Tag Archives: SBPP

SMPN 5 Sosialisasikan SBPP

Hari ini rencananya, Kepala SMPN 5 Malang Drs Hadi Hariyanto M.Pd akan mengundang wali murid guna sosialisasi penetapan Sumbangan Biaya Pengembangan Pendidikan (SBPP). Sosialisasi hari ini sebagai pemaparan atas hasil pemetaan yang sudah dilakukan sekolah kepada siswanya.

“Sebelum sosialisasi kami sudah melakukan pemetaan kepada siswa. Sehingga kami sudah tahu berapa siswa yang bebas biaya SBPP alias nol, berapa yang harus mensubsidi dan berapa yang bisa negosiasi,” tegasnya kepada Malang Post.

Pemetaan itu menurut dia dilakukan dengan datang langsung ke beberapa orang tua yang perlu di home visit. Untuk memastikan apakah memang yang bersangkutan layak digratiskan atau tidak. Baca lebih lanjut

Iklan

Tinggalkan komentar

Filed under Malang, Pendidikan

Disdik Berikan Lampu Hijau, Sekolah Negeri Mulai Pasang Tarif

Lampu hijau yang diberikan Kepala Dinas Pendidikan (Disdik) Kota Malang, Dr HM Shofwan SH Msi, bahwa sekolah bisa langsung melakukan tarikan kepada masyarakat, langsung direspon.

Kemarin, SMAN 3 Malang mensosialisasikan tarif biaya pendidikan bagi siswa di sana. Informasi yang dihimpun Malang Post dari beberapa orang tua siswa, SMAN 3 Malang memberlakukan tarikan untuk sumbangan biaya pengembangan pendidikan (SBPP) sebesar Rp 2.5 juta untuk siswa yang diterima di jalur online dan Rp 5 juta untuk siswa yang diterima di jalur tes. Angka ini adalah angka rata-rata saja, orang tua yang mampu bisa membayar lebih tinggi dari angka yang sudah ditetapkan.

‘’Bagi yang ihklas dan mampu, memang diharapkan membayar lebih. Tapi saya ambil yang rata-rata saja, Rp 5 juta,’’ ungkap salah seorang wali siswa yang mengaku tinggal di Gondanglegi. Baca lebih lanjut

1 Komentar

Filed under Malang, Pendidikan

Perwakot Tak Berlaku, Sekolah Negeri Semakin Komersil

Kepala Dinas Pendidikan (Disdik) Kota Malang, Dr HM Shofwan SH Msi

Kepala Dinas Pendidikan (Disdik) Kota Malang, Dr HM Shofwan SH Msi

Setelah ditunggu sekian lama, akhirnya sekolah-sekolah mulai bisa menerapkan Sumbangan Biaya Pengembangan Pendidikan (SBPP). Hanya saja, payung hukum SBPP tahun ini, tidak tersedia.

Bahkan Perwalkot (Peraturan Wali Kota) nomor 16 tahun 2006, yang sebelumnya mengatur SPP dan SBPP, tahun ini tidak diberlakukan lagi. SBPP sepenuhnya diserahkan kepada sekolah dengan berpedoman pada Manajemen Berbasis Sekolah (MBS).

Artinya, setiap sekolah bebas menentukan besaran sumbangan masyarakat. Selama besarannya sudah melalui kesepakatan antara sekolah, komite dan juga orang tua. Baca lebih lanjut

Tinggalkan komentar

Filed under Berita, Malang, Pendidikan

SPP dan SBPP Tetap Jadi Pilihan Utama, Impian Sekolah Gratis Makin Jauh

Kalangan kepala SD (sekolah dasar) negeri di Kota Malang menegaskan penggratisan 100 persen biaya sekolah di SD standar nasional (SSN) akan menghambat kemajuan. Sebab, kebutuhan biaya operasional sekolah cukup besar. Kalau hanya mengandalkan penerimaan dari dana BOS (bantuan operasional sekolah) saja, banyak pengeluaran yang tidak terbayar.

“Sekolah SD SSN di Kota Malang menancapkan standar yang lebih tinggi dibanding sekolah SD SSN di kota/kabupaten lain di Indonesia. Mungkin di Papua cukup, tetapi di sini jelas kurang,” ungkap Munawar, ketua Musyawarah Kerja Kepala Sekolah (MKKS) SD di kantor diknas, kemarin.

Salah satu contoh ketidakmampuan dana BOS menutupi biaya operasional digambarkan Munawar dari kondisi keuangan SDN Sawojajar 1 Kota Malang. Baca lebih lanjut

Tinggalkan komentar

Filed under Malang, Pendidikan

Agar SPP dan SBPP Tidak Jadi Bola Liar, Perlu Diterbitkan Pedoman

Keputusan Diknas Kota Malang yang sebatas mengimbau agar sekolah menggratiskan SPP (sumbangan penyelenggaraan pendidikan) dan SBPP (sumbangan biaya pengambangan pendidikan) dinilai lemah untuk ditaati sekolah standar nasional (SSN).

Sebab, dengan kebijakan yang sifatnya imbauan, bukan instruksi, maka sekolah SSN akan tetap menarik biaya pendidikan dari masyarakat. Bisa jadi, besarannya tidak akan jauh berbeda dengan tahun-tahun sebelumnya. Padahal, kata dia, PP 48/2008 telah menegaskan, sekolah SSN atau di bawahnya, tidak boleh menarik SPP dan SBPP. Pemerintah wajib menanggung semua biaya operasional, biaya investasi dan biaya pribadi peserta didik.
Baca lebih lanjut

Tinggalkan komentar

Filed under Berita, Indonesia, Malang, Pendidikan

Pungutan Diserahkan Kebijakan Sekolah

Sekolah yang fasilitas sudah lengkap seperti LCD diharapkan tidak lagi menarik SBPP (LAILATUL ROSIDA/MALANG POST)

Sekolah yang fasilitas sudah lengkap seperti LCD diharapkan tidak lagi menarik SBPP (LAILATUL ROSIDA/MALANG POST)

Kepala Dinas Pendidikan (Disdik) Kota Malang, Dr HM Shofwan SH M.Si menegaskan untuk tahun ini tidak ada lagi SK Wali Kota Malang yang akan mengatur soal batasan maksimal SPP dan Sumbangan Biaya Pengembangan Pendidikan (SBPP). Akan tetapi, pungutan di tiap sekolah diserahkan kepada kebijakan program di masing-masing sekolah, dengan menganut sistem Manajemen Berbasis Sekolah (MBS) yang sudah ada. “SK batasan maksimal sumbangan tahun ini tidak ada, setiap sekolah berhak menarik sumbangan sesuai dengan kebutuhan programnya,” ungkap Shofwan.

Ditegaskan, sinyal ini mengisyaratkan bahwa jika memang sekolah masih membutuhkan sumbangan partisipasi masyarakat, maka sekolah yang bersangkutan diperkenankan melakukan tarikan SBPP. Baca lebih lanjut

Tinggalkan komentar

Filed under Malang, Pendidikan

Insentif Guru PNS Dipangkas

(nurdiansah / malang post)

(nurdiansah / malang post)

Dinas Pendidikan (Disdik) Kota Malang membuat keputusan yang tidak populis. Disdik, berencana membatasi anggaran insentif bagi guru PNS.

Kalau biasanya selain gaji dari pemerintah, guru PNS masih bisa mendapatkan insentif yang dialokasikan dalam Rencana Anggaran Pendapatan dan Belanja Sekolah (RAPBS), sejak tahun ini tidak lagi.

Anggaran untuk insentif yang dikelola dari sumber SPP dan Sumbangan Biaya Pengembangan Pendidikan (SBPP), akan dialihkan untuk Guru Tidak Tetap (GTT). Selain itu, diharapkan bisa dimanfaatkan untuk pengembangan sekolah. Baca lebih lanjut

Tinggalkan komentar

Filed under Berita, Malang, Pendidikan