Soal Gerobak Sampah Ditangani Cikartarung

Menindaklanjuti jual beli gerobak sampah UPTD Permukiman Kebersihan dan Pertamanan Singosari yang mencuat beberapa waktu lalu. Kepala Dinas Cipta Karya dan Tata Ruang (Cikartarung) Kabupaten Malang Ir. Romdhoni menegaskan bakal memanggil kedua belah pihak.

Menurut Romdhoni supaya fair pihaknya bakal mengundang kedua belah pihak. Baik pelapor yaitu petugas sampah dan UPTD yang melakukan pungutan atau jual beli gerobak sampah. Hal itu dilakukan supaya informasi tidak sepihak dan berdasarkan keterangan yang berimbang. Namun, mantan Kepala Dinas Binamarga itu tidak mengatakan kapan pemanggilan itu dilakukan.

Pakai Gerobak Sampah-pun Dipungli Rp 750 Ribu

Tujuh Ketua RT di RW 04 Kelurahan Pagentan Kecamatan Singosari mempertanyakan tarikan biaya pinjam pakai gerobak dan biaya angkut sampah di wilayah mereka oleh UPTD Permukiman, Kebersihan dan Pertamanan (PU) setempat.

Pasalnya, pekerja pengangkut sampah di RW 04, Subur, diwajibkan membeli gerobak sampah seharga Rp 750 Ribu. Bahkan juga ada biaya pembuangan sampah Rp 200 Ribu- Rp 250 Ribu per bulan. Namun, pembelian gerobak tersebut menurut Subur dituliskan dalam kuitansi sebagai pinjam pakai.

YLKI Minta Uji Publik terhadap Kenaikan Tarif Puskesmas

Yayasan Lembaga Konsumen (YLK) Malang Raya mengusulkan uji publik terhadap kenaikan tarif Puskesmas dalam rancangan peraturan daerah (Ranperda) Pelayanan Kesehatan di Puskesmas yang baru disetujui DPRD dan Pemkab Malang, Kamis (26/6) lalu.

Karena Ranperda tersebut belum mencapai tahap pengesahan, sehingga dewan dan Pemkab perlu mengundang LSM dan YLK guna mensosialisasikan kenaikan tarif Puskesmas.

Terkait Pengelolaan Inventaris, Rapot Pemkab masih Merah

Sebanyak 87 SKPD di lingkungan Pemerintah Kabupaten Malang mengikuti bimbingan teknis (bimtek) pengelolaan barang milik daerah di Hotel Grand Palace, kemarin. Bimtek tersebut digelar guna meluruskan pengelolaan barang milik daerah dari seluruh Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) tersebut. Sekretaris Daerah Kabupaten Malang Betjik Soedjarwoko mengatakan berdasarkan evaluasi internal, rapot Pemkab tergolong merah dalam pengelolaan barang milik daerah.

Dinkes Buka Lowongan Perawat ke Jepang

Dinas Kesehatan Kabupaten Malang membuka kesempatan kerja bagi lulusan akademi perawat untuk dikirim ke Jepang. Tak tanggung-tanggung, Pemerintah Jepang membutuhkan 1500 perawat dengan gaji mencapai Rp 17 Juta hingga Rp 35 Juta per bulan. Menurut Kepala Dinas Kesehatan Kabupaten Malang dr. Agus Wahyu Arifin dibutuhkan 1000 perawat umum dan 500 perawat Lansia (lanjut usia).

Menurut Agus, untuk bisa pergi ke Jepang, para lulusan Akper tinggal membawa Ijasah D.3 dan paspor. Sedangkan mengenai training dan biaya transportasi serta akomodasi akan ditanggung seluruhnya oleh pemerintah Jepang.

Oknum RW Diduga Lakukan Pungli KTP

Dugaan pungli (pungutan liar) merebak dalam program KTP massal di Kelurahan Pagentan Kecamatan Singosari, kemarin. Sejumlah warga mengaku membayar biaya pengurusan KTP sekaligus membayar uang kas RW. Padahal dalam SK Bupati Nomor 21 tahun 2006 disebutkan biaya KTP sebesar Rp 6 Ribu saja.

Dari pantauan Malang Post, biaya KTP massal di Kelurahan tersebut bervariasi, mulai dari Rp 6400 hingga Rp 12500. Di wilayah RW 10, warga diwajibkan membayar Rp 7 Ribu sebagai biaya administrasi KTP termasuk foto. Sedangkan di lokasi yang lain, ditemukan diduga pihak RW menunggangi KTP masal dengan pungli uang kas RW.

Besaran BLT Dipangkas Demi Warga Miskin yang Tak Terdata

Sekitar 12 warga penerima BLT (bantuan langsung tunai) RT 15 Dusun Kali Malang Desa Tawangargo Kecamatan Karangploso terpaksa dipangkas nilainya. Besarnya Rp 55 Ribu per orang dari nilai total Rp 300 Ribu.

Menurut Kepala Dusun Kali Malang Masrukin, 55 tahun uang itu dikumpulkan untuk 14 warga miskin di RT-nya namun tidak mendapat jatah BLT. Dikatakannnya, pemangkasan BLT itu dilakukan melalui musyawarah dipimpin Kepala Dusun dan masing-masing Ketua RT.