Tag Archives: minyak dan gas bumi

Apa yang menyebabkan harga solar selalu berada dibawah premium?

JAKARTA– Komite Badan Pengatur Hilir Minyak dan Gas Bumi (BPH Migas) Ibrahim Hasyim mengungkapkan, terdapat banyak hal sehingga mengapa harga minyak solar lebih rendah dari bensin premium. Padahal yang paling banyak diselewengkan selama ini adalah BBM subsidi jenis minyak solar.

“Jadi jelas bukan hanya pertimbangan ekonomi. Minyak tanah murah adalah untuk keperluan rumah tangga untuk masak dan penerangan. Solar juga demikian, banyak dipakai untuk angkutan barang dan usaha mikro juga nelayan. Jadi kenaikan harga solar bisa berdampak besar pada inflasi akibat naiknya hargaharga barang,” kata Ibrahim dalam keterangan tertulisnya, kemarin (25/12).

Seperti diketahui, saat ini harga Bahan Bakar Minyak (BBM) subsidi jenis solar selalu lebih rendah dibandingkan premium. BBM subsidi ini pun telah beberapa kali mengalami kenaikan harga. Terakhir pada tanggal 17 November 2014 yang diumumkan langsung Presiden Jokowi. Tercatat saat ini, harga premium dibanderol Rp 8.500 per liter, sedangkan solar Rp 7.500 per liter.

Sepanjang sejarah beberapa kali kenaikan harga BBM subsidi tersebut, baru sekali harga bensin premium dan minyak solar masing-masing Rp 4.500 per liter dan ini terjadi di tahun 2009, pada masa pemerintahan Presiden Susilo Bambang Yudhoyono. Selebihnya harga premium selalu berada dibawah bensin premium.

Menurut Ibrahim, pertimbangan dalam kebijakan harga BBM di setiap negara itu berbeda-beda. Bisa alasan ekonomi, politik, sosial dan lainnya. Itulah sebabnya kenapa di Indonesia tingkat harga BBM bersubsidi berbeda terbalik dengan harga keekonomisan-nya.

“Urutan harga keekonomisan, yang paling mahal berurutan adalah minyak tanah, minyak solar dan bensin premium. Tapi harga BBM bersubsidi di negara kita justru terbalik, yang paling mahal berurutan adalah premium, solar dan minyak tanah,” pungkas Ibrahim. (jpnn/hen)

Tinggalkan komentar

Filed under Ekonomi

Tinjauan Mendasar Urgensi Revisi Undang-Undang Migas

Catatan : Pri Agung Rakhmanto

Undang-Undang Minyak dan Gas Bumi Nomor 22 Tahun 2001 (UU Migas) digugat cukup banyak kalangan. Undang-undang itu dipandang terlalu meliberalkan sektor migas dan tidak sejalan dengan amanat Konstitusi UUD 1945. Saat ini, proses judicial review atas UU Migas tengah dilakukan di Mahkamah Konstitusi, sedangkan revisinya bergulir di DPR.

Di antara sekian banyak butir pokok di dalam UU Migas, saya melihat bahwa gugatan sebagian kalangan dan proses judicial review maupun revisinya yang saat ini tengah berjalan sebenarnya bermuara pada aspek yang paling mendasar, yaitu aspek penguasaan dan pengusahaan. Baca lebih lanjut

Tinggalkan komentar

Filed under Ekonomi, Hukum