Video Porno DPR dan Kritik Publik

TIADA hari tanpa berita negatif tentang para wakil rakyat. Mulai berita menyangkut pemborosan anggaran negara, fasilitas mewah, korupsi, bolos kerja, kinerja yang buruk, masalah KDRT (kekerasan dalam rumah tangga), hingga perbuatan asusila.

Kini yang paling hangat adalah beredarnya rekaman video mesum yang pelaku perempuannya diduga merupakan seorang anggota DPR berinisial K. Walaupun belum ada konfirmasi yang akurat, terjadi kehebohan luar biasa. Televisi, media online, radio, dan media cetak memberikan porsi yang besar.

Reaksi riil publik terlihat jelas di jejaring sosial seperti Twitter dan Facebook. Sejumlah interpretasi liar pun bermunculan. Ada yang mengaitkan dengan persoalan politik atau jaringan bisnis. Intinya, publik selalu menumpahkan kemarahan luar biasa bila para wakil rakyat tersandung persoalan negatif.

Kunjungan kerja (kunker) para anggota legislatif, misalnya, selalu dianggap pemborosan luar biasa yang hanya menghabis-habiskan uang rakyat. Padahal, eksekutif pemerintah juga melakukan kunjungan kerja, namun jarang menjadi sorotan.

Sikap rakyat yang apriori dan curiga terhadap para wakilnya di parlemen muncul karena citra lembaga DPR itu saat ini sudah sangat rendah. Rasa tidak percaya tersebut timbul karena akumulasi. Rakyat sudah sering kecewa atas tingkah polah sejumlah para wakilnya. Dalam hal fasilitas, misalnya, para wakil rakyat itu sering bersikap berlebihan sehingga kebanyakan berada di luar akal sehat. Itulah yang semakin membuat kredibilitas mereka tergerus.

Para anggota dewan seharusnya bekerja ekstrakeras menjaga citra dan perilaku yang baik sebagai pejabat. Harus berkali-kali lipat lebih mawas untuk tidak terjebak dalam korupsi, perilaku kriminal, atau pelanggaran asusila. Tanggung jawab mereka sebagai teladan harus lebih berlipat dibanding pejabat karir, misalnya.

Mengapa? Anggota DPR dan pejabat karir adalah dua hal yang berbeda. Pejabat karir meraih posisinya karena keterampilan dan profesionalitas yang dimiliki. Seorang Dirjen atau diplomat karir, contohnya, berhasil meraih jabatannya lebih karena kemampuan pribadi serta dirintis mulai bawah. Sementara itu, untuk para anggota DPR, kursi yang diduduki adalah amanah rakyat. Mereka meraih posisi tersebut karena mendapat kepercayaan dari rakyat.

Karena itulah, rakyat begitu kecewa bila para wakilnya tersebut tidak bisa menjadi teladan. Apalagi bila korup dan melakukan perbuatan amoral. Bila masyarakat protes, melakukan kritik, atau bahkan mencaci maki anggota dewan yang tidak bisa menjadi teladan, itu bukan karena mereka terlalu ”rewel”. Tapi, rakyat sebagai konstituen memang berhak marah dan berhak kritis.

Di DPR periode lalu, pernah dibentuk tim khusus untuk mencari jawaban mengapa mereka selalu disorot negatif. Tim tersebut melakukan diskusi dan dialog ke berbagai kampus serta kantor media massa. Hasilnya, sejumlah aturan dan lembaga internal pun dibuat. Misalnya, mendirikan badan kehormatan (BK). Namun, itu semua tidak akan berarti bila masing-masing wakil rakyat tidak bisa menjaga kredibilitasnya. Buktinya, saat ini citra DPR tetap jatuh. Rakyat tetap apriori dan kepercayaan terhadap wakil rakyat semakin tipis. (Tajuk JawaPos)

Tinggalkan komentar

Filed under politik

Tinggalkan Balasan

Isikan data di bawah atau klik salah satu ikon untuk log in:

Logo WordPress.com

You are commenting using your WordPress.com account. Logout / Ubah )

Gambar Twitter

You are commenting using your Twitter account. Logout / Ubah )

Foto Facebook

You are commenting using your Facebook account. Logout / Ubah )

Foto Google+

You are commenting using your Google+ account. Logout / Ubah )

Connecting to %s