Tag Archives: perwakot

Disdik Berikan Lampu Hijau, Sekolah Negeri Mulai Pasang Tarif

Lampu hijau yang diberikan Kepala Dinas Pendidikan (Disdik) Kota Malang, Dr HM Shofwan SH Msi, bahwa sekolah bisa langsung melakukan tarikan kepada masyarakat, langsung direspon.

Kemarin, SMAN 3 Malang mensosialisasikan tarif biaya pendidikan bagi siswa di sana. Informasi yang dihimpun Malang Post dari beberapa orang tua siswa, SMAN 3 Malang memberlakukan tarikan untuk sumbangan biaya pengembangan pendidikan (SBPP) sebesar Rp 2.5 juta untuk siswa yang diterima di jalur online dan Rp 5 juta untuk siswa yang diterima di jalur tes. Angka ini adalah angka rata-rata saja, orang tua yang mampu bisa membayar lebih tinggi dari angka yang sudah ditetapkan.

‘’Bagi yang ihklas dan mampu, memang diharapkan membayar lebih. Tapi saya ambil yang rata-rata saja, Rp 5 juta,’’ ungkap salah seorang wali siswa yang mengaku tinggal di Gondanglegi. Baca lebih lanjut

1 Komentar

Filed under Malang, Pendidikan

Perwakot Tak Berlaku, Sekolah Negeri Semakin Komersil

Kepala Dinas Pendidikan (Disdik) Kota Malang, Dr HM Shofwan SH Msi

Kepala Dinas Pendidikan (Disdik) Kota Malang, Dr HM Shofwan SH Msi

Setelah ditunggu sekian lama, akhirnya sekolah-sekolah mulai bisa menerapkan Sumbangan Biaya Pengembangan Pendidikan (SBPP). Hanya saja, payung hukum SBPP tahun ini, tidak tersedia.

Bahkan Perwalkot (Peraturan Wali Kota) nomor 16 tahun 2006, yang sebelumnya mengatur SPP dan SBPP, tahun ini tidak diberlakukan lagi. SBPP sepenuhnya diserahkan kepada sekolah dengan berpedoman pada Manajemen Berbasis Sekolah (MBS).

Artinya, setiap sekolah bebas menentukan besaran sumbangan masyarakat. Selama besarannya sudah melalui kesepakatan antara sekolah, komite dan juga orang tua. Baca lebih lanjut

Tinggalkan komentar

Filed under Berita, Malang, Pendidikan

Tunggu Walikota Definitif Terpilih, Pungutan SBPP Ditunda

Ribuan calon orang tua wali murid yang bakal mendaftarkan putra-putrinya ke SMA punya peluang untuk menunda pembayaran uang gedung. Di awal ajaran baru 2008/2009 ini, sekolah belum diperbolehkan membayar pungutan yang sering disebut sumbangan biaya pengembangan pendidikan (SBPP).

Untuk sementara waktu, para wali murid hanya membayar SPP (sumbangan penyelenggaraan pendidikan). Pembayaran SPP ini memang harus tetap jalan, karena dana yang terkumpul digunakan untuk penyelenggaraan pendidikan. Sedangkan SBPP bisa ditunda karena alokasi dananya lebih banyak untuk pembangunan fisik sekolah. Baca lebih lanjut

Tinggalkan komentar

Filed under Indonesia, Malang, Pendidikan