Tinjauan Mendasar Urgensi Revisi Undang-Undang Migas

Catatan : Pri Agung Rakhmanto

Undang-Undang Minyak dan Gas Bumi Nomor 22 Tahun 2001 (UU Migas) digugat cukup banyak kalangan. Undang-undang itu dipandang terlalu meliberalkan sektor migas dan tidak sejalan dengan amanat Konstitusi UUD 1945. Saat ini, proses judicial review atas UU Migas tengah dilakukan di Mahkamah Konstitusi, sedangkan revisinya bergulir di DPR.

Di antara sekian banyak butir pokok di dalam UU Migas, saya melihat bahwa gugatan sebagian kalangan dan proses judicial review maupun revisinya yang saat ini tengah berjalan sebenarnya bermuara pada aspek yang paling mendasar, yaitu aspek penguasaan dan pengusahaan.

Penguasaan dan Pengusahaan

Di dalam aspek penguasaan, prinsip yang seharusnya menjadi acuan sesungguhnya sudah final, yaitu pasal 33 UUD 1945, yang mengamanatkan bahwa migas adalah kekayaan alam yang terkandung di dalam perut bumi yang harus dikuasai oleh negara dan dipergunakan untuk sebesar-besarnya kemakmuran rakyat (ayat 3). Kegiatan usaha migas dikategorikan sebagai cabang produksi yang penting bagi negara dan menguasai hajat hidup orang banyak sehingga juga diamanatkan untuk dikuasai oleh negara (ayat 2).

Dikuasai oleh negara dalam konteks ini membawa konsekuensi bahwa migas dalam prinsip dasar pengelolaannya harus menggunakan sistem administrasi negara. Hal itu merupakan tanggung jawab pemerintah (sebagai pelaksana administrasi negara).

Berdasar hal di atas, prinsip dasar penguasaan yang semestinya menjadi pijakan di dalam pengelolaan migas nasional dan dituangkan ke dalam UU tentang migas yang baru nanti adalah bahwa sepanjang migas masih berupa kekayaan alam (resources), itu harus dikuasai negara. Mengeksplorasi dan memproduksi migas dari perut bumi (kegiatan hulu migas) karena berkaitan dengan pengambilan (ekstraksi) resources dikategorikan sebagai cabang produksi yang penting bagi negara dan menguasai hajat hidup orang banyak sehingga harus dikuasai negara.

Di dalam aspek pengusahaan, hal mendasar yang harus diperhatikan adalah kata pengusahaan mempunyai makna bahwa kegiatan pengelolaan migas hendaknya mempunyai tujuan komersial (kegiatan usaha). Prinsip yang diamanatkan di dalam kegiatan usaha migas sesuai dengan pasal 33 UUD 1945 adalah untuk sebesar-besarnya kemakmuran rakyat. “Sebesar-besar” dalam konteks ini mengandung makna adanya/keharusan upaya maksimalisasi usaha. Artinya, harus ada upaya efisiensi (biaya) dan peningkatan nilai tambah kekayaan alam (migas) secara maksimal.

Prinsip dasar pengusahaan dengan keharusan maksimalisasi usaha dalam konteks ini membawa konsekuensi bahwa di dalam pengelolaannya, kegiatan usaha migas harus menggunakan sistem administrasi usaha. Administrasi usaha merupakan tanggung jawab badan usaha (dilaksanakan badan usaha).

Berangkat dari prinsip dasar penguasaan dan pengusahaan di atas, pendefinisian dan penguatan kembali atas peran dan posisi Pertamina sebagai badan usaha migas milik negara menjadi sangat penting untuk dilakukan. Hal ini tampaknya sederhana dan mungkin bagi sementara pihak tidak penting. Namun, di dalam “kesederhanaannya” itu, sesungguhnya terkandung makna yang amat dalam dan memiliki implikasi yang luas bagi pengelolaan migas di tanah air hingga di tingkat operasinya.

Mengabaikan dan melanggar prinsip-prinsip dasar tersebut terbukti telah menimbulkan persoalan-persoalan besar dan kompleks di sektor migas nasional. Sebagai contoh, karena mengabaikan prinsip dasar penguasaan dan memperlakukan perusahaan migas milik negara sama dengan perusahaan migas lainnya, muncul kisruh dalam kasus pengelolaan Blok Cepu dan Blok West Madura Offshore.

Hal lain, karena mengabaikan prinsip ”sebesar-besarnya” (maksimalisasi usaha) dengan memberikan kewenangan pengendalian kegiatan usaha hulu migas kepada bukan badan usaha -tetapi kepada badan pemerintah-, mengakibatkan tata kelola migas menjadi birokratis. Selain itu, terjadi komplikasi di dalam masalah perpajakan yang sangat menghambat investasi dan operasi kegiatan usaha hulu migas sehingga pada akhirnya mengakibatkan produksi terus menurun.

Maka, revisi dan penyusunan kembali undang-undang tentang migas yang baru nanti harus dimulai dari hal yang paling mendasar yang berangkat dari hakiki dan pemikiran filosofisnya. (*)

Pendiri dan Direktur Eksekutif, ReforMiner Institute

Tinggalkan komentar

Filed under Ekonomi, Hukum

Tinggalkan Balasan

Isikan data di bawah atau klik salah satu ikon untuk log in:

Logo WordPress.com

You are commenting using your WordPress.com account. Logout / Ubah )

Gambar Twitter

You are commenting using your Twitter account. Logout / Ubah )

Foto Facebook

You are commenting using your Facebook account. Logout / Ubah )

Foto Google+

You are commenting using your Google+ account. Logout / Ubah )

Connecting to %s