten.

Setelah melalui perdebatan panjang, akhirnya dibuatlah Standar Kompetensi Wartawan (SKW) yang ditandatangani organisasi profesi wartawan Aliansi Jurnalis Independen (AJI), Ikatan Jurnalis Televisi Indonesia (IJTI), dan Persatuan Wartawan Indonesia (PWI).

Kalangan pers menyambut antusias lahirnya SKW tersebut. Dalam peringatan Hari Pers Nasional di Palembang 2010, dibuatlah Piagam Palembang yang berisi berbagai peraturan yang harus diratifikasi perusahaan pers di Indonesia. Piagam Palembang ditandatangani 19 kelompok perusahaan pers yang dengan demikian mereka bersepakat untuk menjalankan aturan yang termuat di dalamnya. Selain SKW yang harus dilaksanakan perusahaan pers, ada Standar Perusahaan Pers, Standar Perlindungan Profesi Wartawan, dan Kode Etik Jurnalistik.

Langkah besar yang harus dilakukan Dewan Pers adalah melaksanakan uji kompetensi wartawan di seluruh Indonesia agar mereka bisa memiliki kualifikasi sesuai dengan SKW. Bagi wartawan, SKW merupakan bagian dari upaya yang sistematis dan terukur untuk meningkatkan kualitas serta profesionalitas. Wartawan juga bisa mengukur kemampuan dan pengetahuannya sebagai bagian untuk menegaskan posisinya dalam perusahaan. Sebaliknya, bagi perusahaan pers, standar itu bisa digunakan untuk mengevaluasi kinerja wartawan disesuaikan dengan jenjang kompetensi yang dimiliki. Standar tersebut juga bisa digunakan perusahaan pers untuk melakukan rekrutmen agar mendapat wartawan yang diinginkan.

Bagi masyarakat, kompetensi itu bisa digunakan sebagai kontrol terhadap pers dari penyimpangan. Kalau ada wartawan yang menjalankan profesinya tapi tidak memiliki SKW, masyarakat bisa menolaknya. Saat ini, SKW digunakan sebagai standar untuk menentukan apakah seorang wartawan berkompeten atau tidak. Dewan Pers sudah memiliki database wartawan di seluruh Indonesia yang telah memiliki sertifikasi SKW yang bisa diakses siapa saja melalui website Dewan Pers (www.dewanpers.org).

Hak-hak masyarakat terhadap pers itulah yang harus terus disosialisasikan, baik oleh Dewan Pers maupun para pelaku jurnalistik. Kebebasan pers yang tanpa batas selama ini terbukti merugikan banyak pihak, termasuk kalangan pers sendiri. Harus ada kemauan untuk melibatkan masyarakat sebagai ”pengontrol” pers agar tidak melenceng terlalu jauh dari kode etiknya. Banyak yang berharap SKW ini bisa menjadi perangkat untuk memperbaiki kehidupan pers di Indonesia agar lebih baik dan bermartabat.

*) Jurnalis di Malang Post (Jawa Pos Group)
dimuat di JawaPos 04/02/2012

Tinggalkan komentar

Filed under Hukum

Tinggalkan Balasan

Isikan data di bawah atau klik salah satu ikon untuk log in:

Logo WordPress.com

You are commenting using your WordPress.com account. Logout / Ubah )

Gambar Twitter

You are commenting using your Twitter account. Logout / Ubah )

Foto Facebook

You are commenting using your Facebook account. Logout / Ubah )

Foto Google+

You are commenting using your Google+ account. Logout / Ubah )

Connecting to %s