Menyemai Open Goverment

“TERIMA kasih, pemerintah.” Ini bukan ucapan dari JPIP. Tetapi, inilah kata pembuka gambar hidup di beranda website http://opengovindonesia.org. Papan maklumat dunia maya milik pemerintah sejak tahun lalu ini mengklaim pemerintah sudah tanggap dan mau menjawab pertanyaan masyarakat. Berbagai kata keterbukaan, transparansi, akuntabilitas bertebaran sepanjang film berdurasi 2,03 menit itu.

Kata-kata yang berjumpalitan itu mencerminkan misi institusi pelopor, yakni UKP4, Bappenas, Kominfo, Kemlu, dan Satgas Mafia Hukum dan Komisi Informasi Pusat (KIP). Basisnya UU Nomor 14/2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik. Endingnya semua kata berbau demokratisasi itu membentuk kepulauan Indonesia. Cantik.

Benar tidaknya pemerintah makin tanggap, terserah penilaian Anda. Tetapi, Indonesia, di mata dunia, memang sangat menggebu mendemokratiskan diri. Negeri kita termasuk pelopor gerakan open government, pemerintah yang terbuka dan tanggap terhadap informasi publik. Selain Indonesia, pelopor open government di dunia adalah tujuh negara lain, yakni AS, Brazil, Afsel, Norwegia, Meksiko, Filipina, dan Inggris. Kini 43 negara sudah bergabung dalam Open Government Partnership (OGP).

Suasana open government itu klop dengan program yang akan dijalankan JPIP dengan dukungan Jawa Pos dan USAID Indonesia, dalam jangka dua tahun hingga April 2014. Strengthening Integrity and Accountability Program (SIAP) ini merupakan yang kedua. Temanya: Akuntabilitas! Sebelumnya, salah satu pelaksana program SIAP I adalah BPK, yang akan menjadi partner kami dalam SIAP II. Partner lain adalah UKP4, BPKP, Kemen PAN dan RB, KY, dan TQA (Lihat tulisan utama di samping).

Bentuk kegiatan ini merupakan penguatan pola komunikasi lembaga negara dengan media melalui lokakarya peningkatan kemampuan wartawan di Jayapura, Makassar, Samarinda, Pontianak, Banda Aceh, Medan, Padang, Bandung, Jogjakarta, Denpasar, Mataram, dan tak ketinggalan Surabaya. Lokakarya itu menghadirkan para pakar dari lembaga negara partner. Media bisa mengakses proses dan hasil kerja lembaga-lembaga negara itu. Lembaga partner juga bisa menyebarluaskan misi akuntabilitas negara. Tentu saja, ini bisa memperkukuh praktik otonomi daerah yang bertanggung jawab.

Program menyemaikan bibit-bibit akuntabilitas itu diharapkan berkontribusi kepada Indonesia yang lebih terbuka. Penyelenggara negara tentu kian ramah terhadap keterbukaan ini. Kalau belum, mari kita tagih dan sebarkan praktik-praktik akuntabilitas yang baik lewat media. Dengan demikian, kita layak secara tulus berterima kasih kepada pemerintah.

*) Oleh Rohman Budijanto, Direktur Eksekutif JPIP

Tinggalkan komentar

Filed under Indonesia

Tinggalkan Balasan

Isikan data di bawah atau klik salah satu ikon untuk log in:

Logo WordPress.com

You are commenting using your WordPress.com account. Logout / Ubah )

Gambar Twitter

You are commenting using your Twitter account. Logout / Ubah )

Foto Facebook

You are commenting using your Facebook account. Logout / Ubah )

Foto Google+

You are commenting using your Google+ account. Logout / Ubah )

Connecting to %s