Hukum dan Pembenaran Tesis Marxis

KETIKA para pendiri bangsa ini (founding fathers) memutuskan negeri ini menjadi negara kesatuan dengan melanjutkan sistem hukum yang diterapkan pemerintah kolonial Hindia Belanda, yakni civil law system dengan berdasar undangundang yang terunifikasi dan terkodifikasi, sesungguhnya keputusan itu melanjutkan konflik berkepanjangan dan terus membuka konflik baru antara hukum yang dibuat negara (state law) dengan hukum rakyat atau hukum adat (folk law/ adat law).

Konflik hukum (legal conflict) ini terjadi karena negeri ini terdiri atas beribu pulau dan bersuku-suku. Masing-masing punya niai-nilai hukum adatnya sendiri dan kearifan lokal. Hal itu tidak mudah begitu saja diseragamkan oleh para pembuat undang-undang di Jakarta, untuk menjadi undang-undang yang terunifikasi dan terkodifikasi.

Sayangnya, negara, dalam hal ini diwakili pemerintah, adalah pemilik kedaulatan yang bisa memaksakan isi aturan yang dikehendaki berdasar kepentingannya. Negara juga bisa memaksakan penegakan hukumnya dengan ditopang kekuatan-kekuatan aparat hukum.

Jauh Panggang dari Api Secara teoretik, hukum negara tidak akan menjadi sumber konflik dalam kehidupan rakyatnya sendiri, apabila substansi hukum negara tidak bertentangan secara sosiologis dengan nilai-nilai hukum yang hidup di masyarakat. Muatan hukum negara aspiratif dengan kearifan lokal yang sudah turun-temurun menjadi pedoman hidup masyarakat. Substansi hukum negara atau hukum formal yang berbasis kekuatan struktural mengakomodasi nilai-nilai hukum masyarakat atau hukum informal yang berbasis kultural.

Sayangnya, pikiran semacam itu hanya menjadi ide para pemikir hukum aliran sosiologis, yang di Indonesia “nyaris” hanya menjadi utopia. Dalam praktiknya, ibarat jauh panggang dari api, nilai-nilai adat atau nilainilai sosiologis dalam kearifan lokal makin tergerus atau tak terakomodasi dalam substansi hukum negara, baik nilai-nilai kearifan lokal yang berhubungan dengan pengelolaan tanah, sumber daya alam, bahkan pemerintahan lokal.

Negara atau pemerintah menjadi sosok tunggal penentu isi hukum yang sesuai dengan kepentingannya dan tak terbantahkan. Pemikiran hukum kaum positivislah yang berlaku bahwa hukum adalah perintah pemegang kedaulatan (pemerintah). Law is command of sovereign. Berdalih melindungi kepentingan nasional demi kesejahteraan rakyat(?), pemerintah membuat hukum-hukumnya sendiri. Termasuk di dalamnya pengelolaan sumber daya alam, yang dengan leluasa dan kadang frontal menabrak nilai-nilai adat atau kearifan lokal masyarakat setempat. Alhasil, ketika hukum yang represif sejak proses pembuatannya ini diterapkan, konflik hukum negara dengan hukum lokal tak terelakkan.

Pandangan Marxis Pemerintah memang mengakui adanya pluralisme hukum. Namun, tidak untuk urusan-urusan yang menyangkut kepentingan negara. Urusan- urusan individu, seperti perkawinan dan keperdataan lain, seperti pewarisan, silakan menggunakan hukum adatnya sendiri, kalau memang dikehendaki oleh para pemegang perannya. Hukum negara hanya dipinjamkan (law borrowing), boleh dipakai boleh tidak. Inilah yang disebut para ahli sebagai strong legal pluralism. Namun, tidak ada pluralisme hukum untuk urusan yang didalihkan demi kepentingan nasional dan rakyat.

Hukum negara ditransplantasikan dengan paksa keberlakuannya (law transplantation). Tak menjadi persoalan apakah substansi hukum negara itu berseberangan secara diametral dengan substansi hukum atau kearifan lokal. Ini yang disebut para ahli antropologi hukum dengan weak legal pluralism. Tak ada pluralisme hukum. Yang berlaku hanya hukum tunggal, yakni hukum buatan negara, apa pun risikonya.

Fungsi hukum (negara) kemudian menjadi apa yang diyakini kaum positivistik, seperti Austin, Hart, Fuller, dan sebagainya, adalah alat kekuasaan politik (law is a tool of political power). Apabila penguasa politiknya otoriter dan tujuan hukum yang mau dicapai adalah keabsahan dan ketertiban (status quo), yang diproduksi adalah hukum-hukum yang berkarakter represif, menindas rakyat, seperti di era Orde Baru.

Ironisnya lagi, apabila dalam pembuatan hukum dan penegakannya kemudian, penguasa politik berkolaborasi dengan pemilik modal, yang terjadi adalah pembenaran pemikiran hukum aliran marxis. Hukum adalah alat penguasa ekonomi (kaum borjuis) untuk mempertahankan penguasaannya pada kapital (sumber daya ekonomi). Hukum dibuat untuk menjauhkan rakyat (kaum proletar) dari partisipasi kepemilikan terhadap sumber-sumber daya ekonomi. Perilaku rakyat yang mencoba mengganggu keamanan kepemilikan para pemilik modal, kemapanan dan kelangsungan perolehan keuntungan mereka, lalu dirumuskan dalam hukum sebagai kejahatan, perilaku yang sah untuk dihukum.

Tentu saja para penguasa ekonomi, kaum borjuis ini, tidak memiliki kekuatan yang prosedural untuk merumuskan hukum yang melindungi kepentingan mereka dan menerapkannya secara praksis, apabila tidak didukung para pemilik kekuatan politik, yang memiliki kewenangan dan perangkat legal untuk membuat dan menjalankan hukum kepada rakyat.

Alhasil, kolaborasi dengan pemilik kekuatan politik, baik di legislatif maupun di eksekutif, adalah keniscayaan. Alat untuk kolaborasi yang paling efektif dan andal adalah –apalagi kalau bukan– uang.

Berdasar perspektif itu, kalau dalam kasus perebutan pengelolaan lahan sawit di Mesuji, Lampung, yang mengakibatkan warga tewas (berapa pun jumlahnya), tim pencari fakta bisa menemukan fakta adanya kolaborasi antara pemilik modal dan aparat eksekutif (termasuk aparat hukum di dalamnya), sesungguhnya apa yang pernah disebut kaum marxis ternyata benar.

PRIJA DJATMIKA

*) Ketua program Magister Ilmu Hukum, Fakultas Hukum, Universitas Brawijaya Malang

Tulisan ini dimuat di Jawa Pos Rabu 21 Desember 2011

Tinggalkan komentar

Filed under Hukum

Tinggalkan Balasan

Isikan data di bawah atau klik salah satu ikon untuk log in:

Logo WordPress.com

You are commenting using your WordPress.com account. Logout / Ubah )

Gambar Twitter

You are commenting using your Twitter account. Logout / Ubah )

Foto Facebook

You are commenting using your Facebook account. Logout / Ubah )

Foto Google+

You are commenting using your Google+ account. Logout / Ubah )

Connecting to %s