Budaya Plutokrasi

Anda tentu masih ingat dua buku inspiratif karya Eko Prasetyo berjudul Orang Miskin Dilarang Sekolah dan Orang Miskin Dilarang Sakit. Dua buku tersebut merupakan sindiran yang pedas kepada pemerintah karena belum memberikan layanan terbaik di bidang pendidikan dan kesehatan, khususnya bagi keluarga miskin. Sebab, kini telah terjadi fenomena komersialisasi pendidikan dan mahalnya biaya kesehatan di rumah sakit milik pemerintah. Akibatnya, keluarga miskin pun kehilangan akses untuk memperoleh layanan terbaik di bidang pendidikan dan kesehatan. Padahal, konstitusi telah mengamanahkan agar dua bidang yang menjadi hajat hidup masyarakat tersebut disediakan dengan sebaik-baiknya.

Ternyata perlakuan yang diskriminatif terhadap orang miskin tidak hanya terkait dengan layanan di bidang pendidikan dan kesehatan. Di bidang politik juga terjadi hambatan bagi orang miskin untuk dapat berkiprah. Sebab, untuk berkiprah di dunia politik seseorang harus menyediakan biaya yang superbesar. Biaya politik yang tinggi (hight cost) terutama terjadi sejak era pemilihan umum (pemilu) yang dilaksanakan secara langsung, baik untuk anggota legislatif, kepala daerah, maupun presiden. Tentu saja, persoalan biaya yang besar tersebut dapat menjadi halangan bagi orang miskin untuk bisa terlibat dalam proses politik di legislatif dan eksekutif.

Pesan agar orang miskin tidak terjun di dunia politik lantaran biaya yang dibutuhkan sangat besar jelas tergambar dalam daftar bakal calon anggota legislatif (bacaleg) Pemilu 2014. Bacaleg yang didaftarkan partai politik peserta pemilu ke Komisi Pemilihan Umum (KPU) umumnya adalah figur yang populer dan penuh ”gizi”. Mereka berasal dari kelompok artis, atlet, pengusaha, dan tokoh masyarakat. Sebagian lagi tentu saja bacaleg dari internal partai. Bacaleg populer dipilih dengan tujuan mendongkrak perolehan suara partai. Sementara itu, bacaleg ”bergizi” penting untuk membiayai ongkos politik dan kebutuhan logistik selama pemilu.

Sepanjang era reformasi ini, keberadaan bacaleg populer dan bergizi terasa sangat dominan. Bahkan, kader partai yang telah berpeluh keringat terkadang harus tersisih karena kalah bersaing dengan pendatang baru yang lebih populer dan bergizi. Kecenderungan partai merekrut bacaleg nonkader yang populer dan bergizi jelas menyisakan pertanyaan: Apalagi, fenomena itu tidak hanya terjadi dalam penentuan bacaleg. Pengusungan figur nonkader dalam pemilihan umum kepala daerah (pilkada) juga sering terjadi. Dalam kaitan itu, publik pun berhak menanyakan sistem pengaderan partai. Pertanyaan tersebut wajar diajukan karena salah satu tugas partai semestinya ialah melakukan kaderisasi.

Partai sejatinya memiliki tanggung jawab untuk melakukan pendidikan politik kepada masyarakat agar menjadi pemilih yang cerdas. Untuk menjalankan tugas mulia itu, setiap partai telah digelontor anggaran yang cukup besar dari pemerintah. Tetapi, secara jujur harus diakui bahwa mayoritas partai hanya bekerja lima tahun sekali, yakni menjelang pelaksanaan pemilu. Akibatnya, partai mengalami kebingungan tatkala penentuan bacaleg dan calon kepala daerah. Termasuk yang berkaitan dengan itu adalah pemenuhan kuota 30 persen untuk bacaleg perempuan. Berkaitan dengan pemenuhan kuota minimal untuk bacaleg perempuan itu dapat dikatakan bahwa hampir semua partai bermasalah. Hal itu menunjukkan bahwa program kaderisasi di partai memang tidak berjalan sebagaimana yang seharusnya.

Semangat mayoritas partai mengusung figur nonkader dalam pencalegan dan pilkada dengan pertimbangan popularitas dan ”gizi” jelas dapat mengancam sistem demokrasi. Sebab, pada saatnya nanti, lembaga-lembaga publik di negeri ini, terutama legislatif dan eksekutif, pasti dikuasai oleh kelompok elite, populer, dan hartawan. Persoalan menjadi semakin kompleks jika mereka ternyata tidak memiliki kompetensi dan track record yang baik. Kekhawatiran terhadap hal itu pernah dikemukakan Kevin Phillips dalam Wealth and Democracy; A Political History of the American Rich (2002). Dalam buku monumentalnya itu, Kevin menegaskan bahwa kini ada kecenderungan rezim politik dan kekuasaan digerakkan oleh kelompok orang kaya. Rezim politik dan kekuasaan pun dibangun dengan menggunakan logika the rule of the rich. Artinya, keberlangsungan suatu rezim didasarkan kepada keinginan orang-orang kaya.

Logika the rule of the rich meniscayakan bahwa orang yang tidak memiliki uang tidak boleh bermimpi menjadi pejabat publik. Hal itu terjadi karena untuk menjadi pejabat publik seseorang harus menyiapkan dana yang superbesar. Praktik politik yang mengandalkan kekuatan uang itulah yang dikatakan Kevin sebagai budaya plutokrasi. Dalam bahasa Yunani, kata plutokrasi terdiri atas ploutos (kekayaan) dan kratos (kekuasaan). Dengan demikian, dapat dipahami bahwa plutokrasi merupakan praktik sistem pemerintahan yang digerakkan kelompok elite yang memiliki kekayaan. Kelompok itu telah membentuk budaya serbauang dalam menyelesaikan semua urusan, termasuk politik, kekuasaan, dan hukum.

Jika mengamati dinamika politik tanah air terkini, rasanya tidak berlebihan jika dikatakan bahwa wajah politik kita telah diwarnai budaya plutokrasi. Bahkan, wajah politik masa depan, tampaknya, juga masih akan dipimpin rezim berbudaya plutokrasi. Apalagi jika kita membaca hasil survei mengenai figur-figur yang potensial dicalonkan menjadi presiden dan wakil presiden dalam Pilpres 2014. Berdasar survei-survei itu, tampak sekali bahwa sebagian besar di antara mereka adalah jago-jago dari kelompok elite-kaya. Misalnya, ketua partai, pengusaha, raja media, tuan tanah, artis, atlet, serta pemimpin informal yang mapan secara sosial dan ekonomi.

Semestinya tidak ada yang salah dengan keterlibatan kaum elite-kaya dalam politik. Sebab, semua anak bangsa memiliki hak yang sama untuk berpolitik sehingga dapat dicalonkan sebagai presiden, wakil presiden, kepala daerah, wakil kepala daerah, dan anggota legislatif. Yang menjadi masalah adalah tatkala uang menjadi panglima dalam proses-proses politik dan penentuan kebijakan. Persyaratan kemampuan minimal dana yang harus dimiliki bacaleg saat mendaftar ke partai peserta pemilu menjadi bukti betapa uang masih menjadi penentu. Begitu juga halnya dengan kewajiban membayar ”mahar” kepada partai pengusung bagi calon yang hendak maju (running) dalam pilkada dan pemilihan presiden.

Budaya politik plutokrasi jelas semakin melapangkan jalan bagi pemilik modal untuk menjadi pejabat publik. Akibat budaya politik yang serbauang itu dapat diduga motivasi dari setiap calon tatkala berhasil meraih kursi kekuasaan. Hampir dapat dipastikan bahwa yang pertama dipikirkan tatkala kekuasaan di tangan ialah mengembalikan modal. Persoalan pemenuhan janji saat berkampanye untuk sementara waktu harus diabaikan selama modal belum kembali. Bermula dari pemikiran itulah budaya korup yang terjadi di lembaga-lembaga publik meningkat.

Jika budaya politik sudah demikian, pertanyaannya adalah masihkah kita akan memercayakan persoalan hajat hidup rakyat kepada figur-figur yang hanya mengandalkan popularitas dan uang? Rasanya sudah waktunya kita berubah menjadi pemilih yang cerdas. Karena itu, jangan mudah terpesona oleh popularitas. Jangan pula memilih karena uang. Kita harus berkomitmen untuk memilih calon anggota legislatif dan calon kepala daerah yang berkompeten lagi berintegritas. Jadi, mari kita waspadai munculnya budaya rezim plutokrasi. (*)

Oleh Biyanto
Dosen Politik Islam IAIN Sunan Ampel dan Ketua Majelis Dikdasmen PW Muhammadiyah Jawa Timur

Tinggalkan komentar

Filed under Indonesia, politik

Tinggalkan Balasan

Isikan data di bawah atau klik salah satu ikon untuk log in:

Logo WordPress.com

You are commenting using your WordPress.com account. Logout / Ubah )

Gambar Twitter

You are commenting using your Twitter account. Logout / Ubah )

Foto Facebook

You are commenting using your Facebook account. Logout / Ubah )

Foto Google+

You are commenting using your Google+ account. Logout / Ubah )

Connecting to %s