Tag Archives: BPN

Ratusan Hektar Tanah Berbatasan Hutan Masih dalam Sengketa

Ratusan hektar tanah terutama di wilayah hutan di Kota Batu masih berstatus sengketa. Sengketa ini melibatkan antara masyarakat desa sekitar hutan, Perhutani, pengelola taman hutan rakyat (Tahura). Untuk itu masyarakat meminta ada pembangunan garis batas jelas yang memisahkan tanah.

Kepala Desa Sumbergondo, Riyanto mengatakan, di wilayah Sumbergondo saja terdapat 100,8 hektar tanah yang berstatus sengketa. Rinciannya 4,8 hektar kini ditempati sekitar 65 kepala keluarga dan 96 hektar masih kosong.

“Sebagian besar tanah tersebut diklaim milik warga, Perhutani dan pengelola Tahura. Sehingga membutuhkan solusi untuk menyelesaikan persoalan sengketa tanah ini,” kata Riyanto, Minggu (15/11). Baca lebih lanjut

Tinggalkan komentar

Filed under Malang

Sebulan Operasi, Kucurkan Kredit Rp 400 Juta

Swamitra Unisma menawarkan program sertifikasi tanah dan bunga deposito yang cukup tinggi. (Lailatul Rosida/Malang Post)

Swamitra Unisma menawarkan program sertifikasi tanah dan bunga deposito yang cukup tinggi. (Lailatul Rosida/Malang Post)


Unit Swamitra Universitas Islam Malang (Unisma) punya lahan garapan yang istimewa. Untuk memenuhi target pencapaian omzet hingga Rp 5 miliar pada akhir tahun ini, para petani dan peternak yang berada di bawah naungan LPNU pun dilirik untuk dijadikan calon debitur baru.

“Kami menawarkan program sertifikasi tanah kepada petani dan peternak, sehingga tanah mereka bisa digunakan sebagai agunan untuk meminjam modal di Swamitra Unisma ini,” ungkap Ketua Umum Koperasi Keluarga Besar (KKB) Unisma, Ahmad Subekti Baca lebih lanjut

Tinggalkan komentar

Filed under Malang

Sengketa Purboyo Terancam Macet

Bagus Ary Wicaksono/Malang Post)

Hearing sengketa lahan Purboyo di gedung DPRD Kabupaten Malang masih buntu, warga dan Marinir sama-sama ngotot punya hak (foto: Bagus Ary Wicaksono/Malang Post)

Untuk kesekian kalinya, hearing soal sengketa lahan Purboyo yang melibatkan Marinir, puluhan warga tiga Kecamatan dan Pemkab Malang belum memperoleh hasil yang menggembirakan. Meski difasilitasi Pimpinan Dewan, ternyata warga maupun Marinir sama-sama ngotot, berhak mendiami tanah bekas perkebunan itu. Disisi lain, Pemkab Malang malah meminta kedua pihak menunggu keputusan dari BPN Pusat.

Diawal dialog, Perwakilan Komandan Pangkalan Utama Angkatan Laut (Lantamal) Surabaya, Letkol Eko Sunarjanto memaparkan Marinir mempunyai 400 ha tanah disana. Berdasarkan kesepakatan tahun 2003, Marinir menganggap luasan tanah itu telah clear and clean dari penghunian penduduk setempat. Baca lebih lanjut

Tinggalkan komentar

Filed under Berita, Kabupaten Malang, Malang Raya