Tag Archives: Pertanahan

Pengadilan Negeri Sumenep dihadiahi puluhan ular

Langkah M. Amin, 34, warga asal Dusun Duko, Desa Sumber Nangka, Kec Arjasa, Pulau Kangean, menyentil banyak pihak. Dia menghadiahi Pengadilan Negeri (PN) Sumenep puluhan ular. Apa yang melatar belakangi ide gila itu?

“SAYA hanya takut ular itu tiba-tiba menggigit dari belakang,” celetuk Amin, memulai perbincangan santai sambil menikmati nasi jagung di pojok Terminal Arya Wiraraja, Sumenep, kemarin.

Menurut Amin yang berprofesi sebagai wiraswasta di Surabaya itu, dalam perjalanan dari Surabaya ke Sumenep, dia sangat khawatir. Sebab, puluhan ular yang disimpan di kabin belakang Suzuki Splash miliknya, sewaktu-waktu bisa lepas. Baca lebih lanjut

Iklan

Tinggalkan komentar

Filed under Hukum

Menguji Taring UU Pengadaan Tanah

PROYEK-proyek infrastruktur sering terganjal masalah pengadaan lahan. Pemerintah dan pemilik tanah sering tidak menemukan kata sepakat, sehingga tanah tak bisa dilepas untuk kepentingan publik.

Salah satu contoh proyek yang terhambat gara-gara pengadaan lahan adalah pembangunan frontage road di Surabaya. Saat ini pembangunannya tengah dilakukan. Tapi, jalan baru itu terputus di depan Kampus IAIN Sunan Ampel. Sejak 2009 hingga saat ini, belum ada titik temu antara IAIN dan pemkot. Baca lebih lanjut

Tinggalkan komentar

Filed under Hukum

Ratusan Hektar Tanah Berbatasan Hutan Masih dalam Sengketa

Ratusan hektar tanah terutama di wilayah hutan di Kota Batu masih berstatus sengketa. Sengketa ini melibatkan antara masyarakat desa sekitar hutan, Perhutani, pengelola taman hutan rakyat (Tahura). Untuk itu masyarakat meminta ada pembangunan garis batas jelas yang memisahkan tanah.

Kepala Desa Sumbergondo, Riyanto mengatakan, di wilayah Sumbergondo saja terdapat 100,8 hektar tanah yang berstatus sengketa. Rinciannya 4,8 hektar kini ditempati sekitar 65 kepala keluarga dan 96 hektar masih kosong.

“Sebagian besar tanah tersebut diklaim milik warga, Perhutani dan pengelola Tahura. Sehingga membutuhkan solusi untuk menyelesaikan persoalan sengketa tanah ini,” kata Riyanto, Minggu (15/11). Baca lebih lanjut

Tinggalkan komentar

Filed under Malang

Dewan Pelototi Kejanggalan Pelepasan Aset Tanah Pemkot

Rencana pelepasan aset tanah sebanyak 600 bidang yang dilakukan Badan Urusan Tanah dan Rumah (BUTR) Pemkot Malang disinyalir dewan banyak kejanggalan. Ini terlihat dari draf pengajuan pelepasan aset yang ditandatangani Wali Kota Malang Peni Suparto pada 18 November 2008 lalu.

Dalam draf itu banyak pemohon mengajukan lebih dari satu aset, mulai mengajukan dua aset hingga empat aset. Bahkan ada beberapa tanah yang tidak mencantumkan harga nilai harga jual objek pajak (NJOP). Jika dicermati, pemohon yang mengajukan lebih dari satu aset itu melebihi batas maksimal, yakni 200 meter persegi.

Misalnya pengajuan atas nama Stefanus Boedi Yaman dengan alamat yang tercantum Jalan Purwantoro mengajukan tiga aset dengan total luas tanah 465 meter persegi. Sedangkan harga yang dicantumkan mengacu harga pasar, sementara harga NJOP-nya kosong. Baca lebih lanjut

Tinggalkan komentar

Filed under Malang

Anggaran Sertifikasi Aset Terlalu Rendah

Opini BPK (Badan Pemeriksa Keuangan) Republik Indonesia bahwa neraca keuangan Pemkab Malang tidak wajar bakal terulang. Pasalnya, Pemkab Malang tidak menganggarkan dana yang memadai untuk sertifikasi aset dalam RAPBD tahun 2009. Padahal, opini tidak wajar dari BPK RI disebabkan banyaknya ribuan aset Pemkab yang tidak bersertifikat.

Kepala Bagian Pertahanan Pemkab Malang, M Jamhuri mengatakan tahun depan Pemkab hanya menyediakan Rp 50 Juta untuk sertifikasi tanah. Padahal, saat ini tercatat sebanyak 97 ribu aset tanah milik Pemkab belum bersertifikat. Sementara, sertifikasi aset milik Pemkab membutuhkan biaya ratusan juta rupiah.

“Memang sedikit, ya kita jalankan saja, itu sudah disahkan di gedung DPRD,” ungkap Jamhuri.
Jamhuri mengatakan, butuh waktu puluhan tahun bagi Pemkab Malang sampai seluruh asetnya bersertifikat. Baca lebih lanjut

Tinggalkan komentar

Filed under Kabupaten Malang

Terimbas Kasus Sengketa Tanah, TPQ Unggulan Terancam Bubar

Yayasan Sa’adatud Daroini Al Bavana di Jalan Diponegoro No. 8 Kota Batu, digugat ahli waris pemilik tanah. Yayasan yang mengelola Taman Pendidikan Al Quran (TPQ) itu, digugat ahli waris, agar menyerahkan tanah dan bangunan yang digunakannya kepada para ahli waris Abdul Rochim, pemilik sah tanah itu.

Gugatan itu didaftarkan tujuh ahli waris Abdul Rochim, Secha, Abdul Rochman, Sabita, Firdaus, Suriya, Muhammad dan Hamid, melalui kuasa hukum yang mereka tunjuk MS. Alhaidary SH dan Rendra Supriadi SH ke Pengadilan Agama (PA) Malang, kemarin. Gugatan itu terdaftar dengan nomor registrasi daftar perkara 1456/Pdt.G/2008/PA Mlg.

‘’Perkara yang kami ajukan untuk pembagian harta peninggalan (tirkah) almarhum Abdul Rochim yang belum dibagi. Harta peninggalan itu masih ditempati dan dikuasai Sa’adatud Daroini Al Bavana,’’ kata Alhaidary Baca lebih lanjut

Tinggalkan komentar

Filed under Batu, Pendidikan

BPN Segera Ukur Ulang Tanah Warga

Jalur Lingkar Barat (Jalibar) di Desa Ngasem Kecamatan Ngadilangkung, memakan lahan warga. (Bagus Ary Wicaksono/Malang Post)

Jalur Lingkar Barat (Jalibar) di Desa Ngasem Kecamatan Ngadilangkung, memakan lahan warga. (Bagus Ary Wicaksono/Malang Post)


Minggu depan, diperkirakan tim ukur tanah dari Badan Pertanahan Nasional (BPN) Kabupaten Malang bakal turun ke lapangan. Hal itu menindaklanjuti tuntutan warga soal ganti rugi Trase (Proyeksi sumbu jalan pada bidang horisontal, yang berhubungan erat dengan tikungan, belokan Jalibar) yang memakan tanah mereka. Pengukuran ulang itu dilakukan untuk mengecek luasan tanah warga yang dilaporkan termakan trase.

Kepala Bagian Pertanahan Pemerintah Kabupaten Malang Jamhuri mengatakan lahan warga akan diganti sesuai harga lama pembebasan. Artinya, tim apresial telah memberikan kelas harga pembelian sesuai posisi tanah yang dibebaskan. Baca lebih lanjut

Tinggalkan komentar

Filed under Kabupaten Malang