Mengawal Sikap Politik Muhammadiyah

KETUM PP Muhammadiyah Dien Syamsuddin menegaskan bahwa Muhammadiyah akan netral pada Pemilu 2014. Organisasi yang didirikan KH Ahmad Dahlan itu juga tidak akan memberikan dukungan kepada Hatta Rajasa maupun kader Muhammadiyah yang masuk dalam pencalonan RI-1 (Jawa Pos, 12/12/2011).

Sangat mungkin, pernyataan tersebut dimunculkan kembali seiring dengan penetapan Hatta Rajasa sebagai calon presiden untuk Pemilu 2014 dalam Rakernas PAN di Jakarta (10-11/12/2011).

Sebagian besar masyarakat umum (publik) menganggap PAN adalah parpolnya Muhammadiyah karena (banyak) kader Muhammadiyah di parpol itu. Juga karena parpol tersebut didirikan Amien Rais, yang merupakan salah seorang tokoh penting Muhammadiyah.

Padahal, secara faktual, PAN dan Muhammadiyah tidak memiliki hubungan institusional, baik langsung maupun tidak langsung. Bahkan, Amien Rais harus mundur terlebih dahulu dari posisinya sebagai ketua umum PP Muhammadiyah seiring dengan niatnya mendirikan parpol (PAN).

Karena itu, yang disampaikan Dien Syamsuddin tersebut bukanlah hal baru. Dengan kata lain, Dien hanya memutar ulang keputusan organisasi bahwa Muhammadiyah punya pandangan dan keputusan tersendiri terkait dengan masalah politik. Mengapa? Sebab, jauh sebelum era kepemimpinannya, Muhammadiyah sudah menisbatkan diri sebagai organisasi Islam yang bukan organisasi politik dan tidak mungkin berubah haluan menjadi organisasi politik.

Sejak didirikan, Muhammadiyah sudah berkomitmen untuk bergerak dalam bidang dakwah amar makruf nahi mungkar. Muhammadiyah sadar bahwa wilayah politik merupakan wilayah teramat sempit yang tidak mungkin mampu menampung kebesaran Muhammadiyah.

Menjaga Komitmen Tak dimungkiri, beberapa kali tanpa sadar Muhammadiyah hampir terpengaruh –meski tidak terlalu jauh–  permainan para politisi, baik dalam pemilihan legislatif (pileg) maupun pemilihan presiden (pilpres). Pada akhirnya, Muhammadiyah mendapat kritik bertubi-tubi dari berbagai pihak (internal dan eksternal Muhammadiyah). Ada yang kritiknya bersifat konstruktif, tidak sedikit pula yang sinis.

Karena itu, sudah semestinya Muhammadiyah bersikap tegas sekaligus mengambil jarak yang sama terhadap semua kekuatan politik praktis.

Pertanyaannya, bisakah para elite Muhammadiyah menjaga komitmen tersebut dan tidak sekadar bermain kata-kata? Inilah tantangan sesungguhnya kelompok “elitis”  Muhammadiyah. Para elite harus tegas dalam mengawal keputusan resmi Muhammadiyah terkait dengan persoalan politik itu sekalipun berhadapan dengan kader Muhammadiyah sendiri.

Memang tidak dimungkiri bahwa terkadang muncul problem yang cukup pelik. Misalnya, saat yang sowan kepada elite pimpinan Muhammadiyah adalah politisi yang berlatar belakang (geneologis) Muhammadiyah.

Terkadang pula, hampir kecolongan atas munculnya orang-orang yang mengaku-aku Muhammadiyah hanya karena mereka lahir dari keluarga Muhammadiyah atau di rumah sakit Muhammadiyah, bersekolah di sekolah Muhammadiyah (walau hanya saat di TK atau SD), dan seterusnya. Padahal, selama kiprahnya, politisi tersebut tidak pernah memberikan keuntungan sedikit pun kepada Persyarikatan Muhammadiyah.

Perlu disadari oleh elite Muhammadiyah bahwa politik adalah seni untuk mendapatkan kekuasaan publik, dan untuk mendapatkan tersebut segala ragam cara pasti akan dilakukan oleh para politisi. Termasuk mendekat ke ormas yang bermassa signifikan seperti Muhammadiyah dan mengaku (-ngaku) memiliki kedekatan emosional maupun kultural.

Karena itu, Pilpres 2014 akan menjadi ujian bagi para elite Muhammadiyah dalam mengawal keputusan organisasi (Muhammadiyah) secara amanah dan konsekuen. Janganlah keputusan organisasi – apalagi yang diputuskan dalam muktamar– diamputasi begitu saja dengan alasan-alasan yang tidak signifikan. Para elite Muhammadiyah harus memahami bahwa kepentingan Muhammadiyah lebih penting daripada kepentingan politik praktis. Kiprah Muhammadiyah untuk bangsa ini sesungguhnya tidak mungkin bisa disaingi parpol mana pun.

Karena itu, harus menjadi keyakinan para elite Muhammadiyah bahwa Muhammadiyah tak akan bangkrut hanya karena tidak dekat terhadap kekuatan politik tertentu.

Dengan sikap netral, diharapkan Muhammadiyah bisa lebih maksimal dalam memainkan peran sebagai pengayom bangsa. Muhammadiyah bisa menjadi pendukung terdepan kekuatan politik mana pun yang benar-benar bekerja untuk kepentingan bangsa dan negara.

SIDIQ NOTONEGORO 
Dosen Universitas Muhammadiyah Gresik

tulisan ini dimuat di Jawa Pos, Rabu 21 Desember 2011

Tinggalkan komentar

Filed under politik

Tinggalkan Balasan

Isikan data di bawah atau klik salah satu ikon untuk log in:

Logo WordPress.com

You are commenting using your WordPress.com account. Logout / Ubah )

Gambar Twitter

You are commenting using your Twitter account. Logout / Ubah )

Foto Facebook

You are commenting using your Facebook account. Logout / Ubah )

Foto Google+

You are commenting using your Google+ account. Logout / Ubah )

Connecting to %s