Menagihkan Biaya Memburu ke si Buron

BELAKANGAN ini, dua kasus hukum yang high profile memasuki fase akhir babak pertama. Nazaruddin sudah divonis 4 tahun 10 bulan. Nunun Nurbaeti dituntut 4 tahun penjara. Dua kasus itu sama-sama membuat ekstrarepot aparatus negara. Untuk menyeret keduanya ke peradilan, aparat harus memburu mereka ke luar negeri. Dua bekas orang terhormat itu pernah berstatus buron, bahkan masuk red notice (daftar tangkap) Interpol.

Kita sudah sangat pesimistis dua orang notorious tersebut akan mendapat hukuman berat. Setimpal saja kita sulit berharap. Nazaruddin sudah dihukum kurang dari lima tahun penjara. Nunun Nurbaeti mungkin akan dihukum lebih rendah lagi. Apa mau dikata, hukum kadang tak membesarkan hati rakyat yang sedang jengkel dengan korupsi.

Para hakim juga tak bisa diharapkan punya terobosan brilian. Kekuasaan mereka yang merdeka kadang malah digunakan untuk mengecewakan rakyat, bukan mengecewakan para penjahat. Kini, ketika hakim sedang merasa tertindas gara-gara fasilitas dasar mereka tak terpenuhi, kita lebih sulit lagi berharap akan ada terobosan penegakan keadilan ala pendekar hakim Bismar Siregar, misalnya.

Kita tak menemukan adanya terobosan untuk menjerakan para buron. Negara ini seperti tak punya “harga diri” ketika dari tahun ke tahun diejek para buron. Banyak penjahat kaya, termasuk koruptor, yang memilih menghindari hukum dengan mengandalkan uang mereka yang masih banyak. Kita mengenang, misalnya para buron BLBI atau buron korupsi yang dibeber ICW, dengan galau.

Kalau orang yang terantuk problem yang sama dua kali disebut keledai, lalu sebutan apa untuk negeri kita yang berkali-kali berkutat di persoalan yang sama? Kenapa tidak ada terobosan untuk menjerakan para buron yang sudah menyusahkan negara berlipat-lipat dan berulang-ulang?

Perlu dipikirkan, bagaimana kalau biaya untuk memburu ditagihkan kepada si buron. Itu bisa disebutkan dalam vonis hakim. Penjahat dalam daftar pencarian orang (DPO) yang diburu bertahun-tahun harus mengganti biaya perburuan dirinya hingga beberapa miliar rupiah. Dengan begitu, mereka bisa dimiskinkan hanya dengan tagihan biaya memburu itu. Bukankah rakyat sangat ingin menyaksikan koruptor atau penjahat besar dimiskinkan?

Biaya perburuan tersebut pantas dibebankan kepada si buron. Sebab, sangat tidak adil apabila beban itu ditagihkan ke APBN, uang rakyat. Padahal, para penjahat sudah sangat merugikan rakyat. Terlebih lagi, bila para penjahat itu masuk penjara, uang rakyat pula yang digunakan untuk memfasilitasi mereka. Semakin lama hukuman, semakin banyak uang rakyat yang keluar.

Karena itu, ada sistem hukum yang tak sudi memelihara para penjahat berlama-lama. Hukumannya bersifat fisik, misalnya dicambuk atau disuruh kerja paksa. Di negara yang kepastian hukumnya lebih baik jika dibandingkan dengan Indonesia, misalnya Singapura dan Malaysia, hukuman cambuk kembali diberlakukan. Pencambukan itu jelas setimpal untuk penjahat yang sudah sangat merepotkan negara dan rakyat.

Hukuman setimpal, itulah yang sudah langka di Indonesia. (tajuk JawaPos)

Tinggalkan komentar

Filed under Hukum

Tinggalkan Balasan

Isikan data di bawah atau klik salah satu ikon untuk log in:

Logo WordPress.com

You are commenting using your WordPress.com account. Logout / Ubah )

Gambar Twitter

You are commenting using your Twitter account. Logout / Ubah )

Foto Facebook

You are commenting using your Facebook account. Logout / Ubah )

Foto Google+

You are commenting using your Google+ account. Logout / Ubah )

Connecting to %s