Pembatasan BBM, Bertahan sampai Kapan?

PEMERINTAH terkena tulah gara-gara ketidaktegasan memutuskan kenaikan harga BBM yang seharusnya dengan mudah dapat diambil tahun lalu. Kini, setelah usul kenaikan harga BBM diganjal DPR, pemerintah harus membuat kebijakan ambigu, melarang mobil berkapasitas mesin lebih dari 1.500 cc menggunakan BBM bersubsidi. Harapannya, konsumsi menurun dan kuota subsidi BBM sebesar 40 juta kiloliter di APBN tak terlampaui.

Kita mengetahui, kebijakan setengah hati itu sekadar upaya mengulur waktu sembari menunggu kenaikan harga minyak mentah Indonesia (ICP) mencapai USD 134,64 per barel. Sesuai dengan syarat DPR, harga bensin dapat dinaikkan bila ICP rata-rata enam bulan terakhir 15 persen di atas USD 105 per barel. Sejumlah analis komoditas menyebut syarat itu baru akan tercapai Juli mendatang. Namun, karena Arab Saudi telah turun tangan untuk mendinginkan gejolak harga minyak dunia, ICP per 20 April justru turun menjadi USD 125,6 per barel. Artinya, syarat DPR tidak akan pernah tercapai dan tahun ini pemerintah tidak bisa menaikkan harga BBM.

Presiden SBY tadi malam telah menginstruksikan pengamanan fiskal jika pemerintah tak bisa menaikkan harga BBM. Itu keputusan yang sulit. Bila pemerintah menginginkan rapor ekonomi makro, utamanya tingkat inflasi, stabil, pemerintah dipaksa menambah kuota subsidi 3 juta kiloliter atau senilai Rp 10,5 triliun. Artinya, pemerintah harus tombok Rp 5 triliun per bulan atau Rp 170 miliar per hari untuk membayar ongkos pencitraan partai-partai politik penghuni DPR. Haruskah ditutup dengan utang baru?

Dalam titik kritis itu, pemerintah tak boleh ragu-ragu lagi. Pemerintah harus tegas menetapkan batasan konsumsi BBM yang dapat disubsidi APBN. Bila batasan tersebut terlampaui, pemerintah harus berani mengambangkan harga BBM dengan memaksa masyarakat menggunakan BBM nonsubsidi. Tegaskan kepada masyarakat, bila kuota subsidi 40 juta kiloliter terlampaui, tarik premium, sediakan pertamax. Titik. Tidak perlu takut dengan inflasi. Sebab, dampaknya diprediksi tak akan melampaui satu kuartal. Yang terpenting, jangan didik rakyat membiarkan negara berutang demi subsidi, seolah-olah keuangan negara bukan urusan setiap warga negara. Utang negara kita sudah Rp 2.000 triliun, jangan bertambah karena subsidi yang tidak produktif. Mumpung pemilu masih jauh, situasi eksternal landai, situasi internal stabil, segera ambil keputusan berani memangkas subsidi BBM bagi kendaraan pribadi.

Alih-alih melarang mobil 1.500 cc menggunakan premium, paksa seluruh mobil pribadi menggunakan pertamax. Batasi konsumsi premium hanya untuk motor, mobil niaga, dan angkutan umum. Percepat penyediaan listrik. Gunakan anggaran bantuan langsung Rp 10,5 triliun untuk membangun infrastruktur transportasi masal berbasis listrik. Berikan insentif kepada produsen mobil sehingga tahun depan hanya mengedarkan mobil listrik. Toh, semua pabrikan sekarang sudah punya prototipe mobil listrik. Dengan insentif berupa pasar sekian puluh juta jiwa penduduk Indonesia, tak akan ada pabrikan yang tak serius menggarap mobil listrik. Tetapkan sekian tahun lagi tak ada lagi mobil pribadi berbahan bakar fosil di jalan-jalan yang membakar uang negara. (Tajuk JawaPos)

Tinggalkan komentar

Filed under Ekonomi

Tinggalkan Balasan

Isikan data di bawah atau klik salah satu ikon untuk log in:

Logo WordPress.com

You are commenting using your WordPress.com account. Logout / Ubah )

Gambar Twitter

You are commenting using your Twitter account. Logout / Ubah )

Foto Facebook

You are commenting using your Facebook account. Logout / Ubah )

Foto Google+

You are commenting using your Google+ account. Logout / Ubah )

Connecting to %s