Tag Archives: MK

Masak DPR Harus Kalah Dua Kali oleh Sholeh…

LOGIKA para legislator, wakil rakyat, kerap sulit diikuti rakyatnya. Mereka teramat sering melakukan langkah-langkah boros bin tidak produktif. Tentu, itu merupakan dosa politik yang besar karena mereka tidak digaji untuk melakukan kesia-siaan tersebut.

Salah satu kesia-siaan yang sedang dilakukan para legislator adalah berupaya mengembalikan pasal nomor urut dalam amandemen UU Pemilu untuk Pemilu 2014. Sebagaimana diberitakan koran ini kemarin, sistem pemilu akan didorong dengan sistem proporsional tertutup dengan sistem nomor urut. Pasal itu pun menuju titik temu di Senayan. Baca lebih lanjut

Tinggalkan komentar

Filed under politik

Penyalahgunaan Outsourcing

Oleh: M. Hadi Shubhan

PUTUSAN Mahkamah Konstitusi (MK) tentang pengujian norma keberadaan outsourcing dalam UU Ketenagakerjaan sebenarnya justru telah melegitimasi keabsahan outsourcing tersebut. MK hanya menyatakan bertentangan secara bersyarat (conditionally unconstitutional) terhadap pasal 65 (7) dan pasal 66 (2) huruf b UU Ketenagakerjaan (Jawa Pos, 18 Januari 2012). Putusan MK sama sekali tidak membatalkan ketentuan-ketentuan outsourcing, melainkan hanya memastikan bahwa dalam outsourcing, hak-hak pekerja harus dipenuhi layaknya pekerja utama perusahaan.

Salah satu masalah yang menjadi tarik ulur yang tiada henti sepanjang waktu hingga kini antara pekerja/buruh dan pengusaha mengenai penggunaan pekerja melaui outsourcing. Outsourcing telah dianggap mengebiri dan bahkan mengeksploitasi pekerja. Tapi, benarkah outsourcing yang diatur dalam UU Ketenagakerjaan itu melanggar hukum perburuhan? Ataukah, masalahnya pada implementasi outsourcing yang tidak sesuai dengan perundang-undangan? Baca lebih lanjut

Tinggalkan komentar

Filed under Hukum

Kai Adukan Dugaan Money Politik

Pilgub Jatim terus dirundung persoalan dan tidak pernah lepas dari permasalahan. Seperti Senin kemarin, Tim Hukum Kaji (Khofifah-Mujiono) melaporkan pasangan cagub Karsa (Soekarwo-Saifullah) ke Polda Jatim terkait praktik money politics.

‘’Sekarang perjalanan ke Polda. Seluruh bukti-bukti pendukung sudah kami bawa untuk melengkapi laporan di Polda. Diantaranya, bukti putusan MK (Mahkamah Konstitusi),’’ tandas Muhammad Ma’ruf Syah, Koordinator Tim Hukum Kaji kepada MP, Senin kemarin.
Baca lebih lanjut

Tinggalkan komentar

Filed under jatim, politik

Golkar Belum Setujui Perppu

Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan (PDIP) dan Partai Golkar menanggap belum ada sesuatu yang luar biasa sehingga pemerintah perlu mengeluarkan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-undfang (Perppu) mengenai Pemilu.

Hal itu dikemukakan Andreas H Pareira dari PDIP dan politisi senior Partai Golkar Ferry Mursyidan Baldan yang dihubungi secara terpisah di Jakarta, Senin (5/1). “Kami menilai, apa yang terjadi sekarang masih wajar-wajar saja. Belum ada sesuatu yang mendesak, sehingga perlu dikeluarkan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang Undang (Perppu) terkait pelaksanaan Pemilu Legislatif maupun Pemilu Presiden (Pilpres) 2009,” kata Andreas Pareirai.
Baca lebih lanjut

Tinggalkan komentar

Filed under Indonesia, politik

Anggota KPU Jatim Terima SK Perpanjangan

KPU Jatim kembali mengeluarkan SK perpanjangan bagi anggota KPU Daerah di Jawa Timur. SK yang dikeluarkan KPU Jatim pada 24 Desember lalu itu, tidak menyebutkan secara langsung tanggal dan bulan masa akhir tugasnya. Perpanjangan dilakukan selambat-lambatnya empat bulan setelah pelantikan pasangan Gubernur terpilih.

Berbeda dengan SK perpanjangan masa tugas sebelumnya, KPU Jatim mencantumkan langsung waktu yang jelas masa akhir tugas anggota KPU daerah. Awalnya, SK yang mereka kantongi hanya sampai 23 Juni 2008. Karena akan ada perhelatan Pemilu Gubernur Jatim, masa tugas mereka diperpanjang hingga 23 September. Tapi, Pilgub sampai putaran kedua, masa tugas mereka kembali diperpanjang hingga akhir Desember. Baca lebih lanjut

Tinggalkan komentar

Filed under jatim

KPU: Putusan MK Membuat Penentuan Caleg Jadi Lebih Mudah

Tugas KPU dalam menetapkan caleg terpilih hasil Pemilu Legislatif tahun 2009 akan lebih mudah daripada Pemilu sebelumnya. Dengan keputusan MK yang menetapkan caleg terpilih menggunakan suara terbanyak, KPU tidak lagi harus menghitung bilangan pembagi pemilih (BPP) yang njelimet.

Meski keputusan MK telah ditetapkan, KPU Kota Batu masih harus menunggu aturan KPU terkait dengan mekanisme penetapan caleg terpilih. Harus ada payung hukum yang melandasi pelaksanaan keputusan MK yang telah ditetapkan. “Informasinya, aturan itu akan diatur KPU dalam bentuk peraturan KPU. Kami masih menunggunya dari KPU pusat sebagai aturan pelaksanaan dilapangan,” kata Ketua KPU Kota Batu, Mahfud Baca lebih lanjut

Tinggalkan komentar

Filed under Batu

Langkah Berat Caleg Perempuan

Putusan Mahkamah Konstitusi (MK) yang menghapuskan pasal 214, UU 10/2008 tentang Pemilu, yang menghapuskan sistem nomor urut caleg, dianggap memberatkan PDIP yang menggunakan mekanisme nomor urut.Namun begitu, PDIP tak gentar. PDP berharap putusan MK menjadi pemicu caleg meraup suara. “Kami berharap, putusan MK itu menjadi pemicu agar caleg dari PDIP lebih siap,” kata Sekjen DPP PDIP, Pramono Anung, kemarin.

Dengan putusan MK itu, menurut Pramono, dipastikan bakal memberatkan caleg perempuan. Sebab, porsi caleg perempuan lebih sedikit ketimbang caleg laki-laki. “Yang banyak menjadi korban tentu saja caleg perempuan. Karena kuotanya kan cuma 30 persen,” jelasnya. Baca lebih lanjut

Tinggalkan komentar

Filed under Indonesia