Tag Archives: APBD

Aset Pemkab Malang Dinilai BPK Tidak Wajar

Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) memberikan opini “tidak wajar” terhadap audit pengelolaan keuangan Pemkab Malang. Hal itu antara lain disebabkan banyaknya aset Pemkab yang belum tersertifikasi. Disisi lain pengelolaan keuangan Pemkab Malang memang tidak disertai sistem akuntansi yang profesional.

Hasil penilaian BPK tersebut tidak hanya berlaku bagi Kabupaten Malang saja, namun hampir seluruh Kabupaten/Kota di Indonesia. Wakil Bupati Malang Rendra Kresna membenarkan hal itu ditemui Malang Post di lobi Kantor Sekretariat Daerah, kemarin.

Menurut Rendra, BPK berhak memberikan opini auditnya terdiri dari tiga hal yaitu wajar dengan pengecualian, tidak wajar hingga yang paling parah disclaimer. Baca lebih lanjut

Tinggalkan komentar

Filed under Kabupaten Malang

Hindari Insentif Ganda, 300 Rekening Guru Non PNS Dikembalikan

Sekitar 300 rekening yang baru dibuka guru non PNS untuk pencairan insentifnya, kemarin dikembalikan ke kantor Dinas Pendidikan (Disdik) Kota Malang. Pengembalian rekening itu dilakukan oleh guru yang sebelumnya teridentifikasi menjadi penerima insentif dobel. Artinya, dari APBD mendapatkan insentif dan dari APBN pun juga mendapatkan. Padahal, untuk pemerataan dana, masing-masing guru hanya dibatasi satu sumber dana saja.

“300 rekening yang kembali ini langsung kami alokasikan untuk guru yang belum menerima, yang jumlahnya ada 306 guru,” kata Kabid Pendidikan Menengah (Dikmen) Disdik Kota Malang, Dra Zubaidah kepada Malang Post, kemarin.

Sebelumnya, lanjut Ida, panggilan akrab Zubaidah, pihaknya sudah mewarning untuk menghentikan pencairan insentif bagi guru yang menerima dobel, tapi tidak melaporkan diri. Baca lebih lanjut

Tinggalkan komentar

Filed under Pendidikan

Setuju Terbitkan Surat Hutang Blangko KTP

Mandegnya pelayanan KTP baru di Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil (Dispenduk Capil) membuat Bupati Malang Sujud Pribadi gerah. Sujud menegaskan bahwa pihaknya siap menerbitkan usulan surat hutang kepada DPRD Kabupaten Malang. Hanya saja, Sujud memerintahkan Dinas terkait menyiapkan dasar hukum penerbitan usulan tersebut.

Hal itu dikatakan Sujud usai mengikuti rapat di Gedung DPRD Kabupaten Malang di Kepanjen, kemarin. Orang nomor satu di Kabupaten itu mengakui amat memahami pentingnya KTP bagi masyarakat. Sehingga dia menyatakan setuju dengan wacana penerbitan surat hutang blangko KTP.
Baca lebih lanjut

Tinggalkan komentar

Filed under Kabupaten Malang

DPRD Setuju Dipangkas

Kalangan dewan sangat responsive terhadap gejolak yang terjadi di masyarakat menyoal melambungnya anggaran yang sudah direncanakan dalam PPAS tahun anggaran 2009. Para wakil rakyat itu rela kalau anggaran dipangkas. Kemarin, para pimpinan fraksi menyatakan setuju bila anggara dewan dikritisi publik, lalu dikurangi sesuai kebutuhan yang lebih realistis.

Para pimpinan fraksi yang setuju anggaran dewan dipangkas masing-masing, Sekretaris FPDI Perjuangan, Sigit Setiawan, Sekretaris Fraksi Partai Golkar (FPG) Sofyan Edi Jarwoko dan Sekretaris Fraksi PAN, H Pujianto.

Ketiga politisi yang ditemui secara terpisah itu setuju anggaran dikurangi dari jumlah usulan sebelumnya sebesar Rp 14.758.183.550. Baca lebih lanjut

Tinggalkan komentar

Filed under Malang

Siswa Miskin Segera Digelontor Bantuan BKSM

Ribuan siswa miskin di Kabupaten Malang sudah bisa bernafas lega. Pasalnya, dalam waktu dekat Bagian Kesejahteraan Rakyat Kabupaten Malang siap menggelontor Bantuan Khusus Siswa Miskin (BKSM) dari APBD tahun 2008. Total anggaran yang dikeluarkan oleh Pemerintah sekitar Rp 3,731 Miliar.

Hal itu dikatakan Misbahudin Guru Madrasah Aliyah Darul Karomah Singosari sebagai salah satu penerima BKSM. Dia mengaku, dari 185 siswa miskin di sekolahnya, sebanyak 78 siswa menerima kucuran dana tersebut. Setiap siswa bakal menerima Rp 65 Ribu per bulan selama setahun.

“Nanti dikirim ke rekening tiap sekolah, dana ini untuk SMA dan MA,” ujar Misbahudin saat mengurus berkas di Kantor Kesra, kemarin. Baca lebih lanjut

Tinggalkan komentar

Filed under Kabupaten Malang

Anggaran Paling Tinggi Terserap untuk Block Office dan Terminal Tlogowaru

Prioritas Pemkot Malang pada tahun anggaran 2009 masih terfokus pada pembangunan fisik. Indikatornya, dari total prioritas plafon anggaran sementara (PPAS) Rp 329,067 miliar, hampir sepertiganya masuk ke dinas pekerjaan umum -dinas sesuai SOTK (struktur organisasi tata kerja)-. Yakni Rp 105,205 miliar.

Alokasi itu jauh lebih tinggi daripada pos pengentasan pengangguran di dinas ketenagakerjaan dan sosial yang hanya Rp 1,234 miliar. Bahkan, melebihi plafon anggaran pendidikan yang ada di kisaran angka Rp 75,297 miliar. Juga jauh di atas plafon anggaran dinas kesehatan yang hanya dialokasikan Rp 13,642 miliar.
Baca lebih lanjut

Tinggalkan komentar

Filed under Malang

PAD Kabupaten 2009 Naik 20 Persen

Nota Kesepakatan Kebijakan Umum Anggaran (KUA) dan Prioritas Plafon Anggaran Sementara (PPAS) tahun anggaran 2009 di tanda tangani Bupati Malang dan Pimpinan Dewan di gedung DPRD, kemarin. Salah satu point krusial dalam KUA dan PPAS tahun anggaran 2009 adalah naiknya target PAD (Pendapatan Asli Daerah) hingga 20 persen.

Kenaikan target PAD tersebut diketahui melalui laporan panitia anggaran yang dibacakan Juru Bicara Dewan H. Ridlwan anggota Komisi D DPRD Kabupaten Malang. Sesuai hasil pembahasan Panitia anggaran dan Tim Anggaran Pemkab Malang perencanaan pendapatan diarahkan untuk menggali PAD melalui insentifikasi dan ekstensifikasi. Baca lebih lanjut

Tinggalkan komentar

Filed under Kabupaten Malang