Menunggu Ketegasan Hatta Ali

SEBENARNYA, klise juga menitipkan harapan kepada pejabat yang baru terpilih. Rasanya seperti menganggap daftar pekerjaan pejabat yang punya kursi lebih tinggi itu kurang panjang. Misalnya, daftar pekerjaan ketua baru Mahkamah Agung, Hatta Ali, yang tentu sudah sangat panjang. Beliau akan segera berpusar dalam rutinitas. Tetapi, siapa tahu di antara rutinitas itu masih ada kesempatan memikirkan sesuatu yang lain, yang lebih substantif dalam hukum di Indonesia.

Untuk bicara terus terang, perilaku hukum kita belum bisa mengiringi harapan masyarakat yang membubung. Entah karena harapan masyarakat yang terlalu tinggi atau memang kinerja aparatus hukum kita yang kurang sensitif dan kurang tangkas. Mulai dari hal-hal “kecil”, seperti sidang yang molor hingga problem esensial hukum, yakni perasaan keadilan yang tidak terlayani di lembaga peradilan, terus menjadi keprihatinan kita.

MA adalah mahkamah yang diharapkan keagungannya. Ia sering disebut benteng terakhir keadilan. Sudah barang tentu, karena isinya para hakim yang agung, kekukuhan benteng keadilan itu mestinya dapat diandalkan. Apalagi mereka mengelola sebuah esensi kebajikan hakiki yang bernama keadilan.

Kita tidak bisa menafikan bahwa keadilan ini dikawal manusia-manusia. Mereka bisa tergoda. Mereka bisa melirik kiri kanan. Mereka bisa terpesona oleh gaya hidup serbamudah. Terlebih kedudukan Mahkamah Agung berada di Jakarta, pusaran segala pusat kekuasaan, kesempatan, dan fasilitas di negeri ini. Godaan seperti itu sangat gampang mengubah orang baik jadi buruk karena mereka tergoda bertransaksi dengan kekuasaan di tangannya.

Haramnya haram bagi para hakim, perlu diingatkan lagi, adalah bertransaksi. Jangan ada transaksi di antara kita. Keadilan akan amat mudah runtuh dan jadi barang murahan begitu transaksi tersebut dimain-mainkan oleh para hakim. Kita lihat betapa menjijikkannya hakim apabila sudah menerima suap atau “bisa dibeli”, seperti yang terungkap di sidang maupun informasi dari Komisi Yudisial.

Ketua MA yang baru, mau tidak mau, harus lebih keras memberikan sanksi kepada hakim yang bermental pedagang kelontong seperti itu. Ketergodaan kepada uang atau fasilitas bisa menistakan “Keadilan berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa” dalam kop putusan hakim. Sindiran sinis bahwa keadilan berdasar “keuangan” yang maha esa, rasanya, memang menemukan pembenar dari fakta-fakta penyimpangan hakim.

Sangat mengherankan, mestinya karena statusnya sebagai aparatus hukum, mereka dihukum lebih keras daripada orang kebanyakan yang melakukan kesalahan yang sama. Tetapi, kita lihat hukuman mereka masih berbau “keadilan berdasar semangat korps”. Semangat semacam itu bisa menjadi “semangat” yang meruntuhkan hukum dan meningkatkan sinisme publik.

Hakim memang merdeka dalam memutuskan; sebagai representasi kekuasaan yudisial dalam trias politik. Tetapi, kemerdekaan itu bukan keliaran. Keputusan hakim yang brilian biasanya mendengarkan suara kemerdekaan di nuraninya sekaligus mempertimbangkan perasaan masyarakat.

Sekarang ini sangat terasa hukum kita kian keras kepada si kecil, kian lunak kepada pembesar dan si beruang. Penarkoba miskin dipenjarakan, penarkoba kaya direhabilitasi. Hukuman penjahat korupsi tidak jauh beda dengan pencuri jemuran. Hakim kian langka menjatuhkan hukuman berat (capital punishment) kepada para pembunuh dan penjahat sadis. Akhirnya, kultur “main hakim sendiri” sulit dihilangkan (aneh juga, mengapa memukuli penjahat disebut main “hakim” sendiri?)

Bisakah kita berharap kepada Hatta Ali, bos para hakim nan agung? (Tajuk JawaPos)

Tinggalkan komentar

Filed under Hukum

Tinggalkan Balasan

Isikan data di bawah atau klik salah satu ikon untuk log in:

Logo WordPress.com

You are commenting using your WordPress.com account. Logout / Ubah )

Gambar Twitter

You are commenting using your Twitter account. Logout / Ubah )

Foto Facebook

You are commenting using your Facebook account. Logout / Ubah )

Foto Google+

You are commenting using your Google+ account. Logout / Ubah )

Connecting to %s